Tiga Pabrik Jamu Tradisional Ilegal Di Banyuwangi Dibongkar BPOM

BPOM RI Bongkar Pabrik Jamu Tradisional Saat Konferensi Pers

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI berhasil membongkar praktik produksi jamu tradisional ilegal dari tiga pabrik di Banyuwangi. Dalam operasi ini, BPOM berhasil mengamankan barang bukti yang jumlahnya mencapai tujuh truk.

Direktur Siber Obat dan Makanan BPOM RI, Nur Iskandarsyah mengungkapkan penggerebekan ini dilakukan berdasarkan informasi dari warga masyarakat atas dugaan praktek produksi jamu tradisional tak berizin dan mengandung bahan kimia.

Salah satunya ialah produk jamu tradisional berlabel ‘Tawon Klanceng’ yang diproduksi oleh CV Putri Husada. Setelah dilakukan pengawasan dan penyelidikan, ditemukan bahwa produk jamu tradisional tersebut tak memiliki izin edar serta menggunakan bahan kimia.

“Ini merupakan hasil operasi terpadu lintas sektor. Kami menemukan tiga pabrik yang memproduksi jamu tradisional tanpa izin dan berbahan kimia. Ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia,” ungkap Nur Iskandarsyah, saat konfrensi pers di Mapolresta Banyuwangi, Senin 2 Agustus 2021.Ketiga pabrik tersebut,"kata Nur Iskandarsyah, berada di dua Kecamatan. 

“Satu pabrik di Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar dan dua pabrik di Dusun Sumberagung dan Dusun Sumbergroto, Desa Rejoagung, Kecamatan Srono,” sebutnya.

Dalam operasi tersebut, BPOM berhasil menyita barang bukti yang jumlahnya mencapai tujuh truk. Barang bukti meliputi kemasan jamu siap edar, bahan baku jamu, label, bahan dan mesin produksi.

“Ada sekitar 11 item barang bukti yang kita amankan. Diantaranya ada 3 karton produk jadi. Bahan baku 50 karung. Bahan serbuk putih sebanyak 8 karung. Setengah jadi 45 tong. Dan mesin produksi sebanyak 20 unit,” sebutnya. 

Namun, sejauh ini pihaknya masih belum menetapkan tersangka atas produksi jamu ilegal di tiga pabrik tersebut. Produsen dan sejumlah pihak yang terlibat masih menjalani pemeriksaan.

“Kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Semua yang terkait kita panggil dan periksa untuk mencari siapa aktor intelektualnya. Baru kita tetapkan tersangka,” tegasnya.

Nantinya para tersangka akan dijerat pasal berlapis. Yakni pasal 197 dan 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda 1,5 milyar. 

“Sebagaimana diubah dalam UU RI no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 196 juncto pasal 98 ayat 2 dan 3 dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 1 Miliar. Dan terkahir pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a UU RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” tegasnya. 

Sementara Kabagbanops Rokorwas PPNS Bareskrim Polri, Kombes Pol Pudyo Haryono menjelaskan, pihaknya akan menindak sesuai UU KUHAP. Saat ini penyidik Polri terus melakukan koordinasi dengan BPOM untuk mendalami kasus tersebut.

“Kita tahu sendiri ini merupakan jerih payah steakholder di wilayah. Kami ucapkan terima kasih. Tentunya, ini mendukung dikatakan menyelamatkan kesehatan dan nyawa orang lain,” imbuh Kombes Pol Pudyo Haryono.

Korwas Bareskrim Polri, lanjut Kombes Pudyo, wajib mendampingi kegiatan penyidikan dari jajaran setempat, termasuk BPOM. Ini untuk menegakkan hukum sebaik-baiknya.

“Ini semua menunjukan sinergi dan bukti nyata Polri dan BPOM, steakholder bekerjasama dengan baik,” ucap Kombes Pudyo. (Im)

Related

Headline 580156390734883628

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item