Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Jombang


Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai 

sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak 

yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat 

sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang 

baik dari pemerintah, agar tejadi hubungan yang signifikan, artinya semakin tinggi kontribusi 

masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi.

     Penetapan pajak sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang 

kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang 

tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maupun tentang perimbangan keuangan 

antara pusat dan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan 

diberlakukannya Undang-undang tersebut, dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar 

untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri sebagai potensi dan kekayaan yang 

dihasilkan oleh daerah tidak lagi harus diserahkan kepada pusat, tetapi sebagian besar tetap menjadi milik daerah asal.

      Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pembangunan disegala bidang kehidupan dan 

penghidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung pada kemampuan untuk memobilisasi 

segala kekuatan nasional yang ada dipadukan dengan wujud pengelolaan yang berdayaguna dan 

berhasil guna. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yaitu peningkatan 

sumber keuangan daerah diperlukan suatu pengelolaan keuangan yang baik sehingga apa yang 

menjadi target dapat tercapai. Untuk memperlancar proses pengelolaan keuangan daerah 

diperlukan aparatur pemerintah sebagai pelaksana yang baik yang berfungsi melayani masyarakat, 

produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, karena pada saat sekarang ini 

sering kali terjadi gejala-gejala di atas dimana pelaksana tugas baik itu pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah belum menjalankan tugasnya dengan baik serta tidak efektif dan efisien.

       Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah menggunakan dasar aturan yaitu diantaranya Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah sebelumnya serta Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Rumusan Masalah yang diambil adalah bagaimana pengelolaan pajak dan retribusi daerah Di 

Kabupaten Jombang dan bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Di 

Kabupaten Jombang (Belanegara, 2020).

Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) melakukan serangkaian kegiatan pemungutan pajak mulai dari pemungutan 

, penerimaan hingga menjadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya dalam 

pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten 

Jombang melalui Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPKAD) menggunakan 2 sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yaitu cash basis atau 

kas dasar dan sistem akrual. Yang mana sistem cash basis berdasarkan PP. No 58 Tahun 2005 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan penunjangya yaitu Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Daerah, serta sistem 

akrual berdasarkan peraturan pemerintah yang baru yaitu PP. No. 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Belanegara, 2020).

Daftar pustaka 

Belanegara, I. V. (2020). Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terkait Pendapatan Asli 

Daerah Di Kabupaten Jombang. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Jember. Jember


Penulis Oleh :

Nadela Zakaria A

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Program Studi Administrasi Publik

Related

Opini 8935944216406241861

Posting Komentar

emo-but-icon

Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin SIK.MH.

Kapolres  Jember AKBP Arif Rachman Arifin  SIK.MH.
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ - 182

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item