Tantangan Ombudsman Dalam Jaringan Pelayanan Publik

Penulis : Hermin Oknanin Trias Mahasiswi Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

MEMOPOS.com,Sidoarjo - Reformasi Birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya, mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), Prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Secara operasional, sejumlah peraturan ditetapkan sebagai landasan yuridis bagi pembenahan birokrasi, antara lain melalui rancangan peraturan tentang penempatan posisi struktural serta pola pengembangan karir bagi pegawai negeri. Reformasi ini bukan hanya perkara pembenahan sistem saja, tetapi juga menyangkut pengembangan nilai-nilai. Permasalahan timbul ketika ternyata upaya pembenahan yang telah dilakukan secara relatif komprehensif tersebut belum mampu memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan diadakan tidak untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Memaknai kemerdekaan, kondisi permintaan pelayanan publik terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut terkait dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya kebutuhan, semakin beragamnya lapangan pekerjaan dan semakin bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik bukan hanya merupakan persoalan administratif saja tetapi lebih tinggi dari itu yaitu pemenuhan keinginan dari publik. Oleh sebab itu diperlukan kesiapan bagi penyelenggara pelayanan publik agar dapat dicapai kualitas pelayanan yang baik.

Peran Ombudsman sangat penting mengingat kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di tanah air ini masih jauh dari harapan. Walau disebutkan gratis, tetap saja masih ada yang harus bayar, seolah-olah praktek-praktek tidak patut tersebut sudah lumrah. UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas lembaga pengawas tersebut adalah untuk menerima dan memeriksa laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan publik yang diterima atau dialami, dan bila diperlukan menindaklanjutinya dan menyelesaikan laporan tersebut melalui mediasi atau konsiliasi atau dengan memberikan rekomendasi. Tugas ini tidak mudah karena menuntut integritas kelembagaan yang sangat kuat agar dapat dipercaya oleh masyarakat mampu menyelesaikan masalah. Tanpa integritas yang kuat ini, mustahil Ombudsman menjadi berwibawa.

   Masyarakat tentu ingin menikmati pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan Ombudsman berkewajiban untuk menjaga agar pelayanan tersebut senantiasa dalam standar operasional. Ombudsman harus dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat. Kalau perlu, di mana ada pelayanan publik, di situ ada Ombudsman. Untuk mengatasi tantangan ini, sebuah gagasan yang penting diungkapkan adalah agar pendidikan anti maladministrasi dapat diterapkan dalam pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Melalui pendidikan maka negara memfasilitasi warga negaranya untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam hak-hak sipil, yaitu keterlibatan warga negara dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sangat berkaitan bahwa Ombudsman RI sebagai lembaga yang menerima pengaduan masyarakat adanya dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, tantangan Ombudsman RI tidak hanya pada masih maraknya maladministrasi, tetapi juga peran serta masyarakat yang masih minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan dengan jumlah penduduk yang berselisih yang begitu sangat besar.

Sebenarnya masalah pelayanan publik sudah disadari oleh Kemenpan-RB, Kemenpan-RB telah berupaya melakukan pembenahan birokrasi ke dalam empat dimensi yaitu kebijakan restrukturisasi untuk membenahi permasalahan kelembagaan/organisasi, rasionalisasi dan relokasi untuk mengatasi permasalahan SDM aparatur, simplifikasi dan otomatisasi untuk mengatasi permasalahan ketatalaksanaan/sistem prosedur, serta dekulturasi budaya lama dengan menginkulturisasi budaya baru untuk mengatasi permasalahan budaya birokrasi.

Keempat dimensi tersebut sesungguhnya telah menyentuh seluruh elemen dalam reformasi birokrasi secara komprehensif. Namun secara eksistensi ada yang belum tersentuh yaitu pada aspek eksternal di luar birokrasi yang secara nyata turut mempengaruhi atau menggangghu jalannya reformasi birokrasi. Inilah yang saya sebut dengan reformasi birokrasi setengah hati, dan akibatnya birokrasi selalu menjadi target pesakitan.

Kita harus terus mendorong agar empat strategi pokok reformasi birokrasi terus melakukan sebuah pergerakan perubahan secara formal menuju tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. selesaikan juga dimensi eksternal lainnya. Karena jika tidak terselesaikan dengan baik, maka reformasi birokrasi akan tetap setengah hati dan semakin lama proses pelayanan publik berdampak buruk pada wajah Sistem Pemerintahan Indonesia.

    Di sini perlunya Ombudsman melakukan Pendidikan masyarakat selain mengkampanyekan manfaat Ombudsman juga aktif mengajak masyarakat menjadi pengguna layanan yang kritis. Ombudsman tak boleh hanya sekedar menunggu keluhan/komplain, karena setiap hari media menyediakan ruang untuk masyarakat membuat pengaduan. Ombudsman juga harus meyakinkan publik bahwa semua komplain pengguna layanan dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara layanan secara baik, termasuk taji untuk memberi sanksi. Inilah tiga prasyarat keberfungsian jaringan kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

     Untuk mengatasi tantangan ini, sebuah gagasan yang penting agar pendidikan anti maladministrasi dapat diterapkan dalam pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Melalui pendidikan maka negara memfasilitasi warga negaranya untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam hak-hak sipil, yaitu keterlibatan warga negara dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sangat berkaitan bahwa Ombudsman RI sebagai lembaga yang menerima pengaduan masyarakat adanya dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, tantangan Ombudsman RI tidak hanya pada masih maraknya maladministrasi, tetapi juga peran serta masyarakat yang masih minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan dengan jumlah penduduk yang berselisih yang begitu sangat besar.


Related

Opini 7215529887251538871

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item