Guru Besar UIN Mataram Sebut Walaupun Langit Akan Runtuh, Hukum Tetap Ditegakkan

Istimewa

MEMOPOS.com,NTB - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Prof. Dr. Haji Muhammad,MS,M.Pd menyatakan walaupun langit akan runtuh hukum tetap ditegakkan.

Demikian dikatakan Guru besar UIN Mataram NTB Prof.Dr.H.Muhammad,MS.M.Pd  kepada wartawan media ini via telp pada Rabu (12/1/2022).

Dosen senior itu menilai pernyataan sikap Kepala Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) NTB Fuad Abdul Rahman yang  melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat Ala Robin Sugih Mukti Ningsih Perkara No. 175. PDT. G/2021/PN.Mtr, adalah tepat dan benar. 

Atas pertanyaan wartawan dosen senior itu menjelaskan jika yang menempati atau yang menguasai tanah sengketa tidak masuk dalam gugatan maka perkara tersebut disebut kurang pihak.

Oleh karena harus dinyata kan tidak dapat diterima sembari dosen yang murah senyum itu memepersilahkan Wartawan Media ini untuk melihat dan membaca Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78/K/SIP/1972 tertanggal, 11 Oktober 1975.

 “Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahkan menurut Dia didalam qaidah usul al-fiqhi dijelaskan:

ماَ لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبَ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib”tegasnya.

Demikian pula pengakuan penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan tanahnya disebelah barat berbatasan dengan pantai, maka  dosen yang cerdas itu mempersilahkan Wartawan media ini untuk datang kelokasi lihat secara langsung, ambil gambar/foto.

Silahakan buktikan bahwa pengakuan Kades Senteluk Fuad Abdul Rahman itulah yang benar.

 Bahwa pondok informasi kelautan berada persis diposisi sebelah barat jalan yaitu dibangun diatas tanah negara  baru pantai tanjung bias / laut. tuturnya.

Menurut Guru Besar UIN Mataram NTB itu bahwa warga ditanjung bias,Desa Senteluk,Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lobar tidak ada warga disana yang mengakui tanah penggugat berbatasan dengan Pantai. 

Yang benar adalah disebelah barat jalan mulai dari Pantai Maninting hingga pantai Tanjung Bias semuanya tanah Negara. 

Jadi Lokasai Pembangunan Pondok Informasi Kementerian Kelautan itu dibangun diatas tanah negara sudah tepat dan benar pernyataan Kades itu tegasnya.

 Masyarakat pun mendukung keberadaan Pondok informasi kelautan tersebut. 

Faktanya disekeliling Pondok Informasi Kelautan itu disebelah barat jalan  ditempati/dikuasi masyarakat pula sebagai lapak untuk buka usaha.bukan oleh penggugat yang menguasainya.

Terkait Sertifikat Nomor 16 Surat Ukur Nomor  15/STK/2004, yang dijadikan alas hak oleh penggugat sangat bertolak belakang dengan isi gugatan penggugat itu sendiri yaitu penggugat mendalilkan gugatannya bahwa disebelah barat berbatasan dengan pantai tidak sesuai dengan batas batas tanah yang tercantum pada Sertifikat yang dimiliki pengggat itu sendiri.

Maka gugatannya harus ditolak.

Tetapi yang benar kata Dia bahwa sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara/sempadan pantai terlebih dahulu sebelum pantai.

Begitu pula Lokasai Pembangunan Pondok Informasi tidak berada disebelah utara tanah milik Made Diasna.

Tetapi lokasi pembangunan pondok informasi tersebut berada diwilayah sempadan pantai. 

Yaitu batas timur berada pada  jarak 45 Meter dari pantai dan disebelah timur berbatasan dengan jalan.

 Artinya tanah milik Made Diasna Bukan diatas tanah obyek gugatan penggugat.

Fakta dilapangan bahwa tanah milik penguggat adalah terletak disebelah timur jalan. 

Tidak ada tanah milik penggugat disebelah barat jalan pantai Tanjung Bias Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat,Nusa Tenggara Barat.

Yang ada disebelah barat jalan adalah tanah negara. Bukan tanah milik penggugat.

Bahwa yang menguasai tanah dibarat jalan Tanjung Bias itu adalah warga masyarakat sejak jaman orde baru hingga sekarang.

 Namun demikian warga yang menempati tanah tersebut tidak pernah mengakui sebagai tanah miliknya.

tetapi warga tetap mengakui secara jujur bahwa tanah yang mereka tempati itu hingga saat ini adalah tanah Negara. Pl

Prof.Dr yang santun itu mengingatkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. 

Kita berharap bahwa dalam kondisi  segawat apapun hukum harus tetap berdiri tegak tak tergoyahkan. Tutupnya.


Taqwa NTB.

Related

Headline 2526248702255640828

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item