APBD Merupakan Dasar Penngelolaan Keuangan Daerah

Penulis Oleh :

Siti Alfalah Sania

NIM : 182020100097

Prodi : Administrasi Publik

Universitas Muhammdiyah Sidoarjo

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau 

pendapatan) dimasa yang akan datang. Umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu, 

anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun 

pendapatan belanja dimasa yang akan datang. Memang perlu disadari, bahwa setiap struktur 

pemerintahan menuntut suatu sistem keuangan yang dapat menjamin kelancaran 

pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam tugas pemerintah sebagai unit pelaksana 

ekonomi yang menyediakan barang-barang publik yang manfaatnya sangat luas dan dapat 

dinikmati oleh banyak orang (Suparmoko: 2003).Dewasa ini hampir setiap pemerintah ikut 

campur tangan dalam kegiatan Ekonomi nasional. Campur tangan pemerintah memberi 

konsekuensi bahwa pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk membiayai kegiatannya, 

karena membutuhkan aparat, investasi, sarana dan prasarana, pemerintah harus mengeluarkan 

biaya untuk mencapai tujuan pembangunan. Rincian tentang penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah setiap tahun tercatat dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.Dalam

pelaksanaan kebijaksanaan fiskal, Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di 

hadapkan pada kondisi yang sulit dan dilematis. 

Di satu sisi seiring dengan kompleknya kadar permasalahan justru dibutuhkan untuk 

menciptakan stabilitas guna mempercepat usaha pembangunan perekonomian nasional. Disisi 

lain, APBD dihadapkan pada suatu kondisi ekonomi yang sulit, berkaitan dengan keterbatasan 

mobilisasi sumber-sumber pembiayaan. Dengan demikian, pemerintah menghadapi 

permasalahan perekonomian yang komplek dan harus diselesaikan dengan anggaran yang 

terbatas.

APBD juga dihadapkan pada tantangan yang berat baik pada posisi penerimaan maupun 

pengeluaran, dan pembiayaan anggaran. Namun APBD justru diharapkan mampu berperan 

dalam menciptakan stimulasi fiskal bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat. Hal ini 

berarti, diperlukan pengeluaran pemerintah yang cukup besar untuk penciptaan dan perluasan 

lapangan pekerjaan produktif, pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama di bidang 

pendidikan, kesehatan, serta pengadaan subsidi bagi beberapa jenis komoditi yang menjadi 

kebutuhan pokok masyarakat. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam

satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan 

semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun anggaran 

tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang 

ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang 

ditetapkan dalam APBD. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membawa konsekuensi terhadap penyediaan 

sumber-sumber keuangan daerah yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat.