Reformasi Birokrasi Dapat Mempercepat Pelayanan Publik Di Instansi Pemerintahan

Oleh : 

Achmad Firnanda Darmawan

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Sejak tahun 1998 merupakan awal dari masa reformasi di mana sudah beberapa puluh tahun lamanya negara Indonesia di belenggu dalam 

birokrasi yang merugikan publik. Kita dengar dalam masa itu publik 

banyak mengalami kesulitan dalam melakukan birokrasi di instasi pemerintahan. 

Reformasi adalah perubahan secara dratis untuk perbaikan dari beberapa bidang ( bidang ekonomi, sosial, politik, dan agama ). Pada hakikatnya reformasi yang terjadi di Indonesia secara tersirat dan diharapkan adanya pemberantasan KKN sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik.

Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi 

tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat berkaitan erat dengan sistem dalam suatu organisasi atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu.

Apabila digabungkan antara kata reformasi dengan birokrasi, secara definisi reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. 

Kita ketahui dalam penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan serta manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik mengakibatkan efisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran Manajemen Pelayanan

Publik sehingga berjalan kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar. 

Kita sering mendengar berita di berbagai media ada beberapa kepala daerah yang sidak secara langsung untuk mengecek kinerja bawahannya 

dimana masih ada pelayanan yang kurang baik. Sidak dari Kepala daerah tersebut bertujuan untuk meningkatakan kinerja bawahannya dalam melayani masyarakat agar mempercepat pelayanan publik di Instasi pemerintahan.

Dengan adanya reformasi birokrasi pemerintahan sehingga dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa reformasi birokrasi akan berpengaruh dan memberikan dampak positif pada pelayanan publik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi akan sejalan pula dengan reformasi pelayanan publik. Mengapa demikian? Karena setiap penyelenggaraan negara sebenarnya akan bermuara pada pemberian pelayanan publik.

Untuk sasaran dalam reformasi birokrasi ada tiga dasar utama yang harus di lakukan agar pelayanan publik dapat berjalan cepat yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien,serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Harapannya adalah dapat mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi antar keduanya yaitu pemerintahan dan masyarakat. Kemudian masyarakat juga dapat mengakses pelayanan publik tersebut serta mendapat perlindungan terhadap kepentingannya. Dan juga diharapkan peran dari 

Kepala Daerah serta Ombudsman Republik Indonesia dalam menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, baik di pusat maupun daerah.

Related

Opini 933683794447318832

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item