APBD Penopang Hidup Warga DKI Jakarta Selama Pandemi Covid-19

Penulis: Ridwan Mansyur (Mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

MEMOPOS.com,Sidoarjo - Pada maret 2020 pertama kalinya laporan temuan dua kasus warga negara indonesia yang terjangkit Virus Corona – 19. Sontak pemerintah indonesia di buat panik akan masuknya virus corona tersebut.

Kurangnya Persiapan pemerintah indonesia akan pencegahan dan penanganan virus corona-19 di sinyalir menjadi penyebab virus corona cepat menyebar ke seluruh wilayah indonesia. 

Memasuki April 2020 jumlah kasus harian positif corona mencapai 200-300 perhari. Mei 2020 rata-rata penambahan kasus baru berada di angka 400-600 per hari. 

Bulan Juni ditutup dengan penambahan kasus 1.293 pada 30 Juni DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan jumlah terbanyak kasus positif Covid-19 yakni 50.671perbulan September 2020. kasus yang kian meningkat dan kapasitas rumah sakit yang terbatas membuat Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total untuk menekan laju penyebaran virus corona

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta adalah langkah yang sangat mematikan bagi para pelaku usaha. 

Sektor pariwisata,sektor industri dan kontruksi seketika lumpuh, perekonomian jakarta merosot tajam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran meningkat hingga 4,41 % di bandingkan tahun 2019.

Jumlah pengangguran di Jakarta melonjak di angka 572.780 pada agustus 2020. Pandemi Covid-19 membuat setidaknya 50.891 pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dipecat, imbas pandemi warga miskin jakarta melonjak.

Badan Pusat Statistik sebelumnya mencatat jumlah warga miskin Ibu Kota mencapai 501.920 orang per Maret 2021. Jumlah tersebut bertambah 5.100 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2020, yakni 496.840 ribu orang.

Pandemi seperti arena sesungguhnya bagi kepala daerah untuk menunjukan kemampuan kinerja serta empati kepada masyarakat. Pemprov DKI jakarta sadar akan hal itu, di saat kepala daerah lain belum menemukan formulasi kebijakan yang tepat sebagai solusi dalam menangani berbagai permasalahan akibat pendemi covid-19.

Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah lebih cepat guna mengatasi berbagai permasalahan yang di alami oleh masyarakat DKI Jakarta akibat pandemi covid-19. Dengan total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun 2020 sebesar 63,23 Trilyun, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 10,77 Trilyun untuk penanganan pandemi covid 19. 

Tiga program bantuan utama Pemprov DKI Jakarta menyasar langsung pada masyarakat yang berdampak pandemi yaitu :

Pertama, Bantuan sosial tunai, bantu keluarga yang membutuhkan diberikan uang sebesar Rp. 300.000 per kepala keluaraga

Kedua, Program KSBB Pangan dari masyarakat untuk masyarakat

Paket bantuan yang disediakan terdiri dari Paket Siap Saji senilai Rp 45.000,00 per orang, Paket Sembako senilai Rp 200.000,00 per KK/minggu, Paket Lebaran senilai Rp85.000,00 sebanyak 1 kali, Paket THR senilai Rp50.000,00 per orang sebanyak 1 kali.

Ketiga, Program KSSB UMKM : Bantu penggerak ekonomi ibukota

Paket Sarana Prasarana,Terdiri dari paket UMKM Pangan senilai Rp200.000,00 per UMKM, 

Paket Pinjaman Modal,Berupa uang tunai sebagai pinjaman modal yang terdiri dari Paket 1 senilai Rp5.000.000,00 per usaha, Paket 2 senilai Rp7.500.000,00 per usaha, dan Paket 3 senilai Rp10.000.000,00 per usaha, 

Bantuan tambahan yang menggunakan APBD DKI Jakarta seperti : 

Pertama, Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak: Kartu Anak Jakarta (KAJ)

Kedua,Bantuan Sosial isoman PPKM mikro terkonfirmasi covid-19 melalui permohonan lurah 

Ketiga,Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) beras 10 KG bagi KPM BST

Keempat,Bantuan Sosial Makanan untuk Pasien OTG dan petugas di lokasi

Upaya optimal pemprov DKI Jakarta dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penanganan covid -19 harus kita beri apresiasi. Tidak banyak kepala daerah berani membuat kebijakan yang di rasa menyakitan bagi warganya di tengah situasi dan kondisi perekonomian negara yang babak belur akibat hantaman pandemi covid-19.

Kesigapan Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mencegah dan menangani Pandemi Covid -19 yang di realisasikan dengan berbagai kebijakan, patut di contoh oleh kepala daerah lainnya. 

Saat pemerintah pusat tidak berani mengambil kebijakan lockdown dengan alasan perekonomian Indonesia akan menurun tajam.

Seorang kepala daerah Provinsi berani mengambil kebijakan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, dengan tujuan mulia yaitu menyelamatkan jutaan nyawa manusia yang telah berarung hidup pada kerasnya ibukota. Kebijakan tersebut terasa sangat menyakitkan bagi masyarakat DKI Jakarta.Namun bukankah kebijakan bagian dari solusi untuk menciptakan tatanan hidup agar sesuai norma

Bukanlah sesuatu yang berlebihan jika dana APBD digunakan untuk kepentingan rakyat, karena memang sejatinya APBD adalah uang yang berasal dari rakyat dan harus kembali untuk rakyat. 

Namun yang harus digarisbawahi dari masalah ini adalah kebijakan yang tepat dari seorang kepala daerah di tengah situasi sulit smerupakan penentu keberlangsungan hidup masyarakat yang hidup didalamnya. dan pemerintah Provinsi DKI jakarta telah melakukan itu membuat kebijakan yang tepat untuk warganya.

Sampai dengan tulisan ini di buat jumlah kasus positiv covid di DKI jakarta mencapai 864.390 dari jumlah itu,sebanyak 850.557 orang dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan 98,4 persen dan 13.583 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen.

Dan sampai dengan saat ini pemerintah DKI Jakarta masih terus berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak covid dengan menggunakan dana APBD.

Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri,realisasi dana Bansos DKI sebesar 43,23% menduduki peringkat pertama dari seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

Dari covid-19 kita belajar pentingnya taat menjadi masyarakat dengan turut serta membangun daerah dari hasil yang kita dapat. Sulit dibayangkan memperbaiki tatanan hidup di tengah kondisi pandemi tanpa adanya dana APBD. Karena indonesia khususnya Jakarta masih sangat bergantung dari pendapatan pajak yang kita berikan.

Bagian terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mejalankan amanahnya berani menjadi tameng untuk masyarakatnya, pintar dan cerdas dalam mengelola kekayaan daerahnya serta dapat mempertanggung jawabkan keuangan yang bersumber dari masyarakatnya

“Pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. 

Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya." - Peter F. Drucker

Related

Opini 3185438285659398888

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item