Program PTSL ,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dapat Mengentas Kemiskinan


Oleh : 

Achmad Firnanda Darmawan

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang aktif dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan publik kembali, salah satunya membuat inovasi pada pelayanan publik dibidang pertanahan dengan menerbitkan akta tanah sebagai hak milik yang sah. Bermula dari keluhan dan tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah pelayanan publik yang selama ini dianggap kurang memuaskan dan perlu dibenahi. Data dapat dicontohkan dari pengurusan tanah untuk menerbitkan sertifikat butuh waktu yang lama, tidak tepat waktu, kurangnya tanggung jawab petugas pelayanan, kurangnya transparan dan masih banyak diskriminasi pelayanan serta tidak jarang pula pelayanannya yang terlalu rumit bahkan terkesan berbelit-belit.

Dengan sulitnya dalam pengurusan tersebut maka banyak sekali masyarakat enggan menguruskan tanahnya untuk membuatkan sertfikat sebagai hak milik yang sah dan dapat menyebabkan tanah tersebut menjadi tidak bertuan. Keluhan dan tuntutan dari masyarakat tersebut maka presiden era Jokowi membuat suatu keputusan dengan membuat program penerbitan sertifikat tanah gratis yang di mulai tahun 2018 . Melalui Intrsuksi Presiden (Inpres) No, 2 Tahun 2018 melalui institusinya yaitu Badan Pertanahan Nasional dimana program tersebut telah berjalan sejak tahun 2018 dan di rencanakan akan berlangsung hingga tahun 2025. 

PTSL ini merupakan program sertifikasi gratis dari pemerintah, hal ini bertujuan masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat atau lahan kosong (produktif ) yang tidak dapat di olah. Selain itu, lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi perhatian penuh pemerintah, sehingga melalui kementerian ATR/BPN diluncurkannya Program Prioritas Nasional yang berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL adalah proses pendaftaran tanah pertama kali dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, program tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau yang serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Program PTSL yang di lakukan oleh Presiden di harapkan masyarakat bisa mempunyai hak kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya yang sah dan sewaktu-waktu bisa di gunakan sebagai jaminan di bank sebagai modal untuk 

perluasan usahanya. Pelaksanaan PTSL ini juga bisa membatu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selama ini di belenggu dengan birokrasi yang rumit karena ada beberapa oknum yang menggunakan kekuasaannya dengan permudah pengurusan tanah bagi mafia mafia tanah, serta dapat juga menghindari persengketaan tanah yang sering marak terjadi .Pemerintah juga memberikan kepastian hukum untuk tanah yang produktif yang dulunya tidak bisa di kelola karena masyarakat masih takut untuk mengolahnya. Dengan pengolahan 

lahan yang produktis bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga membantu mengetas dari kemiskinan

PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan dan papan serta memastikan penerima sertifikat tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Lebih lanjut, dapat mempermudah Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kota.

Lalu, seberapa berhasilkah PTSL? Di tahun 2017, Kementerian ATR/BPN berhasil melakukan pengukuran tanah masyarakat sebanyak 5,2 juta bidang tanah. 

Hal tersebut berkat kerja sama yang baik antar kementerian, inovasi dan pelayanan dan teknologi, serta partisipasi masyarakat.

Di tahun 2018, ATR/BPN bahkan melampaui target dengan mengeluarkan 9,4 juta sertifikat, dan pada tahun 2019, ATR/BPN menargetkan 11 juta sertifikat tanah gratis dan rampung menyertifikasi seluruh tanah pada tahun 2025

Dengan demikian Program yang di luncurkan oleh pemerintah PTLS dapat membantu masyarakat Indonesia untuk memperoleh hak yang sah di hadapan hukum atas tanahnya sehingga tidak menimbulkan sengketa serta dapat di jadikan jaminan di sebuah instasi tertentu (bank) sebagai bahan peminjaman modal untuk bisa membuka dan memperbesar usahanya.

Related

Opini 7858230103402097411

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item