Analisis Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banuuwangi Dalam Optimalisasi Penerimaan Dari Sektor Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar

Nama : Yonki Agustian (182020100026)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengomtimalisasian Pajak 

Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar

Pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 

dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa ada 2 jenis pajak, yaitu jenis pajak provinsi

dan pajak kabupaten /kota. Jenis-jenis pajak tersebut menjelaskan bahwa provinsi dan 

kabupaten/kota memiliki wewenang untuk memungut pajak, yang ditentukan dalam undang-

undang tentang pajak daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas untuk

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, sesuai dengan

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas 

Pendapatan Kabupaten Bayuwangi. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten 

Banyuwangi bersumber dari pajak daerah kabupaten banyuwangi, untuk mendanai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar roda pembangunan dapat berjalan dengan 

baik dan lancar sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah.

Pajak hotel dapat dipungut berdasarkan pelayanan yang telah disediakan oleh hotel, pelayanan 

yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 

hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Dasar pengenaan pajak rumah kos 

dengan kamar lebih dari 10 kamar adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada 

pemilik usaha rumah kos, sedangkan tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi sebesar 10%. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel yakni dengan 

menggunakan sistem Self Assesment, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemilik usaha 

rumah kos atau wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dinas 

Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan pemungutan pajak rumah kos dikarenakan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi rumah kos termasuk obyek pajak, sehingga dinas 

pendapatan kabupaten banyuwangi baru melakakun pungutan pajak rumah kos pada tahun 2012. 

Sedangkan, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan proses sosialisasi dan 

pendataan obyek pajak rumah kos yang belum terdaftar guna memenuhi target yang telah 

ditentukan, serangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Pada kenyataannya

penerimaan pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10 kamar berdasarkan wawancara dengan 

Drs. Siswoyo selaku Kepala Seksi Pendataan dapat dikatakan masih belum optimal, dikarenakan

jumlah rumah kos yang telah melakukan pembayaran pajak hanya 10 rumah kos. Dinas Pendapatan 

Kabupaten Banyuwangi telah memiliki penjabaran tujuan yang digunakan untuk mencapai suatu 

target yang secara nyata, terget yang dimaksudkan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) dengan target indikator kinerja. Jumlah pajak daerah meningkat secara berturut-turut, yakni

pada tahun 2011 sebesar 10%, tahun 2012 sebesar 10,5%, tahun 2013 sebesar 11%, tahun 2014 

sebesar 11,5%, dan pada tahun 2015 sebesar 12%. Target atau sasaran ini sangat realistis untuk 

dapat diwujudkan, karena pada tahun 2006-2010 mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunny

sebesar 9,93%, data diatas didapatkan dari hasil studi dokumen dari Dinas Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi setelah

mengetahui bahwa usaha rumah kos dengan kamar lebih dari 10 mengalami peningkatan yakni 

dengan cara mendatangi langsung pemilik usaha rumah kos dengan kamar lebih dari 10 untuk 

memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak daerah sesuai dengan rincian dari 

obyek pajak hotel Selanjutnya Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan pendataan

kepada pemilik usaha rumah kos dengan kamar lebih dari 10, dengan adanya datadata pemilik 

usaha tersebut memudahkan untuk melakukan penagihan apabila obyek pajak tersebut tidak 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi menganggap bahwa tindakan-tindakan tersebut diambil atas dasar kurang sadarnya 

masyarakat daerah kabupaten bayuwangi, untuk melaksanakan tindakan tersebut Dinas

Pendapatan mengikut sertakan instansi lain untuk membantu berjalannya proses pelaksanaan dari 

tugas pokok Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Sanksi Yang Diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Wajib Pajak Yang 

Tidak Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak Bagi Pemilik Rumah Kos Lebih Dari 10 

Kamar

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan bagi wajib yang tidak 

melakukan pembayaran pajak rumah kos dengan kamar lebih dari 10, menurut Bapak Hadi 

Siswanto SE selaku Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi telah menerapkan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.10 Sanksi

administrasi yang dimaksud adalah:

1. Memberikan surat panggilan kepada wajib pajak rumah kos sebanyak 3x;

2. Memberikan peringatan tertulis kepada wajib pajak rumah kos;

3. Meminta penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan

bangunan rumah kos kepada wajib pajak rumah kos. Sedangkan sanksi pidana yang diberikan oleh 

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terhadap wajib pajak rumah kos yang tidak melakukan 

pembayaran pajak menerapkan sanksi sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pasal 109 No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah 

(SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 

tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang 

bayar.

2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah 

(SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 

tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau 

kurang bayar.