Sebanyak 331 THL Di Banyuwangi Kena PHK

Sebanyak 331 THL Di Banyuwangi Di PHK

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Pemberhentian kontrak kerja yang dialami oleh 331 Tenaga Harian Lepas (THL) dari lintas OPD Pemkab Banyuwangi dinilai sebagai kebijakan yang mengkesampingkan rasa kemanusiaan oleh beberapa pihak. Ipuk Fiestiandani, Bupati yang baru saja menduduki kursi tertinggi Badan Eksekutif Daerah inipun turut terkena imbas, padahal kebijakan tersebut mencuat 1 hari sebelum Ipuk dan H.Sugirah dilantik, Sabtu, (20/03/2021).

Langkah-langkah strategis pun telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah pimpinan istri mantan Bupati Anas ini. Audensi dengan para eks THL juga sudah ditempuh, meskipun dalam pertemuan saat itu Nafiul Huda, yang Notabene seorang Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 'Gopoh/Gelagapan' ketika disodori pertanyaan tentang Standar Nilai CAT oleh salah satu Peserta, karena bentuk Transparansi atas Nilai CAT dinilai menjadi momok terselubung bagi ratusan mantan THL saat ini.

Hingga pada akhirnya Bupati Perempuan kedua Banyuwangi setelah Ratna Ani Lestari itupun meminta maaf kepada ratusan mantan Abdi Daerah, karena merasa tak mampu untuk memenuhi tuntutan mereka, meskipun Ipuk berjanji akan memberikan Label Prioritas pada perekrutan di masa mendatang.

Jika merunut pada sekitar satu dekade terakhir tentang kebijakan Perekrutan TH, Ir. H. Naufal Badri yang saat ini duduk sebagai Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi menyatakan, selama ini pihaknya selaku Badan Legislatif Daerah merasa tidak pernah diajak komunikasi oleh Bupati Banyuwangi terdahulu.

“Pada masa kepemimpinan Bupati Anas dan Yusuf Widyatmoko, kami (DPRD) tidak pernah diajak komunikasi terkait Pengangkatan (Perekrutan) THL,” Ungkapnya.

Hal yang sama juga dikemukakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi lainnya, Sofiandi Susiadi, AMd. Dia mengakui jika antara Eksekutif dan Legislatif saat itu kurang terjalin koordinasi. 

“Sepertinya memang kurang koordinasi mas,” Terangya.

Sofi, panggilan akrab Sofiandi Susiadi, hanya bisa berharap Rekruitmen THL ke depan dapat dilaksanakan lebih baik.

“Semoga saja Rekruitment THL ke depan lebih baik, penataannya lebih sesuai kebutuhan, dan ada nilai-nilai Standar yang dibahas dan disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif,” Imbuhnya penuh harap.

Terpisah, Ir. Mujiono selaku Sekda menyatakan jika Perekrutan THL tidak memerlukan Koordinasi dengan DPRD.

“Koordinasi yang bagaimana mas ?, Fungsi DPR yaitu Legislasi, Anggaran dan Kontroling,” Jelas Sekda Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, Direktur Puskaptis Banyuwangi, M. Amrullah, SH, MHum, yang saat ini getol menyuarakan keadilan atas THL, berupaya secara masif agar 331 THL tersebut dapat dipekerjakan kembali, bahkan Amrullah tak segan untuk menempuh Jalur Hukum, jika dirasa Pemkab Banyuwangi menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saat ini kita sedang melakukan kajian-kajian, dimana pada saat itu (2018) sudah sangat jelas keluar Surat Edaran yang menyatakan untuk berhenti merekrut THL baru, namun nyatanya kebijakan itu diduga masih banyak yang mengingkari,” Ujar Amrullah.

“Kita juga masih mempelajari permasalahan ini, seperti yang saya ungkapkan, Gugatan Class Action akan kita tempuh, dan terkait dugaan Pelanggaran atas Surat Edaran itu sendiri masih kita lakukan pengumpulan data, jikalau merucut pada oknum Kepala Dinas, tentunya kita akan upayakan akan terjerat Sanksi Administratif,” Pungkasnya.

Mungkinkah Program 10 Ribu Lapangan Kerja baru yang diusung oleh Ipuk dan H. Sugirah dalam Janji Kampanye Pilkada lalu menjadi Solusi atas persoalan ini ?. (Im)

Related

Headline 503558903495022057

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item