Pengelolaan Pajak Terkait Kriteria Pemilihan Pajak Daerah

Penulis Oleh : 

Nama : Dana Suhartati

NIM : 182020100097

Prodi : Administrasi Publik

Universitas Muhammadyah Sidoarjo

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih 

banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan 

dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, 

baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya. Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 

dibidang Pendapatan Daerah.

Ketersediaan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan 

melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah 

(PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah 

tidak semata-mata mengharapkan sepenuhnya Dana Bagi Basil (DBH) dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari

UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih 

mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai 

berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.”

Dalam mempertimbangkan pemungutan suatu pajak daerah, ada beberapa kriteria yang 

perlu diperhatikan, utamanya yield atau hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dan pemenuhan 

unsur-unsur keadilan. Hasil dari pajak harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dibiayai. 

Beberapa pajak yang memberikan hasil kecil cenderung tidak efisien dan menciptakan resistensi 

dari wajib pajak. Hasil dari pajak sebaiknya tidak mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke 

tahun, karena hal tersebut menyulitkan dalam perencanaan pengeluaran. Beberapa pajak atas 

produksi hasil pertanian kemungkinan sulit untuk diprediksi karena faktor iklim yang tidak 

menentu. Idealnya, hasil dari pajak sebaiknya meningkat secara otomatis seiring dengan inflasi, 

pertumbuhan populasi dan meningkatnya pendapatan. Pajak penghasilan progresif elastis 

terhadap ketiga hal tersebut, sementara “poll tax” hanya elastis terhadap populasi dan tidak 

kepada dua aspek yang lain. Pajak “ad valorem” (yaitu, persentase pajak dari nilai objek pajak 

akan jauh lebih elastis dibandingkan dengan pajak yang jumlahnya tetap dalam bentuk nilai 

uang). 

Catatan yang perlu diingat bahwa tarif pajak dapat ditingkatkan seiring dengan inflasi, 

dan apabila keputusan politik atau tindakan administrasi dibutuhkan maka hal tersebut tidak 

dapat terjadi secara otomatis. Rasio antara biaya pemungutan dan hasil dari pajak sebaiknya 

sekecil mungkin. Populasi penduduk dengan tingkat penyebaran yang luas, masalah transportasi 

dan infrastruktur menyebabkan biaya pemungutan di negara-negara berkembang menjadi tinggi. 

Hal ini menyebabkan pajak atas kegiatan sektor informal menjadi mahal karena biayapemungutan yang tinggi.