Inovasi Pelayanan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kabupaten Sidoarjo

Penulis :

Roudhotul Jannah ( Mahasiswa Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo )

Badan Pertanahan Nasional yang disingkat (BPN) adalah lembaga 

perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. 

BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. 

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan 

dan pengendalian kebijakan pertanahan;

5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 

penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan

11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan.

Disini menjelaskan tentang Inovasi dari PTSL di Sidoarjo. Sebagai acuan di sini adalah Good Governance sebab sebagai acuan bagi setiap negara dalam membentuk tata pemerintahannya.

Diperlukan peran dari pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan di pemerintah dengan baik sehingga tidak ada perbedaan dari perlakuannya dikhususkan dalam hal pemberian pelayanan publik.

Perlu diketahui bahwasannya fakta hingga saat ini masih sering terjadi permasalahan terkait dalam pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Masalah ini dapat diketahui melalui laporan pengaduan dari masyarakat di setiap tahunnya. Hingga saat ini, dikatakan rendahnya dari kualitas pelayanan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Berdasarkan atas kebutuhan masyarakat atas tanah dan rumah yang semakin hari makin meningkat Adanya Pendaftaran tanah sistematis lengkap 

(PTSL) di kantor pertanahan dapat menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatannya berada.

Tujuan Artikel ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PTSL 

(pendaftaran tanah sistematis lengkap ) dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL di Kabupaten Sidoarjo. 

Pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor pertanahan, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatannya berada. Setidaknya akan memberikan ruang interaksi antara Badan 

Pertanahan Nasional Khususnya aparatur BPN Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat dari tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan tingkat komunitas  masyarakat lainnya yang berada di seluruh wilayah kerjanya terutama pada lokasi yang jauh dari kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo. 

Namun pelaksanaan yang dilakukan kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Sidoarjo masih memiliki kendala yang terjadi seperti kendala dalam komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menerapkan atau melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis.

Jadi Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di 

Kabupaten Sidoarjo adalah kegiatan pemerintah dibidang pendaftaran tanah 

berupa pensertifikatan secara massal dalam rangka membantu seluruh golongan, terutama golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah. PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap) dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, dan 

Pemerintah menanggung sebagian besar sumber dananya, sedangkan tahapan 

pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sidoarjo masih berada pada tahap pendaftaran dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017. Adapun aktor- faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sidoarjo, antara lain tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kelengkapan pengumpulan syarat administrasi oleh para pemohon. 

Bagi Desa (tim pembantu), perlu melakukan koordinasi dengan 

masyarakat dengan cara melakukan pendekatan yang lebih intensif yang 

mungkin masih kurang paham dengan PTSL ini, terutama mengenai pengumpulan syarat administrasi. Dan bagi warga desa yang akan mengikuti program PTSL apabila ada kegiatan penyuluhan lagi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, hendaknya datang tepat waktu dan tidak diwakilkan, dengan tujuan agar semua informasi yang disampaikan bisa dipahami pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan

Related

Opini 9108637095929665879

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item