Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid - 19 Di Banten


Oleh: Ulfa Maisaroh (182020100055)

Jurusan Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo


Diakhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu Corona 

Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi 

manusia di sebagian besar negara-negara di dunia dan menjadi sebuah pandemi. Tidak terkecuali, 

Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi Virus Covid-19, tak tanggung-tanggung sejak awal diumumkannya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 kasus 

penduduk yang terinfeksi Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang didapat 

pertanggal 10 Juli 2020 kasus penduduk Indonesia yang terinfeksi sebanyak 72.347 positif, 33.529 

pasien sembuh, dan 3.469 pasien meninggal dunia (covid.19.go.id, 2020) 

Banyaknya penduduk yang terinfeksi virus Covid-19 ini membuat pemerintah mengambil 

kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan persebaran virus tersebut, salah satunya melalui 

kebijakan social distancing atau menjaga jarak social hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dampak kebijakan yang 

diterapkan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut membawa pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai macam sektor, khususnya sektor yang sangat berpengaruh yaitu sektor ekonomi baik di pusat maupun di daerah. elemahan kinerja pertumbuhan ekonomi domestik 

tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBN seiring dengan meningkatnya angka 

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut membuat defisit APBN semakin melebar, 

disebabkan turunnya pendapatan negara. Kondisi pada akhir triwulan I tahun 2020 pertumbuhan 

sektor perpajakan melambat sebesar 0,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 

sebelumnya (Bappenas, 2020).

Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara juga 

berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya berdampak pada pengelolaan 

keuangan daerah Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sangat 

terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Perekonomian daerah Provinsi Banten mengalami 

penurunan dan berdampak pula pada beban manajemen pengelolaan keuangan daerah.

APBD dijadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. 

Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan 

anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik 

sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi 

perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam 

rangka mengurangi gejolak perekonomian (counter-cyclical) yang dilakukan baik melalui kebijakan 

belanja maupun penerimaan daerah. Hal ini terkait erat dengan fungsi kebijakan fiskal sebagai

instrumen pengelolaan ekonomi makro (macroeconomic management) dari sisi permintaan agregat 

(aggregate demand).

Kondisi pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus melakukan 

perencanaan ulang mengenai kebijakan keuangan untuk disusun dan dikaji kembali mengingat 

kondisi APBD Provinsi Banten mengalami kekurangan dana. Sebagian dana yang sudah berjalan telah 

terlanjur dialokasikan ke bidang lain. Maka dari itu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi Banten yaitu berencana melakukan pinjaman dana kepada perusahaan BUMN PT. Sarana 

Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp. 856 Miliar yang nantinya dana pinjaman tersebut dialokasikan 

untuk membiayai penanganan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dari program 

Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PT. SMI dilakukan sebagai alternatif sumber pendanaan APBD 

yang diketahui bahwa kondisi APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Banten 

mengalami defisit cash flow, sehingga membutuhkan Penerimaan Pembiayaan. Melalui surat Gubenur Banten nomor 900/1424-BPKAD/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Pemerintah Provinsi Banten melakukan pengajuan pinjaman kepada PT. SMI melalui Kementerian Keuangan yang rencananya akan disalurkan pada dua tahun anggaran, yaitu pada perubahan APBD TA. 2020 sebesar Rp. 856,7 miliar dan pada APBD murni TA. 2021 sebesar Rp. 4,13 triliun. Pinjaman daerah tersebut merupakan 

pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT. SMI dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diatur dalam Perturan Menteri Keuangan nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Besaran pinjaman daerah tersebut diprioritaskan penggunaannya untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi) di Banten tentunya melalui persetujuan DPRD.

Penerimaan pembiayaan daerah lainnya yaitu dilakukan melalui penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 924 miliar. Besaran anggaran tersebut meningkat dari APBD murni TA. 2020, sebelumnya SILPA yang dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 655 miliar naik menjadi sebesar Rp. 924 miliar yang diambil dari SILPA anggaran tahun sebelumnya. Besaran SILPA tersebut dialokasikan untuk menutup defisit APBD perubahan tahun 2020 yang disebabkan penurunan pendapatan daerah dan meningkatnya beban belanja akibat pandemi Covid-19. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada R-APBD Perubahan TA. 2020 Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan penyertaan modal kepada PT. Banten Global Development (BGD) dalam rangka penyehatan Bank Banten sebesar Rp. 1,56 triliun. Sebelum APBD-P Tahun Anggaran 2020 pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dialokasikan sebesar Rp 50 miliar dan bertambah sebesar Rp 1,51 triliun, sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp1,56 triliun (Pojoksatu.id, 2020).

Sebenarnya Pemerintah DPemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan upaya-upaya penganggaran keuangan daerah dimasa pandemi Covid-19 sesuai ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat yaitu melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk focus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial. Selain itu untuk mekanisme pengelolaan APBD, Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya melakukan pengaturan defisit APBD dimasa pandemi Covid-19 ini dengan tepat melalui sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan prinsip countercyclical.

Related

Opini 1109337240689200705

Posting Komentar

emo-but-icon

Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin SIK.MH.

Kapolres  Jember AKBP Arif Rachman Arifin  SIK.MH.
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ - 182

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item