Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

          

Nama : Mochammad Fachrizal Ali

Prodi : UMSIDA / Administrasi Publik B1


Oleh : Mochammad Fachrizal Ali

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah. Semakin besar penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar 

pula PAD yang diterima daerah tersebut. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa 

daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Artikel ini 

bertujuan mengetahui besarnya tingkat efektivitas, kontribusi pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap PAD di Kota Semarang. 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah 

untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat memudahkan 

masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selain untuk menciptakan persaingan 

yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan 

tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di 

daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin 

besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) 

ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan 

transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan

otonomi daerah meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 

25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN namun, daerah harus lebih kreatif 

dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam 

pembelanjaan APBD nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali 

secara maksimal namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang



berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah 

sejak lama menjadi unsur PAD yang utama

B. PEMBAHASAN

Pemerintah meningkatkan sinergitas untuk penerapan digitalasisi dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Dengan transformasi itu, KOTA Semarang menjadi salah satu kota 

metropolitan terbesar di Indonesia. Pada 2018 jumlah kepadatan penduduk kota ini 

mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang juga 

memiliki fasilitas publik yang memadai seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, kawasan 

bisnis, pusat perbelanjaan, serta pelabuhan. Dengan jargon variety of culture Kota 

Semarang menawarkan daya tarik berupa keanekaragaman budaya, pariwisata, kuliner dan 

situs peninggalan sejarah yang terletak di berbagai sudut kota berlambang tugu muda ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kota Semarang pada periode 

2014 hingga 2018 tergolong fluktuatif. Hal ini tercermin dari nilai realisasi penerimaannya 

yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun, persentase realisasi terhadap target 

pajak yang yang ditetapkan dalam APBD cenderung mengalami fluktuasi. Apabila 

diperinci realisasi penerimaan pajak daerah pada 2014 tercatat senilai Rp791,51 miliar atau 

134% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami peningkatan pada 2015 

dengan perolehan senilai Rp816,21 miliar. Namun, secara persentase terhadap target 

APDB kinerja itu mengalami penurunan karena hanya mencapai 109%. Pada 2016, kinerja 

pajak Kota Semarang kembali membaik dengan perolehan senilai Rp1,01 triliun atau 

sebesar 117% dari target APBD. Pada 2017, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1,23 

triliun miliar. Pada 2018, kinerja pajak mencapai 111% target APBD dengan realisasi 

senilai Rp1,33 triliun. Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan, pajak bumi 

bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) membukukan capaian tertinggi dalam 

perolehan penerimaan pajak Kota Semarang pada 2018, yakni senilai Rp410, 97 miliar.

Selain itu, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp384,11 miliar dan pajak penerangan jalan (PPJ) senilai Rp222,52 miliar. Sebaliknya, pajak sarang burung walet menjadi kontributor paling 

rendah untuk peneriman pajak daerah kota ini. Realisasi jenis pajak ini hanya senilai Rp125


Keterangan:

a. Rentang tarif mengacu pada UU No 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (UU PDRD).

b. Tarif bergantung pada jenis penginapan

c. Tarif bergantung pada jenis hiburan yang diselenggarakan.

d. Tarif bergantung pada sumber tenaga listrik dan tujuan penggunaan

e. Tarif bergantung pada jumlah nilai jual objek pajak (NJOP).

Untuk meringankan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota 

Semarang juga menggulirkan insentif bagi PBB-P2. Melalui Keputusan Walikota 

Semarang No. 971 Tahun 2020, wajib pajak diberikan diskon PBB-P2 mulai dari 5% 

hingga 15% yang dilaksanakan pada periode April-Juni 2020.

Tax Ratio

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research, kinerja 

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Semarang pada 2017 

tercatat sebesar 0,80%.Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota berada pada level 

0,54%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Semarang 

relatif lebih tinggi dibanding rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Administrasi Pajak

PEMUNGUTAN pajak dan retribusi daerah diadministrasikan oleh Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) Kota Semarang. Informasi mengenai pajak dan retribusi daerah di 

daerah ini bisa diakses melalui laman resmi www.bapenda.semarangkota.go.id.

Pemerintah Kota Semarang terbilang aktif dalam mengeluarkan sejumlah inovasi dan 

strategi dalam untuk merealisasikan target penerimaan pajak daerah. Salah satu terobosan 

yang dilakukan adalah memperbaiki basis data penunggak pajak. Dalam upaya ini, 

Bapenda Kota Semarang menggandeng pihak kejaksaan untuk turut serta melakukan 

penegakan hukum bagi penunggak pajak.

Realisasi pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) di Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) Kota Semarang hingga bulan November 2020 ini tercatat telah 

mencapai 86 persen. Yakni dari target pendapatan PBB tahun 2020 yakni sebesar Rp 537 

miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto 

mengatakan, dari target perolehan pajak PBB tahun ini masih ada kekurangan sekitar Rp 

70 miliar. Sehingga kekurangan yang cukup banyak tersebut menjadi pekerjaan rumah 

Bapenda hingga satu bulan ke depan. Sehingga untuk memberikan apresiasi bagi wajib 

pajak, lanjut Agus, yang telah tertib membayar pajak PBB lebih awal, pihaknya 

memberikan penghargaan dengan berbagai hadiah melalui undian pajak PBB tahun 2020. 

Dengan hadiah utama berupa satu unit mobil dan beberapa hadiah lainnya, seperti motor 

dan peralatan elektronik. “Ini apresiasi kita bagi wajib pajak yang membayar PBB lebih 

dini, sedangkan untuk semua wajib pajak diberikan penghapusan semua denda 

administrasi. Yang diundi kali ini diklaster, yaitu bagi wajib pajak yang membayar 

sampai 31 Agustus 2020,” terangnya. Dari hasil pengundian itu, diperoleh pemenang 

untuk hadiah grandprize satu unit mobil atas nama wajib pajak Endang Nurti, warga 

Tembalang, Kota Semarang. Pengundian itu yang dilakukan simbolis oleh Pjs Wali Kota 

Semarang, Tavip Supriyanto bertempat di Rama Shinta Ballroom hotel Patra, Kamis, 

(19/11/2020).


C. KESIMPULAN

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah. Semakin besar penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar 

pula PAD yang diterima daerah tersebut. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa 

daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat berkurang. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan 

semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai 

pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam 

jumlah besar. Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan 

oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah meskipun 

jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan 

Dalam Negeri dalam APBN namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD

nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD nya

D. REFERENSI

https://halosemarang.id/hingga-november-realisasi-pendapatan-pajak-pbb-kota-semarang-

capai-86-persen

https://news.ddtc.co.id/di-kota-ini-pajak-daerah-sumbang-73-pad-23691?page_y=5712


Related

Opini 6642840447765278699

Posting Komentar

emo-but-icon

Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin SIK.MH.

Kapolres  Jember AKBP Arif Rachman Arifin  SIK.MH.
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ - 182

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item