Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

Oleh : Linda Rahayu

Prodi : Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

“ IMPLEMENTASI PENARIKAN RETRIBUSI

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dan Retribsusi Daerah 

diatut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

PAD merupakan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya 

seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, 

hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relatif kecil. PAD merupakan 

sumber utama bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (50%), retribusi daerah 

(35%), bagian laba BUMD (14%) dan pendapatan lainlain (1%). Seperti diketahui, alternatif 

pemerintah daerah dalam menggali sumber dana penerimaan daerah yang besar dan potensial 

menuju pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri dan tidak tergantung pada 

pemerintah pusat adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Kabupaten Bulukumba 

sebagaimana penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 

sebesar Rp1.501.658.770.00, (Satu Tiriliun Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh 

Delapan Ribu Tujug Ratuh Tujuh Puluh Rupiah). Dari Total APBD tersebut PAD sebesar 

Rp194.290.832.,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembila Puluh Ribu 

Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). 11 Berdasarkan APBD Tahun 2019 tersebut, 

Persentase PAD diangka 12% yang menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan PAD dalam 

APBD Kabupaten Bulukumba relatif kecil. Potensi jumlah penduduk kaitan dengan 

efektivitas Penarikan retribusi daerah merupakan capaian pemerintah daerah sebagai bagian 

dari peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dikaji lebih lanjut dengan menelaah 

Analisis tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Retribusi 

Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Mencermati perkembangan dan dinamika pembangunan di Kabupaten Bukukumba, 

sudah sepatutnya diadakan evaluasi penerapan kebijakan regulasi tentang izin mendirikan 

bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Hal ini penting, guna mendukung pencapaian 

sasaran implementasi kebijakan yang mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan 

pembangunan fiisk agar lebih terarah dan terkendali. Selain itu, impelementasi kebijakan 

IMB diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten 

Bulukumba yang bersumber dari penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Gambaran 

upaya implementasi kebijakan regulasi retribusi IMB di paparkan oleh Andi Yuli, Kepala 

Seksi Pendataan, Perencanaan & Evaluasi Prasarana Umum Dinas Permuhahan Pemukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Bukulumba “Kalau mencermari dinamika pembangunan dan 

meningkatnya pembangunan di Kabupaten Bulukumba, maka kebijakan tentang IMB yang 

diterapkan pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan, sudah saatnya diimplementasikan dengan efektif di Kabupaten Bulukumba, 

karena secara riil dilapangan, perkembangan dan pertumbuhan pembangunan telah menyebar 

tidak hanya di Ibukota Kabupaten tapi juga di luar wilayah ibukota kabupaten yang 

merupakan potensi yang cukup signifikan bagi penerimaan retribusi ” Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IMB merupakan langkah yang cukup strategis 

untuk mengantisipasi pesatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Bukukumba. Potensi 

penerimaan retribusi IMB tersebut diperoleh dari setiap kegiatan mendirikan bangunan yang 

diterbitkan sertifikat IMB-nya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 

16 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB. Yang kemudian di ikuti dengan pernyataan DPRD 

Kabupaten Bulukumba yaitu Andi Hamza Pangki menyampaikan “DPRD sebagai mitra 

pemerintah daerah, kami mengharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten Bulukumba 

agar segala kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan bersama agar dapat 

diimplementasikan kepada masyarakat sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan 

pembangunan daerah. Pernyataan tersebut pada dasarnya mengisyaratkan bahwa pihak 

legislatif sangat mendukung implementasi setiap kebijakan daerah yang telah ditetapkan 

pemberlakuannya dalam Peraturan Daerah.

Sejak diberlakukan perarturan daerah retribusi IMB tahun 2012 dan mulai efektif 

tahun 2013, kebijakan IMB tersebut telah memberikan andil bagi PAD Kabupaten 

Bulukumba, Dalam arti, penerimaan retribusi IMB tersebut telah menghasilkan pemasukan 

bagi PAD Kabupaten Bulukumba. Namun demikian, produktivitas penerimaan retribusi IMB

tersebut belum mampu mencapai sasaran yang diharapkan dalam meningkatkan PAD 

Kabupaten Bulukumba, baik secara kuantitas maupun kaualitas. Pengelolaan retribusi IMB 

semenjak tahun 2019 dikelola oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Pemda 

Kabupaten Bulukumba yang sebelumnya di kelolah oleh Dinas Tata Ruang Perumahan dan 

Cipta Karya Pemda Kabupaten Bulukumba. Pada ketentuan substansial Perda No.16/2012 

diatur beberapa hal sebagai berikut: Pasal 13 Retrbusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut 

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Menurut 

ketentuan pasal tersebut, bahwa pemerintah daerah berhak memungut retribusi pelayanan 

IMB berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan kepada wajib retribusi. Pasal 14 Objek 

retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Jadi, pengenaan tarif 

IMB berdasarkan pada objek pemberian izin. Pasal 15 Subjek retribusi IMB adalah orang-

orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah. Pengaturan pasal 

15 menegaskan bahwa pengenaan retribusi IMB kepada subjek yang telah menerima IMB.

Efektivitas dan Efisiensi Penetapan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bulukumba, dari hasil capaian 

realisasi terhadap target PAD Perda tersebut tidak efektif. Hal ini sebagaimana dalam 

pencapaian target yang rata-rata dibawah persentase 50%. Hal ini disebabkan pada aspek

penetapan regulasi tarif Retribusi sangat rendah, aspek pelaksanaan pemungutan tarif belum 

dikelolah dengan baik, aspek pemenuhan sarana dan prasarana yang belum optimal, aspek 

penegakan Perda yang belum telaksana dengan baik.