Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan

Oleh :

Rosita Dwi Novianti

Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Kedudukan birokrasi publik dalam reformasi birokrasi selalu menjadi sorotan serta menjadi perhatian masyarakat, pengamat reformasi birokrasi serta kaum intelektual. Sehingga praktek administratif barang atau jasa seharusnya dapat mempermudah hidup masyarakat. Institusi pelayanan publik wajib 

mempunyai standarisasi layanan yang dapat menjamin kualitas layanan publik. Dengan demikian, nilai dan manfaat pelayanan tersebut dapat dirasakan secara nyata. Tidak adanya standarisasi pelayanan yang jelas dapat menimbulkan kekecewaan pada masyarakat sehingga pelayanan yang disediakan tidak dapat memenuhi harapan. Seharusnya standar pelayanan berfungsi sebagai instrumen kerja penyedia layanan publik. Standar tersebut dapat mempermudah kinerja instansi penyedia layanan publik baik dalam menentukan strategi maupun prioritas kerja pemerintah sebagai otoritas pelaksana pelayanan publik. 

Birokrasi pemerintah memegang peran utama, bahkan peran tunggal, dalam pembangunan suatu negara. Sehingga birokrasi masih menjadi momok menakutkan bagi perkembangan perijinan investasi di Indonesia. Momok tersebut menciptakan keterikatan antara birokrasi dan sistem politik. Sistem politik pun menempatkan birokrasi sebagai kontrol sentral masyarakat.Sentralisasi birokrasi secara kontinu sulit dipisahkan dari kepentingan politik praktis. Birokrasi yang seharusnya merupakan institusi pelaksana kebijakan publik kini mengalami pergeseran peran menjadi instrumen politik praktis. 

Sama halnya dengan reformasi birokrasi dinas pemerintah lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun ketika berurusan dengan dokumen perijinan yang terkesan berbelit-belit. Padahal dokumen perijinan yang seharusnya bisa diproses dengan cepat menjadi lambat. Perijinan yang berbelit adalah penyakit lama birokrasi. Permaasalah pelayanan ini diakibatkan oleh kurang adanya kesadaran terhadap kewajiban yang sebenarnya merupakan tanggung jawab aparatur negara. Hal ini mengakibatkan kinerja yang seenaknya.Padahal masyarakat yang sudah menunggu hasil kerja meski masih banyak terdapat keluhan. Keluhan tersebut diciptakan oleh tidak adanya kedisiplinan kerja, kerja sistem, prosedur dan teknis kerja yang tidak berjalan sesuai harapan. 

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, serta dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Kota 

Pasuruan untuk memperoleh pelayanan publik yang baik, maka dibentuklah Pelayanan 

Terpadu Satu Atap (PTSA) Kota Pasuruan. Cara kerja sistem PTSA diantaranya adalah bentuk pelayanan yang dimana dalam melakukan sebuah kegiatan pelayanan dilakukan dalam satu tempat atau satu atap. Kekurangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah prosedur sulit untuk dapat disederhanakan karena ego sektoral di banyak SKPD. Berdasarkan adanya kebijakan reformasi birokrasi dalam sistem pelayanan perijinan, maka selain kita dapatmelihat kebijakan dari suatu badan ataupun dinas yang telah direformasi birokrasikan menghasilkan dimana dinas tersebut dapat meningkatkan pelayanan yang baik dari output dan input dari dinas tersebut. Maka Pelayanan berarti melayani, suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. 

Oleh karena itu dalam melakukan pelayanan, suatu birokrasi memerlukan adanya efektivitas dan efesiensi organisasi. Efektivitas Organisasi merupakan merupakan konsep penting dalam organisasi, karna mampu memberikan gambaran keberhasilan organisasi mencapai sasaran 

Sedarmayanti (2009, h.82). Dimana efektivitas organisasi harus mampu memberikan gambaran hubungan timbal balik yang baik serta harmonis antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Sehingga apakah suatu organisasi tersebut mampu bertahan dan hidup terus menerus dalam lingkungannya sehingga kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan bisa menjadi tolok ukur terakhir atau ukuran jangka panjang mengenai efektivitas organisasi. Sedangkan efisiensi organisasi merupakan konsep yang lebih terbatas, menyangkut proses internal organisasi Sedarmayanti (2009, h.82). Kriteria yang berjangka pendek tersebut terfokus pada suatu siklus yaitu siklus masukan-proseskeluaran, dan bukan hanya menekankan pada elemen masuk dan proses saja.

Related

Opini 5012402138312777074

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item