Untuk Masukan Kebutuhan Mutifasi Bencana Ke APBD Projo Banyuwangi Dorong Bupati Ipuk

DPC Projo Rudy Latif Berdialog Bupati Ipuk dan Wabup Sugirah

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PROJO Banyuwangi, Jawa Timur mendorong Pemkab Banyuwangi dan DPRD setempat untuk lebih memperhatikan kesiapsiagaan penanganan terhadap kebencanaan.

Dorongan tersebut berupa langkah kongkrit memasukkan kebutuhan mitigasi bencana ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang saat ini tengah dirancang. Sebab, Banyuwangi merupakan salah satu daerah rawan bencana alam.

"Hari-hari ini Bupati Ipuk sedang menyiapkan rancangan APBD pertamanya, kami berharap kebutuhan mitigasi bencana termasuk pengadaan Damkar bisa teranggarkan," kata Ketua DPC PROJO Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, Senin (11/10/2021).

Banyuwangi, ungkap Rudi, merupakan Kabupaten terluas se-Jawa. Yang terdiri dari 25 kecamatan, 189 desa, dan 28 kelurahan. Dengan luas wilayah 5.782 km² menjadikan antar kecamatan jaraknya cukup berjauhan.

"Sayangnya tidak semua kecamatan memiliki satuan pemadam kebakaran. Jika pun ada mobil damkar di satu dua kantor kecamatan, kondisinya sudah butut dan perlu perbaruan," ungkap Rudi.

Ormas yang getol menyuarakan aspirasi wong cilik tersebut menyadari selain tantangan luas wilayah, saat ini juga banyak gedung besar bertingkat. Tentu untuk mengatasi jika terjadi musibah  kebakaran harus dengan mobil damkar khusus, bukan yang butut seperti beberapa unit yang ada saat ini.

"Sayangnya, di gedung Dewan yang terhormat tidak ada pembahasan penganggaran APBD soal itu. Padahal urusan mitigasi bencana adalah hal yang teramat sangat penting," tegas Rudi.

"Apalagi salah satu penunjangnya adalah ketersediaan mobil damkar yang representatif dengan jumlah yang cukup di setiap kecamatan, dengan didukung sumberdaya manusia yang terlatih," imbuhnya.

Selain mobil pemadam kebakaran, fasilitas hydrant yang terawat di sejumlah tempat strategis dinilai juga penting. Sehingga jika digunakan sewaktu-waktu siap pakai.

"Kebakaran Pasar di Kalibaru kemarin adalah musibah yang kesekian kalinya, yang sebenarnya sangat mungkin bisa diminimalisir resiko kerugiannya jika kita siap sedia," terang Rudi.

Selain kepada pemerintah kabupaten, PROJO Banyuwangi juga berharap kepada  pemerintah desa agar bisa memasukkan agenda mitigasi bencana dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Desa kini memiliki kemampuan anggaran yang cukup besar, namun jarang terdengar memikirkan mitigasi bencana. Jika pun ada di satu dua desa, ya hanya sekedarnya saja. Selama ini mereka masih terus menerus ngeyel soal pavingisasi, rehab memegahkan kantor, dan pengadaan mobil," tutur Rudi.

Menurut Rudi, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kawasan rawan bencana alam. Bukan hanya potensi kebakaran karena banyaknya gedung bertingkat saja, namun potensi bencana lain seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan tsunami juga perlu diperhatikan.

"Kami sangat berharap dibawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Pakde Sugirah bisa memasukkan anggaran mitigasi bencana dalam rancangan APBD," tandas Ketua DPC PROJO Banyuwangi, Rudi Hartono Latif. (Im)

Related

Pemerintahan 8630737944209105334

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item