Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Surabaya (Surabaya Satu Peta)

Oleh:

Hanindyah Fajrun Nuristighfar

Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OPM) merupakan arahan strategis dalam

terpenuhnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Untuk merealisasikan tercapainya OMP, diselenggarakanlah Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada kurun waktu 2016 – 2019. 

Dengan ada kebijakan satu peta, akan menggunakan satu peta dasar yang sama. Karena menggunakan satu peta bidang yang sama, lahan yang telah dikeluarkan izin pengelolaannya, tidak bisa dikeluarkan izin pengelolaan pada bidang tanah yang sama. Artinya,bisa menghindari tumpang tindih penerbitan izin atas pengelolaan lahan. Misalnya sudah diberikan izin pertambangan, ternyata diberikan juga izin perkebunan (izin yang tumpang tindih).

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, mengingat penduduk 

Surabaya yang cukup padat sehingga semakin sedikitnya tanah yang tersedia terutama padaperkotaan yang padat penduduk sehingga konflik perebutan tanah dapat terjadi. Untuk itu pada tahun 2019 Kantor Pertanahan Surabaya melaksanakan program Surabaya Satu Peta.

Surabaya Satu Peta merupakan pelaksanaan program nasional Kebijakan Satu Peta atau 

KSP. Program itu bertujuan mewujudkan terintegrasinya penyusunan perencanaan terkait pemanfaatan ruang. Surabaya Satu Peta akan menyasar bidang tanah yang belum masuk data spasial di BPN. Program ini dimulai dengan pemetaan. Objek tanah yang akan dipetakan adalah tanah yang belum bersertifikat atau yang sudah bersertifikat. Bidang tanah yang sudah bersertifikat diikutkan pemetaan, misalnya jika terjadi salah letak atau tertukar posisinya dengan objek tanah yang lain. 

Problem seperti ini, cukup banyak terjadi di masyarakat. Objek tanah yang juga dipetakan adalah objek yang bersengketa atau pun yang tidak bersengketa. Serta Objek tanah milik perorangan atau yang berbadan hukum.

Dengan demikan permasalah yang sering terjadi di warga Surabaya dapat teratasi dengan mudah. Program ini membatu BPN ataupun pemkot Surabaya dalam melakukan pendataan bidang tanah serta membantu penduduk surabaya untuk mempermudah penyelesaian pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL

Pada dasarnya program ini sangat membantu masyarakat di suatu daerah kususnya Kota 

Surabaya yang notabennya kota besar kedua setelah DKI Jakarta. Namun masyarakat juga harus ikut andil dalam hal ini, jika masyarakat enggan untuk melaksanakannya maka program ini akan sia-sia. Konflik pada lahan/tanah tersebut akan terus terjadi. Banyangkan jika permasalah pertanahan terus terjadi di masyarakat maka perselisihan bahkan kerusuhan akan terjadi di masyarakat. Tidak hanya itu, tertib administrasi yang diharapkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya sehingga untuk menuju good governance tidak mungkin terlaksana. 

Program inovasi yang dilakukan pemerintah ini diharapkan lebih mempermudah pelayanan 

di bidang pertanahan, terlebih lagi di kota-kota besar seperti Surabaya yang sering terjadi konflik 

atas tanah. Di Surabaya sendiri program satu peta sudah berjalan dengan baik, terbukti dari tertib administrasi pertanahan yang ada. Tidak hanya itu, sistem pelayananpun cepat dilakukan sehingga 

masyarakat tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Permasalahan tanahpun dapat terselesaikan dengan mudah dan cepat.

Related

Opini 8092089047282611452

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item