GAKINDO Banyuwangi Sebut Proyek Pabrikasi U-Ditch Rugikan Wong Cilik Dan Memperkaya Pemilik Perusahaan

Bambang Sumantri Wakil Ketua GAKINDO

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Kontraktor di Banyuwangi, Jawa Timur, kompak mengkritik kebijakan sejumlah dinas yang menerbitkan proyek pabrikasi U-Ditch. Kebijakan tersebut dianggap tidak pro percepatan pemulihan ekonomi masa pandemi. Serta hanya akan memperkaya pemilik perusahaan.

“Masyarakat kecil, pekerja tambang galian C dan sopir truk yang sedang kesusahan ekonomi banyak yang tidak bisa mendapat manfaat pekerjaan. Kontraktor pun hanya akan jadi makelar, minim keuntungan,” ucap Wakil Ketua asosiasi Gabungan Kontraktor Indonesia (Gakindo) Banyuwangi, Bambang Sumantri, Sabtu (31/7/2021).

Yang paling diuntungkan atas kebijakan proyek berbahan material pabrikan U-Ditch, lanjutnya, hanya segelintir pengusaha pemilik perusahaan.

Bambang menjabarkan, sejumlah dinas di Banyuwangi, mengeluarkan kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch. Khususnya untuk pekerjaan proyek Penunjukan Langsung (PL) jenis saluran drainase atau penahan badan jalan.

Proyek-proyek tersebut didominasi berada dibawah naungan Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi. Dan belakangan juga diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi.

Secara prosedur, kontraktor rekanan wajib memiliki Surat Dukungan dari perusahaan produsen U-Ditch. Dan selanjutnya harus melakukan pembelanjaan material U-Ditch dari perusahaan tersebut.

“Ini yang pertama, dengan begitu artinya kontraktor hanya akan menjadi makelar saja,” ungkapnya.

Dalam proses pengerjaan, masih Bambang, proyek pabrikasi U-Ditch hanya mampu menampung sekitar 5 orang pekerja saja. Karena saat tahap pemasangan, dilakukan oleh karyawan perusahaan produsen.

Berbeda jauh ketika proyek pemerintah tersebut dikerjakan secara konvensional atau manual. Dengan proyek yang sama, minimal jumlah pekerja bisa mencapai 20-25 orang. Pengusaha tambang galian C jenis material batu dan pasir juga ikut mendapat manfaat.

“Pasir batu mereka ikut laku, mereka bisa mendapat keuntungan. Dan hari ini masyarakat sangat membutuhkan pendapatan untuk menyambung hidup dimasa pandemi,” cetus Bambang.

Pernyataan senada juga disampaikan S Jose Rudy. Sebagai kontraktor, mantan Ketua Gakindo Banyuwangi dan Ketua Komunitas Angkutan dan Material Banyuwangi (Koral Wangi), dia mengaku sangat menyayangkan kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch.

Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan sejumlah dinas di Banyuwangi ini tidak searah dengan imbauan dan intruksi Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Pakde Sugirah, serta pemerintah pusat dimasa pandemi. Ketika Presiden Joko Widodo, menggaungkan semangat kepekaan sosial, kepedulian, kebersamaan dan gotong royong. Sejumlah dinas di Bumi Blambangan, justru mengeluarkan kebijakan yang terkesan tidak peduli dengan nasib Wong Cilik.

“Harusnya kebijakan masa pandemi itu kebijakan yang memiliki kepekaan sosial. Lha disaat masyarakat banyak yang tidak punya pekerjaan, banyak yang tidak punya penghasilan, kebijakan yang diterbitkan malah yang kebijakan yang minim manfaat untuk masyarakat. Jadi bingung saya,” ungkapnya.

Pria asal Desa Rejoagung, Kecamatan Srono ini menyebutkan, selain hanya mampu menampung sedikit tenaga kerja. Kebijakan proyek berbahan pabrikan U-Ditch juga berimbas berkurangnya pendapatan ribuan pekerja tambang galian C dan sopir truk.

“Proyek pabrikasi U-Ditch yang paling diuntungkan ya hanya segelintir perusahaan. Wong produksi semua dilakukan oleh perusahaan,” cetusnya.

Terkait kualitas hasil pekerjaan, menurut Jose Rudy, tidak ada bedanya antara proyek yang menggunakan bahan material pabrikan U-Ditch dengan proyek yang dikerjakan secara konvensional atau manual. Karena dalam pengerjaan proyek, sudah pasti ada petugas pengawas dan pemeriksa dari dinas yang menaungi.

“Didaerah lain, dinas-dinas juga tidak mengeluarkan kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch sebanyak di Banyuwangi. Apalagi dimasa pandemi begini,” ungkapnya.

Sebelumnya, terkait proyek berbahan pabrikan U-Ditch, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Ir H Mujiono, M Si menegaskan bahwa kebijakan berasal dari masing-masing dinas. Prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, adalah kualitas dan kuantitas.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Banyuwangi, Danang Hartanto, ST, menyampaikan bahwa kebijakan proyek pabrikasi U-Ditch diambil demi mengedepankan mutu dan kualitas hasil pekerjaan.

Ketika disinggung bahwa proyek berbahan material pabrikan U-Ditch kurang memberi manfaat kepada masyarakat kecil dimasa pandemi. Yakni tiap satu proyek hanya mampu menampung sekitar 5 orang pekerja saja. Dibanding dengan proyek yang dikerjakan secara konvensional yang bisa mempekerjakan hingga 25 orang.

Danang menilai manfaat dari pemerintah dimasa pandemi Covid-19, sudah diperoleh melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Kan (untuk masyarakat) sudah ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pusat,” katanya kepada Media Rabu (28/7/2021)lalu.

Terkait proyek berbahan material pabrikan U-Ditch, masyarakat Banyuwangi, berharap Bupati Ipuk Fiestiandani, bisa melakukan evaluasi. Dengan mengedepankan kepentingan pemerataan serta tumbuh kembang ekonomi Wong Cilik. Yang dimasa pandemi Covid-19, mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan pendapatan. Disisi lain mereka harus tetap menanggung biaya hidup diri dan keluarga dimasa pandemi yang entah kapan akan berakhir. (Im)

Related

Headline 5798929965197755484

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item