Sosialisasi Bahaya Pinjol Ilegal OJK Gandeng Golkar

Warga saat Mendengarkan Sosilisasi Dari Dewan Tentang Pinjol

MEMOPOS.com Banyuwangi - Merebaknya pinjaman online (pinjol) atau fintech tak berizin resmi saat pandemi Covid-19, membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak.

Selama empat hari, mulai Jumat hingga Senin (5-8/8/2022) OJK turun ke Banyuwangi, Jawa Timur untuk bergerilya memberikan edukasi kepada masyarakat.

OJK bersama anggota Komisi XI DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, tersebut berkeliling dan mengungkap banyak fakta tentang pinjol yang selama ini jarang diketahui publik.

Disebutkan, aplikasi pinjol tak berizin resmi memang selalu melakukan tipu daya calon konsumennya dengan berbagai kemudahan meminjam uang.

"Tawarannya pun cukup menarik, tanpa ada embel-embel apapun, sudah bisa pinjam uang," kata Zulfikar, saat menjadi keynote speaker sosialisasi Pinjol Ilegal di Aula SMPN 1 Cluring, Banyuwangi, Minggu (7/8/2022).

Acara dengan tema "Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Ilegal" tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Banyuwangi Fraksi Golkar Dapil 3, Sofiandi Susiadi, pengusaha dan sejumlah masyarakat.

Zulfikar mengatakan, kemudahan transaksi yang ditawarkan Pinjol ilegal itu kerap dimanfaatkan oleh sebagian orang atau korporasi untuk melakukan kejahatan, khususnya di dunia siber.

"Seperti investasi bodong, pinjol ilegal, penyedia transportasi online dan bahkan mengatasnamakan bank atau lembaga resmi lain," ujarnya.

Oleh sebab itu, Zulfikar meminta kepada masyarakat untuk lebih selektif memilih. Pinjol yang resmi, kata Zulfikar adalah pinjol yang secara resmi terdaftar OJK.

"Seluruh aktivitas dan transaksi pinjol resmi diawasi secara ketat oleh OJK," tutup Zulfikar.

Sementara itu Sofiandi Susiadi menambahkan, secara spesifik Pinjol sangat mudah dilihat dan dibedakan.

"Bisa dicek langsung kepada website OJK secara online," ungkap Sofiandi.

Dijelaskan, OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk sesuai UU no. 21 tahun 2011.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

"Yang diawasi oleh OJK di Indonesia ada sekitar 102 unit. Sedangkan ribuan lainnya bersifat ilegal," terang Sofiandi.

Sebagai wakil rakyat, Sofiandi juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pinjol ilegal yang selama ini meresahkan.

"Transaksi online dipersilahkan, tapi yang aman dan harus menggunakan jasa pinjaman online yang terdaftar dan diawasi OJK," ujar Sofiandi.

Lebih lanjut Sofiandi mengatakan, saat ini DPRD Banyuwangi melalui Bampemperda tengah menggodok terkait aturan koperasi di Banyuwangi.

"Fungsi koperasi harus kita kembalikan kepada aturan sesuai awalnya. Makanya kita godok yang terbaik untuk masyarakat," tandas Sofiandi.

Seperti diketahui, OJK merilis data kerugian yang dialami masyarakat akibat pinjaman online (Pinjol) atau fintech tak berizin resmi.

Selama tahun 2021, tercatat masyarakat mengalami kehilangan uang sampai Rp 117,4 triliun. Mereka tergiur meminjam uang di pinjol ilegal.

OJK sendiri telah menutup 3.800 aplikasi pinjol ilegal selama setahun guna mencegah masyarakat mengalami kerugian yang lebih banyak lagi.(Im)

Related

Headline 251782618565888076

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item