Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di Bawah Bayang-Bayang Korupsi Kepala Daerah

Penulis : Ridwan Mansyur, Mahasiswa Prodi Administrasi Publik (Universitas Muhammadiyah,Sidoarjo)

Semenjak reformasi bergulir, pemerintah sekuat tenaga berusaha memperbaiki citra birokrasi indonesia yang terlanjur mendapatkan stigma negatif baik dari dalam negerinya sendirimaupun dari negara lain. Keseriusan pemerintah dalam upaya memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia di mulai dengan memberlakukan undang – undang otonomi daerah pada tahun 1999, di mana pemerintah ingin membuktikan bahwa segala kekuasaan dan kewenangan tidak harus dicengkram oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah memberi kebebasan kepada pejabat birokrat daerah untuk mengelola dan mengurusi wilayah daerahnya masing-masing

Namun jalannya otonomi daerah belum dapat mengembalikan citra birokrasi kepada sistem birokrasi yang lebih baik. Lima tahun setelah reformasi berjalan Transparency International Indonesia (TII) kembali mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2004. Indonesia menempati urutan ke-5 negara terkorup dari 146 negara yang disurvei, korupsi kolusi dan nepotisme seperti warisan dari bobroknya moral para birokrat 

Penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya di selewengkan oleh para birokrat di pemerintahan pusat saja,namun imbas kebebasan dan keluasan kewenangan pemerintah daerah yang dibungkus oleh kerangka desentralisasi otonomi daerah No 32 Tahun 2004 menjadikan mereka para birokrat daerah memanfaatkan kewenangan yang diberi dengan melakukan tindakan korupsi dalam ruang lingkup dan kebebasan yang lebih luas lagi dengan cara mengeruk kekayaan sumber daya alam daerah dan menciptakan kerajaan-kerajaan kecil didalamnya

KPK mencatat sebanyak 300 kepala daerah telah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005 lalu, catatan KPK menjadi bukti bahwa patologi birokrasi di Indonesia substansinya adalah perbaikan moral dan mental dari para birokrat melalui penegakan hukum agar tercipta pelayanan publik yang berkeadilan yang dapat menimbulkan kesejahteraan kepada masyarakat

Menyoal pada sistem birokrasi di Indonesia selain Korupsi,faktor lain yang harus di benahi untuk menciptakan reformasi birokrasi yang sehat dan berkeadilan adalah faktor-faktor sebagai berikut :

 Hierarki birokrasi 

Hierarki birokrasi sebenarnya sudah ada dari jaman kolonial belanda dimana setiap keputusan puncaknya bermuara kepada raja belanda, proses pengambilan keputusan yang berjenjang di sesuaikan dengan jabatan,menyebabkan proses birokrasi terlalu panjang dan bebelit-belit, menyebabkan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat menjadi lamban

 Profesionalisme Aparatur Negara

Faktor lain yang menyebabkan buruknya sistem birokrasi di indonesia adalah budaya feodal dalam sistem birokrasi. Budaya feodal masih sering di jumpai khusunya pada pemerintahan di daerah. Faktor keluarga dan bawaan tanpa melihat kualitas dan kinerja membuat aparatur sipil negara bekerja semaunya. tanpa di bekali prinsip profesionalisme dalam bekerja yang berimbas pada buruknya pelayanan kepada masyarakat

 Kelembagaan Pemerintah Yang Belum Berjalan Efektif dan Efisien

Badan/Lembaga negara non kementrian yang di bentuk oleh pemerintah di khawatirkan hanya sebagai kamuflase untuk memuluskan tindakan korupsi pada lembaga tersebut. banyaknya anggaran yang di keluarkan untuk sebuah lembaga negara tanpa adanya sistem pengawasan dari pejabat yang berwenang,menimbulkan kesempatan untuk korupsi tumbuh subur. Sedangkan tugas dan fungsi dari lembaga tersebut belum jelas

Keseriusan pemerintah dalam mereformasi birokrasi di wujudkan dalam Grand Design

Reformasi Birokrasi. Di jalankan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertujuan : pertama menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel,kedua menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien,ketiga menciptakan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas,

Sampai dengan saat ini upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi khusunya reformasi birokrasi pada pemerintahan daerah belum terimplementasi dengan baik. 

Perbaikan manajemen ASN dalam sistem merit yang di atur dalam UU ASN no 5 tahun 2014. Menyoal profesionalisme kinerja dan kualitas aparatur sipil negara, pada implementasinya peraturan tersebut masih jauh dari harapan.

Masih di temukannya kasus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sampai dengan saat ini,seperti yang terjadi pada Novi Rahman kepala daerah Kabupaten nganjuk,Nurdin Abdullah kepala daerah Sulawesi Selatan, dan mantan Bupati Kabupaten Sidoarjo Saiful Illah, membuktikan bahwa kualitas dan mental para birokrat hanya sebatas pada jabatan tanpa di sertai profesionalisme kinerja yang mumpuni. maka pantaslah jika slogan “Mengabdi Demi Pamrih” di sematkan pada mereka para birokrat yang terjerat kasus korupsi. 

Belum lagi adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantaan Koruspsi (KPK) yang di lakukan oleh sekelompok elite politik di negeri ini, yang sampai sekarang menjadi isu pembicaraan di tengah masyarakat.

Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi menandakan bahwa reformasi birokrasi pemerintahan daerah sampai pada saat ini belum menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun reformasi sudah berjalan 23 tahun,namun sampai saat ini birokrasi pemerintah daerah masih belum mampu mereformasi dirinya dalam memberikan kepercayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejatinya substansi reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel. Jika paradigma seperti ini terus di biarakan “Mengabdi Dengan 

Pamrih” maka tidak heran jika cita-cita reformasi birokrasi hanya sebatas pada aturan normatif saja. Dan lagi-lagi rakyatlah yang harus merasakan kekecewaan berulang-ulang atas nama reformasi birokrasi.

Related

Opini 5528403714988003086

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item