Sudah Cukup Baikkah Reformasi Birokrasi di Daerah Hari Ini?

Annisha Dini Koernea

Mahasiswa Administrasi Publik

FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

MEMOPOS.com,Sidoarjo - Reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan upaya penting yang digalakan untuk mengubah atau memperbaharui sistem penyelenggaran pemerintah yang di Indonesia. Sudah lebih dari satu dekade dan telah memasuki gelombang kedua, reformasi birokrasi yang mana merujuk pada Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 terus melanjutkan prosesnya demi mendapatkan hasil baik sesuai yang diharapkan. Hal tersebut juga termasuk dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan nasional. Lalu dalam pembangunan birokratjuga dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar dapatmendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025).

Namun, profesionalisme yang harusnya dijunjung tinggi oleh para birokrat agar menempuh keberhasilan malah tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, di tengah tuntutan pemenuhan kebutuhan akan hak penerima pelayanan yaitu masyarakat. Berbagai macam permasalahan diakibatkan oleh kinerja birokrat yang kurang berkompeten dan faktor lain yang masih berada pada tingkatan kualitas yang buruk.

Indikasi permasalahan reformasi birokrasi yang terjadi Tidak hanya pada ruang lingkup yang besar atau berskala nasional (pemerintahan pusat) saja, tetapi pada pemerintahan daerah banyak juga permasalahan yang terjadi mengenai reformasi birokrasi ini.

Beberapa indikasi berikut sudah menjadi rahasia umum atau sering dirasakan dan diketahui oleh publik seperti halnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh perangkat desa yang masih ada hingga saat ini. Berdasarkan data yang telah didapat, banyaknya kasus korupsi menurut  ICW (Indonesia Corruption Watch), sektor dana desa menduduki peringkat pertama dengan jumlah sebanyak 154 kasus di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan sektor lain, pada sektor dana desa yang nampak terus meningkat kasus korupsinya. Disusul diposisi kedua yaitu pada sektor pemerintahan sebanyak 50 kasus, selanjutnya sektor pendidikan sebanyak 44 kasus, sektor transportasi sebanyak 40 kasus dan lain sebagainya.

Grafik data kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2021 oleh ICW (Sumber: katadata.com)

Contoh terbaru, Mantan Kepala Desa Tangirang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara akibat dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2019 dengan kerugian mencapai Rp 737 juta dari penyelewengan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa tahun anggaran 2020 sebesar Rp117 juta; kemudian tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. Saya mengambil contoh yang terjadi di pemerintahan daerah, yang mana sekarang ini adalah eranya otonomi daerah, jadi semua kewenangan berada pada daerah. Banyak sekali aduan mengenai pelayanan di pemerintah daerah yang kurang memuaskan seperti terkait dengan hal pertanahan, Dukcapil, perizinan, dan lain-lain; tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari birokrasi pemerintahan belum optimal; tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah di mana banyak pihak desa yang kurang terbuka terhadap anggaran keungan yang diperoleh atau dikeluarkan desa; tingkat kedisiplinan dan etos kerja pegawai yang masih rendah; tingkat efektifitas pengawasan fungsional dan pengawasan internal dari birokrasi pemerintahan belum dapat berjalan secara optimal.

Kendala penerapan reformasi birokrasi :

Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi disebabkan oleh beberapa faktordiantaranya yaitu pola pikir birokrat dan komitmen seorang pimpinan. Pola pikir birokrat ini masih diartikan sebagai penguasa bukan pelayan publik, terlihat jelas dari pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong terjadinya praktik KKN. Lalu penyebab sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi lain yaitu komitmen pemimpinnya, karena setiap adanya perubahan pasti diawali oleh komitmen seorang pimpinan. Jadi jika tanpa komitmen pimpinan ini pun rasanya mustahil terjadi perubahan.

Pemimpin dari pemerintah pusat ataupun daerah seharusnya memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi, semisal menerapkan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan pada masyarakat. Komitmen yang kuat dari pemimpin dipercaya mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja.

Reformasi birokrasi dibentuk karena bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan yang ada, tetapi jika penerapan reformasi birokrasi di daerah saja tidak terlaksana dengan baik bahkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh birokrat, apakah publik masih ingin datang untuk meminta pelayanan? Akibatnya masyarakat publik pun akan sulit untuk percaya terhadap para birokrat karena banyaknya contoh nyata buruknya pelayanan yang terjadi. 

Sehingga dari kondisi birokrasi sebagaimana tersebut diatas, semakin memperkuat tekad untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, khususnya di pelayanan publik atau lembaga-lembaga lain baik daerah maupun pusat. Apalagi keikutsertaan dari masyarakat pun sangat dibutuhkan agar proses pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat berjalan dengan sesuai harapan dan berkembang.

Related

Opini 2452788354338932846

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item