Reformasi Birokrasi di Sidoarjo Alami Perubahan Siap Menuju Good Governance??

Oleh :

Hanindyah Fajrun Nuristighfar 

Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Reformasi birokrasi bukan merupakan bahasan baru dalam konteks penyelenggaraan pemerintah. Secara umum, reformasi birokrasi digadang-gadang sebagai upaya melakukan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Tujuannya tentu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau dikenal dengan istilah good governance. 

Keberadaan pemerintahan daerah (pemda) sebenarnya tidak lain dari membantu pemerintah pusat memberikan pelayanan publik.

Pada era sekarang ini yang sudah masuk pada era globalisasi, dibutuhkan pelayanan yang cepat dan akurat. Sehingga untuk merespon hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi untuk dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi layanan melalui digital ataupun berbasis online memang bagi sebagian kalangan dapat memudahkan dan mempersingkat 

waktu. Namun bagi kalangan lain yang tidak mempunyai smart phone, hal ini akan menyulitkan 

bahkan menghambat hak masyarakat untuk mengakses layanan. Bayangkan saja, untuk mengurus 

Kartu Keluarga misalnya, berkas persyaratan harus dikirimkan melalui whatsApp, sementara 

masyarakat tidak mempunyainya tentu akan menjadi sulit. Ironisnya pihak penyelenggara tidak memberikan alternatif atas layanan tersebut.

Untuk itu membangun daerah perlu perbaikan serius birokrasi pemda. Kemajuan daerah tak akan terwujud tanpa peningkatan kualitas birokrasi. Karena itu, SDM birokrasi pemda harus dibenahi untuk mewujudkan ASN unggul yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan pemerintah daerah inovatif atau Innovative Government Award (IGA) tahun 2018. Program reformasi birokrasi ini sudah dimulai di Kab Sidoarjo sejak tahun 2013 lalu. Namun KemenPAN 

RB baru menerbitkan nilai akan kondisi reformasi birokrasi bagi Kab Sidoarjo baru tahun 2015 lalu. 

Data yang didapat dari Bagian Organisasi Setda Sidoarjo sebagai koordinator reformasi birokrasi 

Kab Sidoarjo, pada tahun 2015 angka yang diperoleh sebesar 48, tahun 2016 sebesar 62.38, tahun 2017 kosong dan tahun 2018 meningkat menjadi 65,58.

Untuk tahun 2019 Pemkab Sidoarjo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat initelah bergabung sebanyak 24 instansi dan ada 177 jenis layanan. MPP Sidoarjo merupakan yang ketiga di Provinsi Jawa Timur, setelah Surabaya dan Banyuwangi. 

Jika dilhat dari tahun 2013 hingga saat ini sebetulnya Sidoarjo sudah siap untuk menuju good governance. Namun pada kenyataannya meskipun sidoarjo telah mendapatkan penghargaan 

IGA dan telah meresmikan MPP pelayanan yang dilakukan masih kurang dan belum layak untuk menuju goodvernance. Sistem pelayanan yang terlalu serta berbelit-belit yang dilakukan oleh birokat ini lah yang menjadikan sidoarjo dikatakan belum layak untuk menuju good governance. 

Walaupun pemkab Sidoarjo sudah melakukan inovasi dan menggunakan sistem pelayanan melalui media elektronik tetapi jika birokatnya belum melayani dengan baik maka itu akan sia-sia saja. 

Belum lagi terdapat beberapa masyarakat lokal yang tidak mempunyai smart phone sehingga meraka perlu datang langsung ke dinas pelayanan untuk mengurus berkas yang mereka perlukan. 

Sistem pelayanan saat di dinas pun masih terkesan lama dan berbelit-belit. Pada sistem pengaduan melalui media elektronikpun sangat lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat. Tidak hanya pada dinas saja, pada perangkat desapun (kelurahan) juga masih lamban dan berbelit-belit dalam merespon kebutuhan atau keluhan masyarakat. Inilah yang menyebabkan sistem pelayanan menjadi terhambat.

Jika dilihat pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, agenda reformasi birokrasi dirancang sedemikian rupa dan dilakukan dalam beberapa periode agar setiap periode dapat terus dilakukan evaluasi dan perbaikan, sehingga diharapkan di tahun 2025, visi pemerintah menjadi pemerintahan berkelas dunia dapat terwujud. Untuk itureformasi birokrasi sangat diperlukan apalagi di Kabupaten Sidoarjo ini yang sistem pelayanannya masih lamban dan berbelit-belit. Jika sistem seperti itu masih terus berlanjut, maka untuk menuju good governance tidak akan terwujud samapai kapanpun. Masyarakatpun akan merasa kesulitan dalam kepengurusan berkas maupun dalam pengaduan. Untuk itu pemerintah daerah perlu adanya trobosan yang cukup segnifikan untuk menjadikan Sidoarjo menjadi daerah yang melaksanakan good governance.

Related

Opini 8773996780514538412

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item