Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Purwakarta Mengalami Fiscal Stres Akibat Pandemi Covid’19

Oleh : 

Sendy Putri Surendry 

Mahasiswi Kelas 5-B1, Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadyah Sidoarjo

MEMOPOS.com,Purwakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia dua tahun kebelakang mengalami penurunan akibat refocusing sebesar minimal 8 persen dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima untuk kebutuhan penanggulangan COVID-19 sebagaimana yang terjadi terhadap perubahan dan penurunan APBD 2021 di Purwakarta. Pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengelola pendapatan yang mereka peroleh untuk dialokasikan kepada belanja yang sifatnya produktif. Belanja yang produktif akan memberikan efek yang baik yaitu dapat meningkatkan jumlah penghasilan yang diterima sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat membiayai kebutuhan kabupaten/kota mereka. 

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 paragraf 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mursyidi (2009), APBD juga dapat diartikan sebagai dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Dari pernyataan di atas dapat dijabarkan bahwa APBD merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang tertuang Peraturan Daerah yang memuat jumlah yang masih merupakan perkiraan, sehingga pelaksanaannya harus didukung oleh dana yang nyata dan riil. Dengan demikian dalam pelaksanaan APBD, baik anggaftm pendapatan maupun anggaran belanja dapat segera dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam APBD yang bersangkutan.1

 1 . Badruzzaman Nawawi, EKSISTENSI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA PAREPARE, Jurnal Syariah dan Hukum (Vol. 17 No. 2 2019) hal 32

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, fungsi APBD :

1) Fungsi Otorisasi, yakni sebagai anggaran dasar yang melakukan belanja dan pengolahan pendapatan pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan, yang sebagai acuan planning serta manajemen kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan, adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

4) Fungsi Alokasi, merupakan anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

5) Fungsi Distribusi, adalah anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

6) Fungsi Stabilisasi, adalah anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.APBD Purwakrta memiliki ancaman fiscal stress, yang pertama akibat regulasi yang diterbitka oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat untuk lebih focus pada penanganaan covid’19, dan yang kedua ialah rendahnya daya serap pendapatan daerah karena proses administrasinya.

Fiscal stress adalah penilaian tentang kondisi keuangan suatu entitas yang harus mempertimbangkan situasi yang unik. Secara umum dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam jangka waktu saat ini untuk memenuhi pengeluarannya. 3Fiscal Stress dapat terjadi karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. 

Kondisi fiscal stress menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum mampu mendanai semua kebutuhan yang ada di daerah tersebut secara mandiri. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada dana 


2 Dewi Risnawati, PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA KRAYAN  BAHAGIA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER, Journal Ilmu Pemerintahan, (Vol. 5, No. 1, 2017) hal 212

3.Iqbal Lhutfi, Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress?, JURNAL ILMIAH EKONOMI GLOBAL MASA KINI (Vol. 10, No. 02, 2019), hal 77 perimbangan dari pemerintah pusat. hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. 

Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada perjalanan roda pemerintahan di semua tingkatan, khususnya dalam kondisi keuangan pemerintahan pusat yang dapat mengalami fiscal stress. sehingga berdampak langsung terhadap kondisi pemasukn keuangan yang tidak mencukupi pengeluaran yang dibutuhkan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dari sisi ekonomi secara menyeluruh maupun dari sisi peta kekuatan fiskal.

Beberapa factor yang dapat mengakibatkan kondisi fiscal stress diantaranya adanya regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Purwakarta sudah melakukan langkah penyesuaian dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 yang difokuskan untuk penanganan kesehatan, pemenuhan ekonomi dan pengaman jaring sosial. 

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada Rapat Paripurna DPRD Purwakarta dalam rangka pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai Kebijakan Umum Perubahan (KUP) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedung Dewan (24/9/2021).

Perubahan kondisi fiskal sangat berpengaruh terhadap target pembangunan yang sudah ditetapkan dari awal tahun anggaran, kondisi ini mengharuskan jajaran Pemdakab Purwakarta terus melakukan langkah-langkah konkret guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya pilihan. Pada tahun 2021 tentang KUA PPAS yang isinya mengkalaim perubahan pendapatan asli daerah dan penndapatan transfer, yang mengakibatkan menurunnya dana transfer dari ke daerah ke dana desa. Sementara, kebijakan pemerintah pusat melakukan refocusing TKDD telah banyak mempengaruhi terhadap alokasi belanja daerah. Selain menurunnya pendapatan transfer, pemerintah daerah juga diwajibkan melakukan refocusing sebesar minimal 8 persen dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima untuk kebutuhan penanggulangan COVID-19 dan pelaksanaan, dukungan vaksinasi dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Oleh karena itu, perubahan asumsi inilah yang mendasari terjadinya perubahan asumsi-asumsi dalam APBD yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertuang dalam PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

APBD 2021 mengalami dinamika seiring dengan perubahan regulasi dari pusat terutama dalam mengkambing hitamkan upaya mengatasi keadaaan darurat pandemi COVID-19 sebagai acuan. Terdapat dua sekema perubahan APBD 2021 :

1) Parsial satu yang mengakomodir; bantuan keuangan Pemdaprov Jabar, berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020 tentang penjabaran APBD tahun 2021. Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19. 

2) Parsial dua mengakomodir penyesuaian penambahan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kasus COVID-19 yang semakin meningkat berdasarkan instruksi menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa Bali.

Namun demikian pemerintahan Purwakarta tetap optimis terhadap apa yang telah dituangkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga antara eksekutif dan legislatif telah ada kesamaan pandangan dalam menyusun kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2021. Setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Purwakarta dan dengan telah dilaksanakannya persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD. Serta fokus anggaran 2021 tetap dijalankan dan berlanjut pada penyampaian Raperda.

Refrensi

https://jabarprov.go.id/index.php/news/44064/2021/09/25/APBD-2021-Pemdakab-Purwakarta-Ambil-Langkah-Penyesuaian Badruzzaman Nawawi. EKSISTENSI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA PAREPARE. Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 

Nomor 2 Desember 2019

Dewi Risnawati. PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA KRAYAN BAHAGIA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER. Journal Ilmu Pemerintahan, 2017 Volume. 5 No.(1)Iqbal Lhutfi, Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal Stress?, JURNAL ILMIAH  EKONOMI GLOBAL MASA KINI VOLUME 10 No. 02 DESEMBER 2019, hal 77

Related

Opini 8421261801298292995

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item