Kebijakan dan Inovasi Pelayanan Dinas Badan Pertanahan Dalam Pendataan Pertanahan di Kota Batu

Oleh : Asri Yuni Lestari

Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Bisnis , Hukum , dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Tanah adalah salah satu bentuk penunjang, aset kekayaan masyarakat yang membantu 

sebuah kehidupan yang ada dibumi ini. Istilah tanah yang ada pada UUPA (Undang – Undang 

No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, itu sama dengan permukaan 

bumi atau sama artinya dengan tanah yang dimaksud dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya 

yaitu “tanah airku” bukan “lahan airku”. Dan sekarang ini telah berkembang berbagai istilah 

yang mencoba untuk membedakan tanah dan lahan.

Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman 

modal dan investasi di Indonesia semakin penting untuk meningkatkan minat investor di 

Indonesia dan pengembangan pasar modal itu sendiri, Undang Undang Penanaman Modal 

berusaha untuk mengakomodir peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, seperti UU No. 1 

Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 Tahun 

1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebijakan 

pertanahan tersebut mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, penggunaan 

serta pemeliharaan tanah, mengatur dan menetapkan perbuatan-perbuatan hukum antara orang-

orang yang berkaitan tentang tanah dan memberikan kepastian hukum dan atas tanah berapa 

melalui pemberian kepastian hukum hak atas tanah beberapa keputusan hak atas tanah dan 

sertifikat. Dalam hal ini kebijakan dasar pertanahan di Indonesia tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Kebijakan 

Komputerisasi Persetifikatan bidang tanah di Kota Batu, Kantor Pertanahan Kota Batu 

memberikan kesempatan 4000 bidang tanah yang belum bersertifikat di Desa Oro-Oro Ombo 

untuk mengikuti PTSL. Namun, hanya 3.300 bidang yang disanggupi oleh Desa Oro-oro 

Ombo. Luas Desa Oro-Oro Ombo yaitu 42 ha dan bidang yang mengikuti PTSL/KKP sebanyak 

3.300 bidang dan bidang yang sudah masuk ke BPN sebesar 2.400 bidang yang sudah 

terkumpul sejak bulan Maret hingga Juli 2018. Sedangkan sisanya sebesar 900 bidang masih


berada di Pemohon atau RT/RW. Sisa bidang tanah di Desa OroOro Ombo juga pernah 

mengikuti Program yang serupa dengan PTSL yaitu PRODA pada tahun 2016 yang 

diperuntukkan warga kurang mampu sebesar 100 bidang dan 2017 untuk Ketua RT dan RW 

setempat.

Dalam hal ini pihak BPN menggunakan aplikasi KKP (Kebijakan Komputerisasi 

Pensertifikatan Bidang Tanah) dalam melakukan proses sertifikat tanah. Adapun Kendala Dan 

Upaya Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu Permasalahan 

yang timbul dari pelaksanaan PTSL ini dapat berupa batas tanah, obyek yang sedang 

dijaminkan di bank, dan obyek yang sudah bersertifikat namun didaftarkan lagi. Ketika dalam 

proses pelaksanaan PTSL di Kota Batu. Berikut ini adalah problematika dan upaya 

penyelesaiannya yang ditemukan dalam pelaksanaan PTSL di Kota Batu: 

1. Obyek Tanah Dalam Penjaminan Di Perbankan

2. Jangka Waktu Pengumuman Data Fisik Dan Yuridis

3. Surat Pernyataan Kepemilikan Dengan Itikad Baik

4. Penundaan Pembayaran Pajak Peralihan Hak Atas Tanah

5. Sumber Daya Manusia Yang Kurang

6. Tanah Absentee Dan Tanah Terlarang Di Kota Batu

Jadi Kedua wilayah tersebut bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat untuk 

mengumpulkan data dari masyarakat. Pelaksanaan PTSL di Desa Oro-Oro Ombo dan 

Kelurahan Dadaprejo memiliki persamaan yaitu pihak Desa mensosialisasikan PTSL bersama 

Kantor Pertanahan Kota Batu, membuatkan Surat Keputusan penunjukkan pihak pelaksana 

PTSL di masing-masing wilayah, Penyederhanaan bentuk fisik sertifikat harus diikuti dengan penyederhanaan prosedur pelayanan pertanahan. Penyederhanaan bentuk sertifikat tidak akan

membawa manfaat tanpa diiringi dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan 

pertanahan.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yaitu pelayanan pensertifikatan bidang 

tanah melalui kebijakan penggunaan komputerisasi itu harus dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada publik. Pada kenyataannya, setelah penggunaan sitem komputerisasi 

pelayanan publik tersebut belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan, karena dalam 

pelaksanaannya pelayanan pensertifikatan bidang tanah ini belum sesuai dengan Standar 

Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan atau yang di singkat disebut (SP3), baik dari segi jangka waktu pelayanan yang masih cenderung lama, transparansi biaya dan prosedur proses 

penerbitan sertifikat tanah ini masih terasa sangat rumit.

Related

Opini 4675891777127119936

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item