Sidang Lanjutan Perkara Pidana Terdakwa Jahja Komar Hidayat Dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Lanjutan Terdakwa

PN Jaktim Lanjutkan Sidang Perkara Pidana Jahja Komar

MEMOPOS.com,Jakarta - Selasa, 10/5/2022 PN Jaktim kembali menggelar sidang perkara pidana terdakwa Jahja Komar Hidajat, dengan agenda mendengarkan keterangan lanjutan terdakwa. Sidang diketuai oleh Majelis Hakim Agam Syarief Baharudin. SH. MH.

Awal persidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk memberikan Pertanyaan kepada Terdakwa.

Apakah RUPSLB PT. Tjitajam tahun 1998 benar terjadi ? Kalau iya, kapan terjadinya ? Dimana ? Dan bagaimana proses terjadinya ? Dan siapa saja yang hadir ? Apa saja mata acara RUPSLB tersebut. Tanya Reynold

RUPSLB PT. Tjitajam tahun 1998 benar terjadi pada tanggal 3 Maret 1998 di Kantor PT. Tjitajam yang beralamat di Menara BCD Lantai 3, Jalan Jend Sudirman Kav No. 26. Jawab Terdakwa Jahja Komar Hidajat.

Bahwa pada awalnya saya ditelepon oleh Agustinus Jusuf Sutanto selaku Direktur PT. Suryamega Cakrawala (Pemegang 2.250 Lembar Saham PT. Tjitajam) untuk menghadiri RUPSLB PT. Tjitajam, kemudian yang hadir pada saat RUPSLB tersebut adalah Laurensius Hendra Soedjito selaku Direktur Utama PT. Tjitajam dan Pemegang 250 Lembar Saham PT. Tjitajam, saya selaku Komisaris PT. Tjitajam, Agustinus Jusuf Sutanto selaku Direktur PT. Suryamega Cakrawala, Xaverius Nursalim, dan Sugiono.

Yang memimpin RUPSLB tersebut adalah Laurensius Hendra Soedjito dengan mata acara Rapat merubah Susunan Organ Pengurus Perseroan yaitu saya menjadi Direktur Utama dan Laurensius Hendra Soedjito menjadi Direktur. Serta persetujuan untuk pengalihan 250 Lembar Saham milik Laurensius Hendra Soedjito kepada PT. Sentral Mega Nusantara, namun Jual Beli Saham tersebut tidak pernah terjadi”.

Setelah RUPSLB selesai, seluruh peserta Rapat menandatangani Notulen Rapat yang dibuat oleh Laurensius Hendra Soedjito, kemudian Para Pemegang Saham memberikan Kuasa kepada Laurensius Hendra Soedjito untuk membawa Notulen tersebut kepada Notaris untuk diaktakan. Dan setelah Laurensius Hendra Soedjito membawa Notulen tersebut kepada Notaris Elza Gazali dan dibuatkan Akta Nomor : 12 tanggal 6 Maret 1998.

Setelah Terdakwa Jahja Komar Hidajat menjelaskan kejadian RUPSLB PT. Tjitajam pada tanggal 3 Maret 1998 yang kemudian dibuatkan Akta Nomor : 12 tanggal 6 Maret 1998 Notaris Elza Gazali, Terdakwa menjelaskan adanya Pembajakan PT. Tjitajam yang dilakukan oleh Ponten Cahaya Surbakti.

Bahwa Ponten Cahaya Surbakti telah melakukan pembajakan PT. Tjitajam dengan cara berusaha menduplikat Akta-akta PT. Tjitajam. Mulai dari Akta tahun 1934 ada perbedaan tanggal yaitu punya saya yang benar tanggal 21 Desember 1934 sedangkan punya Ponten tanggal 20 Desember 1934. Kemudian Akta Nomor 59 tahun 1951, yang benar nama Notarisnya adalah Meester Nicolaas August Mispelblom Van Altena sedangkan punya Ponten Namanya Mispelbloh bukan Mispelblom.

Yang Paling penting perbedaan ada pada Akta tahun 1977, yang benar punya saya adalah Akta Nomor : 12A tanggal 8 Juni 1977 yang dibuat oleh Notaris Soehartono Adiwinoto Pengganti Notaris Hobropoerwanto. Akta tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2467, sedangkan punya Ponten Akta Nomor : 121 tanggal 8 Juni 1977 Notarisnya Soemartono/ Soemantoro Adiwinoto.

Kemudian dengan Akta-akta tersebut Ponten Cahaya Surbakti membuat Akta Nomor : 156 tanggal 12 Desember 1990 Notaris John Leonard Waworuntu, Akta Nomor : 181 tanggal 16 Juli 1996 Notaris Ratna Komala Komar, dan Akta Nomor : 74 tanggal 28 Desember 1996 Notaris Neneng Salmiah.

Tapi kemudian Akta-akta milik Ponten Cahaya Surbakti tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) dan dalam Putusan tersebut Ponten Cahaya Surbakti juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemudian Terdakwa Jahja Komar Hidajat juga menjelaskan adanya RUPS PT. Tjitajam tahun 2003 yang dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memenangkannya.

Kemudian PT. Tjitajam kembali melakukan RUPS pada tahun 2003 di hadapan Notaris Buntario Tigris dengan mata acara rapat Jual Beli 250 Lembar Saham milik Laurensius Hendra Soedjito kepada saya dan Rotendi diangkat sebagai Direktur PT. Tjitajam. RUPS dan Jual Beli Saham tersebut dibuatkan Akta Nomor : 129 dan Nomor : 130 tanggal 16 Desember 2003, dan untuk Akta Nomor : 129 telah mendapatkan Pengesahan tertanggal 5 Februari 2004. Ujarnya

Pada sidang kali ini, Terdakwa Jahja Komar Hidajat juga menjelaskan terkait Surat dari Dirjen AHU tanggal 1 Desember 2015.

Bahwa ada keanehan dalam Surat tersebut, pada data online tercatat Akta Nomor : 129 tanggal 16 Desember 2003 Notaris Buntario Tigris, pengesahan tanggal 5 Februari 2003, dengan Susunan Pengurus Direktur : Rotendi, Komisaris : Jahja Komar Hidajat, Pemegang Saham : PT. Suryamega Cakrawala 2.250 Lembar Saham dan Jahja Komar Hidajat 250 Lembar Saham sehingga totalnya 2.500 Lembar Saham. Namun di dalam sistem AHU bisa tiba-tiba berubah dengan Akta Nomor : 29 tanggal 22 November 2002 Notaris Nurul Huda, Pengesahan tanggal 11 Juni 2004, dimana Susunan Pengurusnya semua berubah menjadi Ponten Cahaya Surbakti, Dayat Syarif Narkis, Tamami Imam Santoso, Tavip Purnomo Hadi, Kivlan Zen, Zaldy Sofyan, dan Ronny Wongkar. Selain itu Modal berubah menjadi 150. Anehnya bagaimana bisa berubah padahal saya tidak pernah jual beli saham dengan pihak-pihak tersebut bahkan kenal saja tidak.

Selain itu, kejanggalan Akta Nomor : 29 tanggal 22 November 2002 Notaris Nurul Huda ada pada perubahannya, dikatakan di Surat tersebut, Akta Nurul Huda merupakan Penyesuaian Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor : 1 tahun 1995 padahal saya sudah melakukan Penyesuaian pada tahun 1996 dengan Akta Nomor : 108 tanggal 15 April 1996 Notaris Sutjipto, Pengesahan tanggal 12 Agustus 1996.

Terdakwa Jahja Komar Hidajat menjelaskan bahwa baru mengetahui adanya Akta Nomor : 29 tanggal 22 November 2002 Notaris Nurul Huda pada tahun 2008, dimana pada saat PT. Tjitajam versi Terdakwa ingin melakukan Penyesuaian UUPT Nomor : 40 tahun 2007 dikatakan oleh Notaris tidak dapat diakses karena sudah ada perubahan dalam Sistem.

Bahwa menurut Terdakwa, di dalam Akta Nomor : 29 tanggal 22 November 2002 Notaris Nurul Huda, Ponten Cahaya Surbakti, dkk kembali menggunakan Akta yang sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim yaitu Akta Nomor : 156 tanggal 12 Desember 1990 Notaris J.L. Waworuntu.

Terhadap tindakan Ponten Cahaya Surbakti, dkk tersebut Terdakwa Jahja Komar Hidajat telah melakukan Upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan di PTUN dan Pengadilan Negeri tapi hasilnya Gugatan Tidak Dapat Diterima. Selain itu Terdakwa juga melaporkan secara Pidana ke Mabes Polri, dan pihak-pihak tersebut telah ditetapkan sebagai Tersangka. Namun kemudian di SP3 dengan alasan Keperdataan.

Terhadap hal tersebut sejak tahun 2017, Terdakwa kembali mengajukan Gugatan-gugatan baik di PTUN maupun Pengadilan Negeri, dan saat ini menurut Terdakwa sudah ada 9 (Sembilan) Putusan Pengadilan yang memenangkan Terdakwa baik TUN maupun PN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjde) yang mengabulkan Pokok Perkara dan bahkan telah dieksekusi.

“Ada 9 Putusan yang memenangkan saya, diantaranya Putusan TUN Bandung Nomor : 106 yang membatalkan SHGB Pengganti yang diterbitkan oleh Pelapor Tamami Imam Santoso dengan alasan hilang pada tidak pernah hilang, saya menang sampai tingkat PK dan sudah dieksekusi”.

“Ada juga Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 79 sampai tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa PT. Tjitajam yang sah adalah versi saya dan juga Putusan tersebut membatalkan seluruh Akta-akta berikut Pengesahan AHU milik Ponten Cahaya Surbakti, dkk. Dalam Putusan tersebut Dirjen AHU juga merupakan pihak Tergugat dan telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan Putusan tersebut sudah dilakukan Eksekusi pada tanggal 15 September 2021”.

“Selain itu, ada juga Putusan TUN Jakarta Nomor : 142 sampai tingkat Kasasi yang membatalkan Pengesahan milik Pelapor tahun 2018”. 

Menurut Terdakwa, walaupun sudah ada 9 (Sembilan) Putusan yang Inkracht namun Pihak Dirjen AHU tetap menerbitkan Pengesahan untuk PT. Tjitajam versi Pelapor, terakhir Pengesahan Akta Nomor : 1 tanggal 2 Maret 2020 Notaris Indra Kadarsah.

“Saya sudah menang 9 sembilan Putusan, tapi AHU tetap menerbitkan Pengesahan untuk Cipto, dkk. Lalu saya juga heran, kenapa saya sudah menang tapi malah saya selaku PT. Tjitajam yang sah yang dijadikan Terdakwa dan dipersalahkan”.

Kemudian terkait Aset PT. Tjitajam Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Tjitajam memiliki aset-aset tanah sebanyak 7 Bidang, yaitu SHGB No : 3/Citayam, SHGB No : 1798/Ragajaya, SHGB No : 1799/Ragajaya, SHGB No : 1800/Ragajaya, SHGB No : 1801/Ragajaya, SHGB No : 1802/Ragajaya, dan SHGB No : 257/Cipayung Jaya. Dan Aset-aset tersebut sampai saat ini diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Cibinong.

Masih menurut Terdakwa, di atas tanah milik PT. TJITAJAM saat ini dibangun Perumahan Green Citayam City oleh PT. Green Construction City tanpa memiliki izin-izin, dan Perumahan itu menjadi bagian dari Objek yang akan dieksekusi oleh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 79. 

Dengan selesainya keterangan Terdakwa, maka Sidang selanjutnya adalah mendengarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang diagendakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022.

Saat di temui rekan media usai sidang JPU Hadi Karsono. SH, MH Mengatakan pemeriksaan terdakwa ini kan yang kedua, pemeriksaan lanjutan dari sebelum lebaran. Jadi pemeriksaan ini dari penasehat hukum dibahas dari awal kepemilikan PT Tjitajam itu siapa, sampai dengan pemeriksaan dari aset – asetnya milik PT Tjitajam versinya PHK ini.

Sekarang ini kan kita bukan mempermasalahkan apa saja aset-aset apa saja yang masuk dari kepemilikan, yang dipermasalahkan sekarang proses dari terbentuknya Direksi-direksi ini. Itu yang jadi dipermasalahan karena dari pertanyaan terakhir dari pertanyaan majelis tadi majelis mempertanyakan, kenapa di 2003 ini dasar dari pembentukan akta Elza Ghazali tidak dimasukan dalam pembentukan akta 2003 , dan itu sangat berbanding terbalik dengan dari pernyataan yang ada dari Saksi-saksi terutama Laurensius itu permintaan dari terdakwa. Ujar Hadi

Kita lihat saja faktanya kebelakang, faktanya Laurensius ketika dia menyerahkan saham direksi pada saat 2003 itu yang tadinya di 98 menjadi Direktur saja 2003 tidak menjadi apa apa dan tidak ada pembelian saham, ibaratnya apa nilai jual beli ini apa, uang kita kan tidak bisa membuktikan didalam persidangan fakta-fakta ini. Tambahnya

Kalau hal itu kan tepisan itu memang haknya penasehat hukum, karena tadi penasehat hukum sudah menyampaikan dalam persidangan, kalau kami tidak menanyakan hal itu, kami akan disidangkan lagi di kantor. itu apa sebenarnya mengakomodasi dari permintaan terdakwa terkait dengan pasal apa yang kami buktikan nanti ya di persidangan selanjutnya nanti tanggal 17 Mei. Tutup Hadi (Deni)

Related

Headline 1968464637925255294

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item