Kepala OPD Dijabat Plt Sampai Lebih 3 Tahun, Bahkan Era Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas

Kantor Bupati Banyuwangi

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Di Kabupaten Banyuwangi, ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kepala dinasnya diisi oleh pejabat Pelaksana tugas (Plt) lebih dari 3 tahun.

Artinya, kepala dinas yang diisi oleh pejabat Plt tersebut berjalan sejak era Bupati Banyuwangi belum dijabat Ipuk Fiestiandani, yaitu Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menpan RB.

Bupati Banyuwangi saat ini, Ipuk Fietiandani, tak lain adalah istri dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Jika dihitung, Ipuk Fiestiandani menjabat sebagai Bupati Banyuwangi baru 19 bulan atau 1 tahun 7 bulan sejak dilantik 26 Februari 2021.

Sedangkan OPD yang kepala dinasnya bertatus Plt tersebut terjadi sejak tahun 2019.

OPD tersebut adalah Dinas Perhubungan Banyuwangi dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPUCKPP).

Hingga saat ini, 2 OPD dibawah naungan Pemda Banyuwangi tersebut masih diisi oleh kepala dinas yang berstatus Plt.

Ada 2 dinas yang kepalanya adalah Plt sejak 2019 yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas DPUCKPP Banyuwangi. Hingga saat ini 2 dinas tersebut diisi oleh kepala bertatus Plt lebih dari 3 tahun,” ungkap Siswanto selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Propinsi Jawa Timur, pada Kamis 22 September 2022.

Lebih lanjut Siswanto menyebutkan, untuk Kepala Dinas Perhubungan diisi Plt sejak 4 Maret 2019 atau sudah berjalan selama 3 tahun 6 bulan.

Dan untuk DPUCKPP diisi oleh kepala bertatus Plt sejak 25 Januari 2019 yang artinya sudah berjalan selama 3 tahun 7 bulan

“Berdasarkan surat rekomendasi hasil audit KASN yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi saat ini, 2 OPD tersebut sama-sama diisi oleh kepala bertatus Plt sejak 2019. Cuma selisih 1 bulan, Dinas Perhubungan bulan Maret dan DPUCKPP bulan Januari,” pungkasnya.

Dalam berita sebelumnya Siswanto menyebutkan jika pihaknya telah mendapatkan tembusan surat rekomendasi atas pengaduan dugaan pelanggaran pengangkatan Plt pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda Banyuwangi.

“JPKP Jatim sebagai pelapor telah mendapatkan tembusan hasil audit yang dilakukan pihak KASN,” ungkapnya.

Ia menjelaskan jika laporan pihaknya atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemda Banyuwangi dalam pengisian jabatan Kepala OPD dengan status Plt melebihi masa tugas 6 bulan tidak bisa ditepis oleh Pemda Banyuwangi.

Lantaran dari hasil audit yang dilakukan pihak KASN menyebutkan jika yang dilakukan Pemda Banyuwangi merupakan kebijakan yang melanggar.

“Dari hasil audit KASN disebutkan jika pengangkatan Plt 13 jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut telah diduduki lebih dari 6 bulan dan tidak memedomani ketentuan pasal 58 dan 59 Peraturan Menpan RB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil,” bebernya.

Atas pelanggaran yang dilakukan Bupati Banyuwangi, pihak KASN pun mengeluarkan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan Ipuk Fiestiandani sebagai PPK.(Im)

Related

Pemerintahan 601476954091793782

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item