Pengelolaan Pajak Pemerintah Di Kota Malang

Tercatat sebagai salah satu dari 12 kota terbesar di Indonesia, Malang yang memiliki luas 110.06 Km² ini, awalnya merupakan sebuah 

Kerajaan yang berpusat di Dinoyo dan dipimpin oleh Raja Gayana. Kota ini kemudian 

berkembang ketika jaman pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan perkembangannya pun 

begitu pesat hingga memberikan pengaruh pada banyak hal.

Perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi industri merupakan salah satunya. Para kaum 

urban yang mulai memenuhi kota ini juga tidak bisa dihindari. Lahan hijau mulai tergerus 

bahkan perkampungan liar pun meluas dengan cepat. 

Di balik semua cerita, Malang yang terletak di dataran tinggi dengan udara yang sejuk, menjadi 

incaran para pelancong baik lokal maupun internasional untuk menjadi destinasi wisata. Dan 

seiring berjalannya waktu, kota yang dikenal dengan apel ini juga terus mengalami peningkatan 

pendapatan, yang didapat dari berbagai bidang. 

Hal ini dibuktikan dengan data yang didapat dari Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian 2014, mengenai Pendapatan Asli Daerah atau PAD kota Malang dari tahun 1994 

hingga 2013. Di mana pada tahun-tahun tersebut, terlihat data yang cukup signifikan mulai dari 

PAD 50 milliar di tahun 1994, hingga akhirnya bisa menyentuh angka 300 miliar lebih di tahun 

2013. 

Pencapaian Pajak

Adapun penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di kota tersebut berasal dari sektor 

perdagangan. Baik dari perdagangan besar maupun eceran, yang menyentuh angka prosentase 

lebih dari 25% PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Hingga di tahun 2018 lalu, berada 

di Rp67,7 triliun. 

Sektor lainnya yang juga turut berkontribusi adalah Industri pengolahan, konstruksi serta jasa 

pendidikan, sebanyak 8%. Yang kemudian membantu laju pertumbuhan ekonomi Kota 

Malang, menjadi 5,72% dari sebelumnya 5,69% pada tahun 2017. Total pendapatan Kota 

Malang di tahun 2018 pun mencapai Rp.2,04 triliun. 

Pajak daerah sendiri memiliki kontribusi sebesar Rp434,7 miliar atau sebesar 78% dari total 

PAD di tahun 2018. Sementara hasil dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan 

daerah memiliki kontribusi yang paling sedikit, yaitu sebesar 5%.

      Perolehan penerimaan pajak Kota Malang, selama 4 tahun, dimulai dari 2014 hingga 2018 

memang selalu melampaui target. Bahkan di tahun 2018, kinerja penerimaan pajak cenderung 

meurun karena kenaikan target yang besar. Kemudian bila ditotal maka rata-rata realisasi 

penerimaan pajak daerah Kota Malang mencapai 121.6%. 

Di tahun 2019, terdapat data yang didapat di situs Bapenda kota Malang, bahwa capaian 

tertinggi berasal dari pajak Restoran. Di mana target Rp72,7 miliar terealisasi menjadi Rp84,6

miliar. Pajak hotel juga meningkat menjadi Rp.51,7 miliar, pajak hiburan menjadi Rp14,3 

miliar dari sebelum Rp12,8 miliar. 

Sementara pajak terendah berada di pajak air tanah yang terlihat tidak mencapai target. Dari 

target 1 miliar rupiah hanya terealisasi Rp.973 juta. 

Kinerja Pajak Kota Malang

Pajak daerah sendiri dipungut dan dikumpulkan oleh Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah, 

dan ini berdasarkan Perda Kota Malang No 7 tahun 2016. Meskipun penerimaan daerah ini 

masih banyak yang bertumpu pada dana perimbangan, namun setidaknya kinerja pajak Bumi 

Arema ini terhitung baik. 

Bapenda yang bertugas sebagai stakeholder meningkatkan upaya untuk penerimaan pajak. 

Salah satunya adalah dengan menerapkan pajak online atau e-tax yang sudah rilis sejak tahun 

2013 lalu. E-tax sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan elektronik, di mana akan 

memudahkan masyarakat untuk memperoleh sejumlah informai ataupun melakukan pelaoran 

pajak secara cepat dan mudah. 

Dengan diterapkannya sistem pelayanan seperti ini, diharapkan mampu mengurangi potensi 

pendapatan pemerintah yang tidak boco atau tidak masuk ke dalam kas negara. Dan e-tax yang 

diterapkan Bapenda Malang juga telah dilengkapi berbagai fitur salah satunya adalah tapping 

box, sistem pemetaan objek pajak daerah serta SAMPADE atau Sistem informasi aplikasi 

mobil pajak daerah. 

Bapenda Malang juga merilis buku 44 Jurus Inovasi Pajak Daerah Kota Malang pada tahun 

2019 lalu. Di dalam buku ini berisikan sejumlah terobosan dalam mendorong pemerimaan 

pajak daerah yang berkontribusi pada PAD lebih dari 75%. 44 jurus tersebut diterapkan guna 

mewujudkan sistem pelayanan yang lebih prima, transparan, akuntabel serta partisipasif.

       Di dalam buaku juga tercatat inovasi Baoenda yang kala itu masih menggunakan nama BP2D 

(Badan Pelayanan Pajak Daerah), seperti penerapan e-tax, tax go to school, lampus, mall juga 

perkampungan. Selain itu, Bapenda juga konsisten memberikan fasilitas pajak melalui sunset 

policy, di mana wajib pajak bisa mendapatkan keringanan berupa penghapusan sanksi 

administrasi, hingga denda bila terjadi keterlambatan pembayaran pajak pada beberapa jenis. 

Pengelolaan Pajak 

Berdasarkan Perwal No 39 tahun 2019 yang didapat di situs Barenlitbang (Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan) tentang RKPD Kota Malang tahun 2020. Banyak sasaran 

pembangunan, salah satunya adalah meningkatkan aksesibilitas, kualitas serta pemertaan 

pelayanan pendidikan, seperti dilaksanakannya program PAUD, program pendidikan non 

formal dengan capaian kinerja 100%. 

Kemudian aksesibilitas, kualitas serta pemerataan kesehatan, seperti program Obat dan 

Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Progra Pengawasab Obat dan 

Makanan dengancapaian sevesar 77%. Program Peningkatan Kesejahtrraan Keluarga, Program 

Perbaikan Gizi Masyarakat, hingga Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan 

capaian kinerja sevesar 98.11%. 

Sasaran pembangunan berikutnya pada aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi 

juga etos kerja UKM. Banyak program yang dibuat seperti Program Pengembangan Koperasi, 

Program Pengembangan Usaha Mikro, juga Program Pembinaan PKL dan Asongan. 

Berikutnya pada sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata, maka dilaksanakan program 

Pengembangan Usaha Perdagangan dengan capaian 100%. 

Juga program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar, Program Pengembangan 

Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata, juga Program Pembinaan Ekonomi Kreatif serta 

Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya. 

Beralih pada Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang RPJPD kota Malang 2005 – 2025, yang terus 

berupaya mewujudkan Kota Malang dalam berbagai bidang. Dimulai dari pembangunan di 

bidang pendidikan guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan ini merupakan 

bagian dari keinginan untuk mewujudkan Kota Malang menjadi Kota Pendidikan dengan 

kearifan lokal namun berorientasi Global. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah akan berfokus pada pemenuhan tenaga 

kependidikan yang berkualitas dan tersertifikasi sesuai dengan UU guru dan Dosen. Semuanya

harus memadai di semua jenjang pendidikan, mukai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi. 

Demi terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, 

pemerintah akan mendorong masyarakat dengan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan 

pendidikan yang lebih kondusif. 

Pembangunan sumber daya manusia guna terwujudnya SDM yang berkualitas, maka 

pemerintah meningkatkan pembangunan SDM dan Iptek dengan peningkatan akses, 

pemerataan, relevansi hingga mutu layanan sosial dasar dan daya saing tenaga kerja. Sehingga 

diharapkan masyarakat Kota Malang siap menuju persaingan nasional dan global. 

Untuk membangun SDM yang berkualitas terdapat 4 aspek, yaitu akses, pemerataan, relevansi 

serta mutu terhadapa berbagai layanan sosial dasar. Semuanya bisa ditingkatkan melalui, 

peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan serta berkualitas, terutama bagi 

masyrakat rentan. 

Begitu juga dengan perbaikan perilaku dan kualitas gizi. Peningkatan kualitas hidup pada 

masyarakat dan memberikan perhatian yang lebih khusus pada anak, remaja, juga keluarga dan 

masyarakat miskin. Ynag menang cenderung rentan diberbagai sektor kehiduoan dan 

pembangunan. Dan ini akan didukung dengan sistem hukum serta perlindungan yang 

responsive. 

Dalam 20 tahun ke depan, pembangunan fisik kota Malang akan diarahkan ada berbagai 

wilayah dan infrastruktur. Seperti, membangun dan memanfaatkan ruang kota untuk 

mengakomodir kepentingan masyarakat, hingga mendudukkan keberadaan RTH (Ruang 

Terbuka Hijau secara proporsional.

Di sini, pemerintah akan memanfaatkan kawasan tepi air DAS untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas RTH. Begitu juga dengan pegembangan serta pemanfaatan sumber daya sungai 

dengan memerhatikan kapasitas serta ketentuan yang berlaku. Dibangunnya jaringan 

infrastruktur transportasi yang handal yang juga terintergrasi antarmoda. Semuanya akan 

berbasis pada efesiensi, efektif dan keadilan. 

Prasarana serta sarana publik dalam sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, 

perumahan dan pendidikan akan tercukupi. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi 

pemukiman kumuh di Kota Malang. Serta peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan 

infrastruktur.

      Berikutnya untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kota Malang akan meningkatkan 

peranannya, sebagai fasilitator serta katalisator, dengan meningkatkan kemitraan dalam 

pengelolaan sumber daya, juga pengembangan kekuatan ekonomi lokal. Begitu juga dengan 

peningkatan produktivitas serta inovasi dan pengembangan keuangan daerah. 

Demi terwujdunya Kota Malang yang demokratis dan berlandaskan hukum. Maka pemerintah 

Kota Malang melakukan perencanaan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

berpolitik. Juga meningkatkan pemahaman tentang cara berpolitik, hingga meningkatkan Good 

Governance dalam tata kelola badan-badan publik. 

Selain itu, pemerintah juga akan berupaya untuk meningkatkan komunikasi yang interaktif 

antara pemerintah dan masyarakat. Begitu juga dengan peningkatan kualitas serta jumlah 

partisipasi stakeholders kota. 

Sementara untuk mewujudkan visi Kota Malang dalam tata kepemerintahan serta aparatur yang 

profesional, maka akan ditingkatkan kinerja pelayanan yang prima diberbagai sektor terutama 

untuk publik. Yang semuanya akan didukung oleh perangkat daerah juga aparatur yang 

profesional, hingga bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Dilengkapi dengan infrastruktur 

yang juga memadai dalam berbagai kondisi hingga semuanya kondusif. 

Pemerintah Kota Malang juga menginginkan dalam 20 tahun mendatang, agar masyarakat 

Malang menjadi agamis. Dan ini akan didukung dengan aparatur pemerintah yang berkualitas, 

baik secara moral, amanah, berwibawa, bersih, serta bertanggung jawab dalam berbagai 

penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Kemudian untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya lingkungan, pemerintah Kota 

Malang akan menata penyebaran serta mobilitas penduduk agar lebih seimbang. Dan 

disesuaikan dengan saya dukung serta daya tampung lingkungannya. Begitu juga dengan 

peningkatan keserasian pemanfaatan ruang kota, pendayagunaan sumberdaya alam, hingga 

pendayagunaan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. 

Dan untuk mewujudkan masyakarat Kota Malang yang sejahtera, baik secara pendapatan 

perkapita, peningkatan derajat pendidikan, kesehatan masyarakat hingga berkurangnya 

kesenjangan sosial. Maka pemerintah akan memfaslitasi, medorong serta meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan akan perpihak pada masyarakat yang kurang atau 

tidak mampu.

      Demikianlah penuturan singkat mengenai pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah kota 

Malang. Semoga setiap rencana yang dibuat bisa berjalan sebagaimana mestinya, hingga bisa 

mewujudkan Kota Malang agar bisa menjadi kota yang lebih baik. Namun, keberhasilan 

pemerintah kota, juga tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh masyarakatnya.

Referensi: 

https://barenlitbang.malangkota.go.id/

https://bapenda.malangkota.go.id/

https://malangkota.go.id/tag/bp2d-kota-malang/


Putri Normalita Dwi Sekarini

Prodi Administrasi Publik 

UMSIDA

Related

Opini 1475627062949334243

Posting Komentar

emo-but-icon

Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin SIK.MH.

Kapolres  Jember AKBP Arif Rachman Arifin  SIK.MH.
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ - 182

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item