FRB Blak Blakan Mendukung Pencegahan Tindak Kekerasan Di Sekolah

FRB Kecam Keras Kekerasan Terhadap Anak

MEMOPOS.com,Banuuwangi -  Forum Rogojampi Bersatu (FRB) turut bersuara lantang. Hal ini terkait beberapa kasus tindak kekerasan seksual yang menimpa anak di lingkungan pendidikan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Yang terbaru adanya kasus pencabulan dan pemerkosaan menimpa beberapa santri pada salah satu pondok pesantren di Kecamatan Singojuruh, diduga dilakukan oleh FZ (53) selaku pemilik sekaligus pembina dalam struktural pondok pesantren tersebut.

Dikatakan oleh pihak FRB, selain dukungan kepada pihak kepolisian dari berbagai komponen masyarakat agar kasus tersebut diselesaikan dengan tuntas dan bijak.

Sesungguhnya ada instrumen hukum yang tidak bisa diabaikan, yakni tindakan pencegahan yang mestinya dilakukan oleh semua satuan pendidikan, dengan menginplemenatasikan Permendikbud No.82 tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penangulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sesaat, setelah acara penanda-tanganan petisi “stop kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Banyuwangi”, yang digagas oleh ormas Laskar Merah Putih (LMP) Banyuwangi, juga ditanda-tangani oleh kapolresta, unsur TNI dan dinas terkait.

Tidak cukup itu, FRB berencana akan bersurat kepada dinas pendidikan dan lembaga terkait, untuk mengkonfirmasi implementasi Permendikbud tersebut.

Secara singkat, Permendikbud No.82 Tahun 2015, Bab III Pasal 6, tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain meliputi, pelecehan, baik fisik, psikis atau daring, perundungan, penganiayaan, perkelahian, baik adu kata-kata atau adu tenaga, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan,

tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA).


Pada Bab IV pasal 8, satuan pendidikan harus melakukan tindakan pencegahan kekerasan dengan:

– Menciptakan membangun dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan.

– Wajib melaporkan kepada orangtua/wali jika menemukan dugaan tindak kekerasan.

– Wajib menyusun, menerapkan dan melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) terkait tindak kekerasan.

– Menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan

– Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah terdiri dari: kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, perwakilan orangtua/wali

– Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.


Isi Permendikbud No.82 Tahun 2015: Penanggulangan Satuan Pendidikan:


Pada Bab V pasal 10, satuan pendidikan harus melakukan tindakan penanggulangan kekerasan dengan:

– Wajib memberi pertolongan terhadap korban kekerasan

-Wajib melaporkan kepada orangtua/wali setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik.

– Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan.

– Menindaklanjuti kasus, berkoordinasi dengan pihak terkait dan menjamin hak serta memfasilitasi peserta didik.

– Wajib memberi rehabilitasi dan atau fasilitasi kepada peserta didik.

– Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dan aparat penegak hukum setempat.

Irfan Hidayat, SH., MH., selaku ketua FRB yang juga dosen di Untag Banyuwangi kepada media yang ditemui, Rabu (29/6/2022) membenarkan bahwa yang perlu dilakukan adalah implementasi Permendikbud No.82 tahun 2015.

“Yang tidak boleh diabaikan adalah tugas dari satuan pendidikan untuk melakukan tindakan pencegahan, sebagai salah satu instrumen hukum sesuai diatur dalam Permendikbud No.82/2015,” terangnya.

“Kepolisian selaku aparat penegak hukum tentunya bertugas sesuai kewenangannya. Artinya bila ada korban dan laporan, maka dalam hal ini tindakan pencegahan adalah tugas dari tiap sekolah,” terangnya.

“Dalam Permendikbud itu telah mengcover semua satuan pendidikan, baik yang di bawah naungan Dispendik maupun Kemenag. Kongkritnya setiap sekolah wajib punya Standar Operasional Prosedur (SOP), membentuk tim pencegahan kekerasan di sekolah,” katanya.

“Soal pembentukan tim pencegahan di sekolah, bisa berkoordinasi dengan Dispendik, Kemenag dan Dinas sosial. konkritnya, misalnya siswi dipanggil guru, maka tidak diperbolehkan sendiri, harus didampingi saksi dari tim, apalagi Permendikbud itu juga telah masuk dalam rekomendasi regulasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka ini perlu segera ditindak lanjuti serius,” jelas Irfan.

Dikesempatan berbeda, Plt.Kepala Kesbangpol Banyuwangi, M. Lutfi, kepada awak media mengatakan, persoalan kekerasan seksual yang menimpa anak usia sekolah, pihaknya akan melakukan gerakan secepatnya.

“Kita akan lakukan gerakan segera, terhadap pelaksanaan Permendibud No.82/2015, akan lakukan koordinasi dengan diknas,” tandasnya. (Nur/Eko)

Related

Headline 1060666509729471956

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item