Kades Sembulung Cegah Mal Administrasi Dalam Penyelenggaraan Program PTSL

Kades Suprayitno


MEMOPOS.com,Banyuwangi - Negara hadir dan tidak absen, hal ini merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada wargannya. Salah satu pelayanan publik yang menjadi sorotan yakni pelaksanaan program proyek operasi nasional agraria (PRONA) atau dengan sebutan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). 

Untuk mencegah segala bentuk pelanggaran terkait PTSL Kades Desa Sembulung, Kecamatan Cluring Suprayitno memiliki cara "Mal Adminitrasi, kepada MEMOPOS.com menjelaskan, "Berbagai permasalahan yang muncul di lapangan perihal PTSL sangat banyak.Tidak hanya persoalan tentang tidak kunjung selesai sertifikat tanah bagi pemohon, namun justru disibukkan dengan proses hukum pidana karena terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa/Lurah dan perangkat desa,"Paparnya.

Lebih lanjut Suprayitno menerangkan, "tidak dapat diabaikan begitu saja atas peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga diperlukan komitmen bersama antara masyarakat dan penegak hukum serta penyelenggara pelayanan publik dalam mencegah dan memberantas pungli dalam pelaksaan program PTSL,"Ungkap Suprayitno.

Lebih lanjut Kades membeberkan, aturan terkait pelaksanaan program PTSL, seyogjanya sudah jelas. Bahkan telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. SKB 3 Menteri sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PTSL. Untuk wilayah Kategori I sebesar Rp. 450.000, Kategori II sebesar Rp. 350.000, Kategori III Rp. 250.000, Kategori IV Rp. 200.000, Kategori V Jawa dan Bali biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 150.000. Rinciannya untuk pembiayaan penggandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam perbaikan dokumen yang diperlukan.

Kedatangan pihak terkait BPN, Polres dan Kejaksaan di Desa Sembulung pada Rabo, (16/3/2021) sore melakukan sosialisasi PTSL dan Perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut amanat UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada inspektorat dengan fungsi APIP untuk memeriksa terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Apabila terdapat aduan masyarakat tentang dugaan korupsi oleh pemerintahan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh APIP. Demikian pula, jika seorang Kepala Desa/Lurah melakukan perbuatan pidana dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka terlebih dahulu diperiksa oleh Inspektorat (APIP) sebelum ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.

Dalam mewujudkan pelayanan publik dan mencegah mal administrasi pada pelaksaan PTSL, pertama, perlu didorong kepada Kantor Pertanahan di Kabupaten/kota dan Pemda setempat guna melakukan sosialisasi atas SKB 3 (tiga) menteri terkait pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, kedua Kantor Pertanahan dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan terkait PTSL di Desa/Kelurahan, ketiga, kepala Desa/Lurah untuk melakukan berkonsultasi dengan Bagian Hukum di Pemda ataupun kepada Kejaksaan Negeri setempat. Sehingga, dengan dicegahnya maladministrasi maka dicegah pula terjadinya perbuatan pidana dalam penyelenggaraan PTSL,"Pungkas Kades Suprayitno. (Im)

Related

Pemerintahan 1866560735985749591

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item