DPRD Blora Beri Rekomendasi Kepada Bupati Prihal Pengawasan APBD

Istimewa

MEMOPOS.com,Blora -  (LKPJ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati  Blora yang telah diberikan kepada DPRD Blora sejak 15 Maret lalu sedang dievaluasi DPRD Blora. Hal itu sebagai fungsi pengawasan lembaga legislatif di tingkat kabupaten tersebut.

Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto saat dihubungi melalui Watshapp Senin(16/5/22) mengaku penyampaian hasil evaluasi LKPJ akan dilaksanakan 17 Mei nanti. Dijelaskannya draft LKPJ berisi tentang pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati. ”LKPJ berisi pertanggung jawaban Bupati dan Wakil Bupati, penggunaan anggaran APBD Blora 2,2 Triliun, serta program-program kegiatan. Termasuk target capaian visi-misi beliau (Bupati-Wakil Bupati, Red),” jelasnya.

 Setelah dokumen tersebut diserahkan ke DPRD Blora, menurutnya berkas tersebut akan dianalisis dan dievaluasi oleh DPRD Blora. ”DPRD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi dan catatan-catatan yang wajib dilaksanakan bupati. Hal itu untuk perbaikan keberjalanan pemerintahan kedepan. Wajibnya mulai diterbitkannya rekomendasi itu (17 Mei 2022 saat sidang paripurna DPRD Blora, Red),” ucap politisi Partai Golkar itu.

Dia juga mengungkapkan, evaluasi yang dilakukan oleh DPRD nantinya berdasarkan data yang diberikan melalui LKPJ Bupati dan wakilnya. ”Bupati (Blora, Red) adalah orang yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola Blora, yang disertai dengan anggaran. Sehingga pengelolaan itu lah yang akan dievaluasi. Apakah target-target sudah tercapai atau belum, bagaimana serapan anggarannya, dan lain-lain,” ungkap Siswanto.

Kewenangan yang dimaksudkan menurutnya dibatasi dengan pencapaian target-target, seperti ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan, angka harapan hidup, dan lain-lainnya. Namun, saat ini pihaknya belum mengetahui secara persis besaran angka ataupun target Bupati yang tercapai dan yang tidak tercapai. ”Tapi saya belum bisa bicara tentang angka-angkanya. Karena saya belum hafal betul,” imbuhnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa target yang dimaksudkan adalah hasil keputusan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. ”Pihak eksekutif yang mengusulkan target, diusulkan ke DPRD untuk dibahas bersama, hasilnya akan menjadi target pemerintah kabupaten,” jelas politisi yang pernah menjadi jurnalis itu.

Dia mencontohkan mengenai pembangunan infrastruktur jalan. ”Misalkan target 70 kilometer. Apabila yang dibangun oleh Bupati itu 80 kilo meter, berarti beliau sudah melebihi target. Berhasil. Namun apabila kurang dari target, dalam hal ini bupati telah gagal memenuhi target yang telah ditetapkan,” terangnya.

Siswanto menjelaskan, untuk agenda rapat paripurna ini nantinya akan menyampaikan hasil evaluasi LKPJ, memberikan kesempatan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk menanggapinya, serta pemberian saran dan masukan dari DPRD Blora ke Bupati dan Wakil Bupati Blora. ”Untuk agenda lain seperti pembahasan raperda sementara masih belum ada. Kalau nanti ada, nantinya pasti akan disampaikan,pungkasnya.


(ardy)

Related

Pemerintahan 369267391816843006

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item