Terkait Desakan Pencopotan Sekda Banyuwangi, Ini Respon La Lati, S.H

La Lati SH Aktifis Dan Pengacara

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Desakan pencopotan terhadap Ir.Mujiono, Sekda Kabupaten Banyuwangi, yang datang dari Aliansi Masyarakat Sipil Peduli THL, #copotsekdabwi ,hal tersebut memang menuai kontroversi bahkan sangat menarik untuk disimak, apalagi kemudian yang tidak kalah menariknya muncul juga gerakan tandingan Selamatkan Sekda Banyuwangi atau #savesekdabwi.

Gerakan-gerakan itu menyusul dampak dari pemutusan kontrak kerja terhadap 331 Tenaga Harian Lepas ( THL) yang di tanda tangani oleh Ir.Mujiono saat menjabat sebagai Plt.Bupati Banyuwangi.

Dan polemik itu rupanya turut menarik perhatian aktivis & pengacara La Lati, SH. yang juga menjabat Ketua Komisariat Daerah Reclasseering Indonesia Kab. Banyuwangi.

Kajian dan pendapatnya terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi memang dikenal berani, kontroversi dan blak-blakan menjadi buruan serta incaran awak media.

Begitu pula saat di temui awak media di depan Kanfor Pemkab Banyuwangi, Senin (12/4/21), dan di minta menanggapi permasalahan Sekda Banyuwangi, La Lati mengatakan, sesama aktivis & LSM/Ormas tentunya kita harus saling mendukung satu sama lain untuk memperjuangkan kepentingan hak-hak masyarakat dengan cara yang tepat dan patut.

“Jangan sampai gerakan perjuangan kita justru di manfaatkan pihak lain dan menjadi bola liar kepentingan politik, mengingat jabatan Sekda adalah jabatan politik yang menjadi incaran pihak manapun,” terangnya.

Menurutnya, mekanisme yang paling tepat untuk memperjuangkan hak-hak 331 THL itu adalah dengan menggugat surat keputusan pemutusan kontrak kerja dari Pemkab Banyuwangi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN ), merujuk pada amanat Pasal: 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

“Sehingga apapun putusan dari PTUN nantinya di harapkan menjadi putusan yang berkeadilan di mata hukum sehingga harus di jalankan semua pihak,”tambahnya.

Masih menurut La Lati, hal yang sangat mustahil jika pemutusan kontrak kerja 331 THL merupakan kebijakan serta merta pribadi Ir.Mujiono yang pada saat itu menjabat Plt Bupati Banyuwangi, di karenakan Penggodokan Kebijakan pemutusan kontrak 331 THL bisa jadi adalah produk titipan kebijakan dari mantan bupati terdahulu, namun proses eksekusinya di laksanakan bertepatan pada saat Ir.Mujiono menjabat Plt. Bupati Banyuwangi.

Jadi tidak tepat jika tanggung jawab pemutusan kontrak 331 THL tersebut di bebankan kepada Sekda Ir.Mujiono, apalagi ada desakan pencopotan, pasalnya saat itu bertepatan dengan terjadi transisi kekosongan jabatan terhadap dua pejabat Pemkab Banyuwangi yaitu, Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko yang saat itu maju mencalonkan diri dalam Pilkada Banyuwangi 2020.

Sehingga atas dasar amanah jabatan transisi itulah Ir.Mujiono mewakili Pemkab Banyuwangi menandatangani Surat pemutusan kontrak 331 THL maka dengan demikian tanggung jawab pemutusan kontrak kerja 331 THL seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

“Setidaknya ada solusi yang terbaik dari Pemkab Banyuwangi, mengingat para THL itu sudah mengabdi puluhan tahun di tambah lagi dengan dampak pandemi Covid -19 dan juga menghadapi bulan Ramadhan serta hari raya Idhul Fitri, yang kesemuanya tentu sangat membutuhkan biaya.” pungkas La Lati. (Im)

Related

Headline 3843686643635894103

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item