Pengelolaan Pajak Dan Realisasi PAD Di Surabaya

Surabaya - Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD 

yang memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan 

daerah dan akan digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan suatu daerah demi kesejahteraan 

masyarakatnya. Pajak daerah ini terdiri dari beberapa pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak 

bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air 

tanah, dan BPHTB. Menurut BPKPD Kota Surabaya, pendapatan pajak daerah pada tahun 2011 

hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, terutama pada tiga pajak yakni pajak hotel, 

restoran, dan hiburan. Ketiga pajak tersebut dapat dikatakan memiliki potensi yang cukup besar, 

karena dapat membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang nantinya akan 

digunakan untuk memperbaiki daerah di Surabaya sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakatnya.

Kepala BPKPD mengatakan bahwa hingga pada tahun 2020, total realisasi pendapatan 

daerah Kota Surabaya mencapai 35 persen. Pendapatan tersebut berasal dari PAD, Dana

Perimbangan Pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing target penerima 

pendapatan secara total adalah sebesar Rp 9,83 triliun dan untuk PAD ditargetkan sebesar Rp 5,584 

triliun. Sedangkan, dana perimbangan dari pusat ditargetkan sebesar Rp 2,266 triliun dan untuk 

lain-lain pendapatan yang sah yang terbesar dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi ditargetkan 

sebesar Rp 950 miliar. Untuk meningkatkan atau merealisasikan target PAD di tahun 2020, Bapak 

Yusron Sumarto selaku Kepala BPKPD memastikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai 

upaya terkait dengan penagihan pajak kepada Wajib Pajak (WP), termasuk ke beberapa sektor 

pajak seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan) yang memiliki porsi paling besar di antara pajak lainnya yang dikelola oleh Pemkot 

Surabaya. Di awal tahun, untuk PBB sudah disampaikan SPPT dan hanya tinggal kewajiban 

pembayarannya. Untuk PBB sendiri sudah diupayakan bahwa setiap hari petugas BPKPD akan 

mendatangi rumah masyarakat untuk melakukan himbauan tentang pembayaran PBB.

Pada tahun 2020, masyarakat Surabaya terkena dampak cukup besar dari pandemi Covid-

19, terutama pada aspek ekonomi karena kota ini juga sempat menjadi zona hitam. Banyak 

masyarakat yang perekonomiannya pun terganggu. Warga yang merasa kesulitan dalam 

perekonomian karena dampak Covid-19 ini diberikan keringanan oleh pihak BPKPD yakni WP 

dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara mengangsurnya. Hal tersebut juga berlaku bagi

perusahaan yang mengalami kendala dalam pembayaran pajak karena pandemi ini. Untuk BPHTB, 

pihak BPKPD juga tetap menghimbau kepada pengembang perumahan dan notaris agar segera 

melakukan pembayaran BPHTB jika sudah terjadi transaksi.

Penerimaan pajak tersebut juga dimanfaatkan Pemkot Surabaya untuk menanggulangi dan 

menangani dampak Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial berupa makanan bagi warga 

yang terdampak hingga menyiapkan fasilitas hotel untuk kebutuhan isolasi bagi warga yang 

terkena Covid-19. Hal tersebut yang membuat Pemkot Surabaya terus menghimbau masyarakat 

atau WP untuk membayar pajak karena itu kewajiban mereka. Bapak Yusron mengatakan bahwa 

pendapatan pajak dari beberapa sumber tersebut sebenarnya sudah dialokasikan, misalnya Dana 

Alokasi Umum lebih condong untuk pemenuhan belanja wajib pegawai dan sebagainya.

Oleh: Milania Hasya Putri

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Administrasi Publik