Warga Di Kecamatan Rogojampi Resah Akibat Tambang Pasir Beraktifitas Siang Dan Malam

Kondisi Penbangan Galian c di Banyuwangi

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Sebuah tambang pasir berlokasi di perbatasan Desa Gintangan dan Desa Gladag Kecamatan Rogojampi kian meresahkan warga sekitar. Selain itu, galian C yang kerap beraktivitas siang hingga malam ini diduga tidak mengantongi izin resmi.

Pantauan media ini Minggu malam, (19/6 2022) sekira pukul 19.49 WIB, sebuah dump truk bermuatan pasir keluar dari lokasi penambangan yang diduga illegal tersebut, dan tanpa memperhatikan standard keamanan angkutan serta tata cara muat, dimana muatannya melebihi tinggi bak truk serta tanpa menggunakan penutup terpal.

Ditemui media ini Susianto (40), seorang tokoh pemuda Desa Gladag, merasa sangat prihatin dengan aktifitas tersebut.

“Penambangan di malam hari tentu bisa membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Apalagi dump truk yang mengangkut pasir tidak pakai penutup terpal ditambah kalau kondisi hujan, tentu lumpur sawah turut terbawa roda truk dan akibat banyaknya guguran pasir membuat keadaan jalan menjadi licin,” ujar Susianto.

Alasan inilah Susianto meminta kepada pihak penambang untuk menghentikan aktivitas penambangan di malam hari.

Ia juga menyayangkan adanya pemberitaan oleh salah satu media yang terkesan menyudutkan satu tambang saja, padahal di daerah yang sama juga terdapat tambang lain.

“Di lokasi itu, ada Dua penambangan pasir dengan pemilik berbeda yang kami duga juga ilegal. Kemarin saya baca di salah satu media online, mengapa hanya mempersoalkan legalitas satu tambang saja, jadi pemberitaan itu terkesan menjadi tidak obyektif,” jlentreh Susianto.

Terkait legalitas galian C, menurut Susianto, merupakan urusan pengusaha, pemerintah dan aparat penegak hukum yang telah menjadi persoalan klise (negatif) yang tiada ujung di wilayah hukum Banyuwangi.

“Sepanjang yang saya ketahui, selama pemilik tanah setuju untuk ditambang oleh pengusaha dan masyarakat tidak mempersoalkan, ya jalan saja,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Banyuwangi Kompol Agus Sobarnapraja saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, secara administratif jika menyalahi aturan maka perlu dilakukan penegakan hukum, akan tetapi ada aspek sosial yang menjadi pertimbangan misalnya kontribusi tambang terhadap segi ekonomi masyarakat.

“Kita akan cek di lapangan, dan lakukan pembinaan jika ada keluhan dari masyarakat. Jika tidak memiliki ijin maka kita himbau untuk mengurusnya, kalau tidak dihiraukan maka jika perlu ditutup kita akan tutup, apalagi tidak ada kontribusinya pada masyarakat hingga banyak warga mengeluh dan resah dengan adanya tambang di sana,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Forum Rogojampi Bersatu (FRB) melalui ketuanya, Irfan Hidayat SH., MH., kepada awak media minta kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengecekan terkait legalitas operasional penambangan, jika terbukti tidak berijin aparat harus mengambil tindakan tegas untuk menutup tambang, ditambah lagi sudah banyak kaluhan masyarakat karena gangguan yang ditimbulkan.

“Jika terbukti ilegal, kami minta pihak berwenang berani bersikap tegas untuk menutup tambang, apalagi dampak gangguan sangat dirasakan terutama bagi masyarakat yang rumahnya atau tempat usaha dagangnya berada di sepanjang jalur lewatan dump truk akibat debu, serta banyak material pasir berguguran di jalan yang juga berbahaya bagi pengguna jalan lainnya, karena kebanyakan dump truk tidak menggunakan penutup terpal,” ujarnya.

Menurut Irfan, terkait dengan keluhan warga, seharusnya kepala desa dapat segera menindak lanjuti keresahan masyarakat akibat dampak penambangan, tentu diperlukan tindakan proaktif dari kepala desa.

“Jika diperlukan, segera kita akan berkirim surat resmi kepada pihak kepolisan, agar persoalan ilegal ini segera ditangani,” tegasnya.

Terpisah, Didik Harimuko selaku Komandan Garda Lingkungan Jawa Timur turut bersuara. “Pengusaha galian C harus serius memperhatikan warga sekitar yang terdampak,” katanya.

“Karena selain mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim (DPMPTSP) dan ESDM (Energi Sumber Daya Dan Mineral), Kepolisian dan TNI serta instansi lainnya, juga harus menggandeng warga sekitar dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),” tutur Didik.

“Izin lokasi dan misalnya tanah galian itu masih berstatus petok D, maka peralihan hak atas tanah dari petok D ke nama PT atau CV juga harus ada. Jadi pihak berwenang harus jeli dan tegas menyikapi masalah ini,” ulasnya. (Im)

Related

Headline 4100969133897442237

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item