Peeingati Harlah Pancasila Dengan Kabar Kematian KPK ( Ahmad Athof Athooillah )

JAS MERAH (Jangan sekali kali melupakan Sejarah) ialah diksi yang selalu terkenang dalam sejarah bangsa kita.

Tepat 1 Juni semenjak sang Proklamator membacakan pidatonya terkait dasar Negara yang dinamai PANCASILA. Entah apa yang mendasari soekarno mengusulkan nama yang diambil dari kamus Sanskerta, mungkin beliau orang jawa yang notabene keturunan kerajaan besar yang pernah menguasai dunia, semisal Majapahit atau Kediri bahkan singosari ? ini adalah Pekerjaan Rumah yang harus di pertanggung jawabkan oleh generasi bangsa terkhusus masyarakat milenial.

Pancasila  yang berarti “Panca“ yaitu lima dan Sila ialah “Asas“. 18 Agustus melalui proses Persidangan yang panjang dan Rumit para tokoh kebangsaan yang tergabung dalam PPKI  menyetujui bahwa pancasila dicantumkan pada pembukuan Konstitusi yakni UUD ’45 Sebagai dasar Negara yang sah.

Pancasila yang digadang-gadang sebagai ideologi bangsa yang bersifat final, dalam perjalannanya sebagai pusaka sakral banyak mengalami tantangan dan rintangan, khususnya pada umur yang tidak tua ini, banyak problematika yang datang pada sektor internal maupun eksternal yang mebuat banyak pertanyaan apakah pancasila masih layak sebagai dasar Negara ? Apakah Nilai pancasila masih relevan dalam mengawal kedaulatan ?.

Akhir-akhir ini negeri kita dihadapkan dengan sebuah momentum yang dirasa agak kurang nyaman di telinga bahkan agak kontroversial yakni tidak lain adalah pelemahan KPK, mulai dari Revisi UU KPK yang sangat hangat di bicarakan dan diputuskan sepihak pada masa disrupsi Pandemi Covid-19 yang akhirnya membuat semua berubah, mulai dari poin Independensi, Adanya Dewan Pengawas, izin penyadapan, kewenangan terkait SP3 (Surat Perintah pengentian penyidikan) dan asal penyelidikan dan penyidikan. 

Padahal apabila pendekatan kelembagaan yang hendak ditempuh legislatif atau eksekutif maka sepatutnya mekanisme checks and balances yang perlu dibangun bukanlah mekanisme pertanggungjawaban.  

Padahal UU KPK telah mengatur mekanisme checks and balances tersebut. Secara sudut pandang lain bisa dihadirkannya dewan pengawas namun hanya sebatas pengawasan dalam konteks moral dan attitude komisioner pimpinan beserta karyawannya bukan sebagai pengawasan SOP gerak gerik penyidikan, Penyadapan bahkan penangkapan itu jelas menciderai independensi KPK. Kita bandingkan dengan UU KPK yang baru semisal di Pasal 12B disitu menjelaskan bahwa penyadapan harus melalui izin tertulis dari dewan pengawas, ini salah satu contoh bahwa pelemahan dan penghambatan dalam Menjalankan tugas KPK yang semestinya.

Kabar duka selanjutnya ialah Mahkamah Konstitusi menolak uji formil dan menerima sebagian uji materil UU No.19 tahun 2019 tentang KPK. Sebetulnya tidak hanya kpk yang lemah tapi kalau kita lihat ada lembaga pemutus final yakni MK yang hari ini tidak sesuai pada khittahnya padahal kalau kita sedikit mencermati bahwa sejatinya membentuk sebuah undang undang baru tentang KPK meskipun UU A quo secara kasat mata terlihat seolah olah terbatas hanya sekedar membentuk Sebuah UU Perubahan KPK. 

Jika di amati lebih lanjut, konstruksi berfikir hakim MK Seolah olah tidak ada unity secara utuh. Dan disini saya yakin bahwa seluruh tahapan proseduran pembentukan UU secara kasat mata memang sudah di tempuh oleh para legislator. 

Namun poin penting perlu difahami kembali adalah hampir pada tahapan pembentukan UU A quo ini terdapat berbagai persoalan konstitusionalitas dan moral yang cukup serius . 

Selanjutnya, yang paling hangat yakni intimidasi bahkan kriminalisasi terhadap Karyawan KPK, terhitung sejak awal mei setalah KPK mengumukan 75 karyawan  yang tidak lolos tes wawasan Kebangsan, hal ini mengandung banyak stigma dari beberapa kalangan, ironisnya desas desus kabar TWK tersebut diluar nalar, substansi yang di canangkan dalam soal tersebut meleset jauh dari apa yang di perkirakan mulai dari pertanyaan kepercayaan hingga masalah yang mengandung unsur pribadi yang terdiri dari aktivitas atau interaksi sosial setiap individu,

apa yang menjadi sebab musabab Polemik KPK ?  sehingga kalau kita ibaratkan dalam film splice karya vincenzyo yang menceritakan dua insyinyur genetika yang menyambung DNA manusia dan Hewan dan membawa mereka ke jalan yang berbahaya dan hasil tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua ilmuan tersebut dalam film itu menggambarkan pada situasi dan kondisi hari ini bahwa ada lebih dari satu  lembaga yang menginginkan perubahan dengan cara rekonsiliasi terhadap regulasi regulasi yang di anggap menguntungkan.

Yang paling Nampak adalah tentang Omnibus law dan RUU yang sangat kontroversial yang di rancang oleh para dewan. Hal tersebut mungkin tidak perlu di permasalahkan apabila hasil dari uji coba tersebut berhasil.

realistisnya banyak lembaga yang hari ini dirasa kurang di untungkan dengan adanya tersebut tidak lain yakni KPK sendiri. 

Tekanan maneuver politik yang terus dilakukan oleh salah beberapa lembaga legislatif tentu semakin menggiring KPK menuju jurang kehancuran. 

Sekuat apapun KPK dalam bertahan, tetap saja langkah yang demikian akan memberikan dampak yang berkelanjutan berupa semakin melemahnya kemampuan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. 

Oleh karena itu pancasila sebagai landasan berfikir yang paling final seharusnya memberikan tafsir yang seluas luasnya sesuai dengan yang termaktub dalam sila di dalamnya kejadian KPK hari ini harus kita kembalikan kepada nilai moral sila sila yang ada di dalam pancasila kami harap presiden selaku pemegang tanggung jawab penuh harus memiliki sikap tegas dalam memberikan keputusan bmdan menyelesaikan persoalan ini. 

Pada umur yang sudah tak lagi mudah ini pancasila diharapakan bisa sebagai solusi atas apa yang terjadi yakni bencana besar dalam tatanan birokrasi negeri ini. (*)


Penulis adalah Wakil Ketua Umum Law Research And Debate Community UIN KHAS Jember

Related

Opini 2657331222737116618

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item