Terkait DD Dan ADD Mendapat Sorotan Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi

Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Pertanggung Jawaban APBD tahun 2021, Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Jawa Timur fokus soroti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Optimalisasi kedua anggaran tersebut dinilai penting guna mendorong kemajuan desa.

Pertama, Pandangan Umum yang dibacakan oleh Drs Moh Padil membahas tentang masih rendahnya penyerapan DD. Dari 189 desa di Banyuwangi hanya terdapat lima desa yang mampu melakukan penyerapan hingga 100 persen. Kelima desa tersebut adalah Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring, Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi, Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari. Dan Desa Bangsring serta Desa Bajulmati, keduanya diwilayah Kecamatan Wongsorejo. Sementara penyerapan DD di 184 Desa lainnya hanya diangka 90 persen.

“Kondisi ini menjadi catatan sendiri bagi Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi. Perlu dicari akar permasalahan yang menyebabkan desa belum bisa melakukan penyerapan anggaran secara maksimal,” katanya, Jumat (3/6/2022).

Dengan melihat kondisi di lapangan, kata Padil, Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk melakukan kegiatan yang bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. Khususnya kegiatan terait perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Dihadapan peserta Rapat Paripurna, kader partai besutan Surya Paloh juga menyampaikan usulan peningkatan ADD sebesar 25 persen. Menurut NasDem, dukungan anggaran sangat diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan desa.

Kebijakan ini dinilai perlu menjadi catatan khusus Pemkab Banyuwangi mengingat kemajuan desa merupakan indikator kemajuan sebuah bangsa dan negara.

“Dengan kompleksnya permasalahan pedesaan, maka dukungan anggaran sangat diperlukan sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Terakhir, Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi juga melontarkan kritikan pedas terhadap Pemkab Banyuwangi.

“Kami melihat di Kabupaten Banyuwangi, belum terdapat program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Padahal program tersebut merupakan salah satu janji kampanye,” cetus Padil.

Selama ini, satuan pendidikan di Banyuwangi, hanya mendapatkan BOS dari pemerintah pusat. Dan belum tersentuh dana BOSDA, atau dana BOS yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi.

Rapat Paripurna Pandangan Umum Pertanggung Jawaban APBD tahun 2021, ini dihadiri seluruh anggota DPRD Banyuwangi. Sedang Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, diwakili Wakil Bupati Banyuwangi, H Sugirah, S Pd, M Si. (Im)

Related

Pemerintahan 7837347109563011179

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item