Wajib Pajak Ditengah Masa Pandemi Covid 19 Serta Beberapa Inovasi Pemkot Surakarta Dalam Membayar Pajak

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian 

yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19) 

Indonesia saat ini terkena dampak pandemi virus baru, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi 

secara global di berbagai Negara telah terkena dampak yang sangat hebat dari virus ini

Pandemi covid-19 ini sangat memiliki memiliki banyak dampak baik sosial maupun ekonomi. 

Dalam hal ini pemerintah kota surakarta telah berupaya untuk mengendalikan dan memutus mata 

rantai covid-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir 

tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Kondisi perekonomian yang belum 

stabil mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan 

masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah 

dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan.

Pandemi Covid 19 ini telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik global 

maupun nasional. Untuk meminimalisir dampak ekonomi Covid-19, pemerintah sudah 

mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu pemberian 

insentif di sektor ekonomi kepada para wajib pajak

pajak sendiri merupakan suatu iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara sesuai 

dengan Undang Undang, yang memiliki sifat dipaksakan, dimana rakyat yang membayar 

pajak tersebut tidak mendapatkan pengembalian berupa manfaat kembali yang langsung 

dapat dinikmatikembali oleh wajib pajak.

[21/1 19:0

 Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD yang cukup potensial dalam memberikan 

sumbangan. Demikian pula bagi Pemerintah Kota Surakarta, dalam menopang keberhasilan 

pelaksanaan otonomi daerah 

Meskipun begitu di masa pandemi Pemkot Surakarta melakukan inovasi terhadap kondisi seperti 

memberikan Keringanan pajak daerah yang diberikan kepada pelaku usaha, agar mereka tak 

semakin terbebani di masa pandemic keringanan tersebut antara lain berupa memeberika 

keringanan pembebasan dan penghapusaan sanksi administrasi berupa denda pajak dan masih 

ada beberapa lainnyacKebijakan ini menjadi bukti kesekian kalinya, bahwa Pemkot tetap 

memperhatikan kepentingan seluruh warganya. Termasuk para pemilik usaha

Ketentuan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 970/738.1 tentang Keringanan Pajak Daerah 

Dalam Masa Kejadian Luar Biasa Penyebaran covid 19 di Kota Surakarta 

Dan beberapa inovasi pemkot Surakarta seperti hadirnya E pajak Pemerintah Kota Surakarta 

memberikan kemudahan bagi wajib pajak daerah dengan menyediakan pelayanan berbasis 

elektronik aplikasi e-pajak ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 

mengakses layanan pajak daerah Kota Surakarta di masa pandemic dalam penereapan psyichal 

Distancing menjadi, kota pertama yang menggunakan dan internet banking dalam memberikan 

fasilitasi warganya membayar PBB. Layanan pembayaran tersebut langsung terkoneksi dengan 

data BPPKAD Surakarta E-Pajak tak semata-mata hanya untuk meningkatkan pendapatan, 

namun untuk meningkatkan kepercayaan warga Surakarta melalui transparansi hal ini sesuai 

dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanan 

Sistem Secara Online atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan 

Pembayaran Pajak Daerah

e-pajak PBB harus diakses melalui aplikasi Solo Destination yang tersedia di setiap smart phone 

baik yang berbasis android maupun IOS. e-pajak juga menyediakan fitur pencarian Nomor Objek 

Pajak atau NOP PBB yang hendak dibayar, cukup dengan mengetik nama dan alamat objek 

pajak. Solo Destination sendiri merupakan aplikasi informasi yang digagas oleh Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Surakarta yang 

merupakan peta digital Kota Surakarta dimana masyarakat dapat mengakses berbagai tempat di 

Kota Surakarta lengkap dengan informasi lainnya.

Penulis : Mochammad Rafie Akbar S.N (182020100057) Administrasi Publik , Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo