Retribusi Pajak Hotel Di Kabupaten Malang

Penulis : Ria Syaidatul Umaroh

NIM : 182020100032

Prodi : Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah 

pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan 

pembayaran. Merujuk pada Pasal 32 ayat (2) UU PDRD, objek pajak hotel adalah pelayanan 

yang disediakan oleh hotel dengan diikuti adanya pembayaran. Adapun layanan tersebut 

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan 

dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Adapun yang tidak termasuk objek 

Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

   1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah;

    2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

    3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

    4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan 

panti sosial lainnya yang sejenis; dan

5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang 

dapat dimanfaatkan oleh umum.

Di sebuah Kabupaten Malang, banyak dijumpai berbagai wisata. Sehingga di Malang 

banyak bangunan sebuah penginapan untuk para wisatawan, hal ini akan membuat 

pemerintah Kabupaten Malang memperoleh PAD dari pajak hotel yang lumayan. Pemerintah 

Kabupaten Malang menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak 

retribusi hotel. Kalau pada tahun 2020 target pajak retribusi hotel adalah Rp 1,7 miliar. Pada 

pada tahun 2021 naik 2 kali lipat lebih, yaitu Rp 4,2 miliar. Pasalnya, pajak retribusi hotel 

diambil berdasarkan jumlah tamu hotel, alih-alih memberikan tagihan pajak retribusi 

berdasarkan jumlah kamar yang dimiliki hotel. Akhirnya pun kalau hanya ada satu tamu, 

maka pajaknya satu tamu saja. Bukan yang satu bulan satu hotel musti Rp 3 juta, pemerintah 

tidak mematok seperti itu. Akan tetapi di masa Pandemi Covid-19 seperti ini, dapat membuat 

ketakutan para pemilik penginapan atau hotel atas naiknya pajak retribusi hotel, karena 

berkurangnya para wisatawan yang berkunjung di tempat wisata Kabupaten Malang tersebut.

Sebagai acuan, hingga akhir bulan Oktober 2020, pajak hotel finis di angka Rp 

1.622.543.049 . Artinya, dalam kurun waktu sebulan pajak hotel mampu menyumbang PAD 

Kabupaten Malang, hingga Rp 120.452.175 . Pajak hotel ini, memang menjadi salah satu 

sektor pajak daerah yang menjadi langganan surplus. Meski saat ini pandemi dan targetnya 

sempat mengalami penyesuaian, tapi pemerintah daerah tetap optimis untuk bisa surplus. 

Terbukti sampai akhir bulan November (2020) targetnya sudah terlampaui pada tahun 2019 

pajak hotel ditarget Rp 4 miliar. Dari target tersebut, hingga akhir tahun 2019 Bapenda 

Kabupaten Malang mampu merealisasi pajak hotel diangka Rp 4.422.361.425 , atau surplus 

Rp 422.361.425 dari target yang ditentukan.