Cari Solusi Pertambangan Galian C Di Banyuwangi, M2B Gelar Dialog Publik Dengan Ormas Dan LSM

Dialog Publik Dilakukan Aktifis Banyuwangi Sikapi Tambang Galuan C

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Forum Musyawarah Masyarakat Banyuwangi (M2B), menggelar dialog publik dengan berbagai Ormas / LSM dan pengusaha tambang, bersama nara sumber dari Kejari, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Akademisi dari Untag, ketua asosiasi penambang, Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, dan tokoh LSM Banyuwangi. 

Dialog terbuka ini bertujuan untuk mencari solusi pada persoalan pertambangan Galian C di Banyuwangi, pada Rabu (30/3/2022) bertempat di Insignia Cafe Bakungan - Glagah. Bahwa pasca terbitnya Surat Keputusan MK.No.91/PUU-XVII/2020, yang menegaskan bahwa UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja  cacat secara formil namun tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dalam waktu selama 2 tahun, maka dalam masa jeda para penambang rakyat / kecil  khusus di Banyuwangi tidak bisa mendapatkan ijin karena diberlakukan sarat dan aturan yang tidak bisa dipenuhi. 

Hamzah Gani,SE., selaku ketua pelaksana kegiatan, pada awak media mengatakan, disebabkan karena timbulnya kendala perijinan dan kebutuhan pasir mendesak, maka digelar dialog untuk mencari solusi.

"Bersama semua pihak, kita  gelar dialog untuk mencari solusi bagaimana baiknya pemerintah, penambang dan masyarakat dapat  bekerja bersama dengan baik. Agar lingkaran ini antara Aparat Penegak Hukum, penambang, pemilik angkutan dan alat berat  bisa berjalan baik, bekerja secara aman dan mendukung agar APBD Banyuwangi tahun 2022 dapat terlaksana dan tepat waktu," terangnya.

Beberapa paparan dari narasumber akhirnya membuahkan  rekomendasi solusi dalam persoalan pertambangan itu,  diantaranya pendapat dari  Akademisi Untag Banyuwangi, Dr.(c) Hary Priyanto, ST. Ia mengutarakan dalam prinsip pemerintahan, pembangunan itu tidak bisa berhenti, pemerintah bersama stakeholder (pengusaha tambang, LSM/ormas, media, pemangku kepentingan) berjalan saling  mendukung dalam pembangunan dan masyarakat harus dapat dampak kesejahteraan.

"Ini rule dari konsep pembangunan di negara dan tidak boleh salah satu pihak saja yang diuntungkan, semua harus diuntungkan, maka ketika  pasca adanya putusan MK terkait UU cipta kerja, tejadi konflik kepentingan antara Eksekutif, Legislatif dan Stakeholder  sebenarnya ada solusi masalah pertambangan (terobosan)," jelasnya.  

Menurut peraturan perundang-undangan, lanjut Hary PR,  pertambangan terbagi atas pertambangan besar dan pertambangan rakyat / kecil. Yang besar kecendrungannya memiliki ijin dan penambang rakyat cenderung tidak memiliki ijin karena syarat-syarat perijinan tidak bisa terpenuhi, contohnya di Jawa Barat, pertambangan rakyat/kecil diperbolehkan asal hasil tambangnya dijual ke penambang besar." Dari ini, pemerintah tentu mendapatkan setoran pajak dari pengusaha secara benar, problemnya  ini hanya kemauan, apa Pemerintah Daerah mau mendapatkan pendapatan dengan benar, apakah masyarakat mau diatur tentang kewirausahaanya,  dan itu yang dibutuhkan adalah struktur kelembagaan. Ini akan menjadi runyam bila tidak ada BUMD bidang pertambangan, yang semua hal pertambangan bisa menjadi domainnya di situ," katanya. 

Sementara itu, wakil ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto,  berpendapat jika DPRD telah mengadakan pertemuan Forpimda untuk membahas persoalan perijinan itu. "Pak Eko Sukartono hearing, dengan Forkompinda, dengan Dandim, Danlanal, Kapolres, Kajari dan semua,  sebetulnya ada putusan untuk diskresi agar tambang di Banyuwangi ini bisa berjalan dengan aman dan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur tercukupi, juga untuk mencapai pendapatan daerah, namun Bupati masih "takut', karena diskresi ini baru. Intinya sudah bicara mencari solusi pasir ini dibutuhkan untuk pembangunan. Mudah-mudahan ini segera berjalan dan kami mohon teman-teman penambang saling kompak dan bekerja sama dengan baik. 

Lebih lanjut Michael menjelaskan, bila pertambangan di Banyuwangi ini berbeda dan unik dibandingkan di daerah lain. "Bicara tentang  pertambangan, di Mojokerto dan Lumajang lahannya bisa puluhan ratusan hektar, penambang memang pengusaha murni yang banyak modalnya, dan tanahnya juga di aliran sungai pemerintah,  sehingga dalam pengajuan perijinannya tidak banyak kendala,  tapi di Banyuwangi penambangnya lain dan unik, yang nambang malah teman-teman dari media, LSM dan yang butuh pekerjaan, sedangkan luas lahannya kecil, yang kalau mau diajukan perijinannya tentu tidak memenuhi syaratnya dan tidak mampu,"ungkapnya. 

Acara dialog yang di gelar sejak pukul 10.00wib hingga13.00wib akhirnya memunculkan rekomendasi solusi bagi pihak pemerintah, stakeholder pelaku usaha dan  masyarakat, yakni eksekutif dengan Aparat penegak Hukum dapat melakukan Diskresi pertambangan, Penambang yang besar yang telah mempunyai ijin bisa melindungi penambang yang belum punya ijin, sebaliknya penambang kecil solusinya harus menjual hasil tambang ke penambang yang memiliki ijin/penambang besar, sehingga pemerintah daerah dapat secara benar menarik pajaknya dan sebagai amanah undang-undang untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pertambangan. 

Dalam dialog itu, diungkapkan oleh Bapenda bahwa pendapatan Realisasi tahun 2021, target pajak mineral bukan logam sebesar  Rp.140 juta, terealisasi Rp.202 juta. Kemudian di tahun 2022 target Rp.148 juta, baru terealisasi sebesar Rp.21 juta. Kesulitannya untuk saat ini karena banyak yang ijinnya sudah habis. Bisa dibandingkan di tahun 2016, target pendapatan Banyuwangi sampai Rp.2.8 milyar. (Nur/Eko)

Related

Serba Serbi 2172958674804447117

Posting Komentar

emo-but-icon

Duta Fortuna Reality

Duta Fortuna Reality

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item