Gerakan Jalan Lurus Datang Ke Blora Mengadvokasi Warga Jepon

GJL Kembali Hadir Bersama Warga Jepon

MEMOPOS.com,Blora - Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) kembali hadir mengadvokasi warga Jepon Blora terkait pengurusan biaya swadaya sertifikat tanah hak milik nama Siti Pujiatun, warga dukuh Karangpace Ngawen Kelurahan Jepon Kab Blora (3/12/2020) dia merasa keberatan atas biaya pengurusan sertipikat tanahnya, yang setahun lalu dibeli seharga Rp. 95 Juta dari kakaknya sendiri bernama Ismiyatun, lalu dipecahkan menjadi empat bagian.

"Saat itu yang  mengurusi sertifikat tanah itu melalui kakak saya  beli sebesar Rp. 95 Juta, itupun dulu perjanjiannya kakak saya diuruskan sertifikatnya nanti ke atas nama saya,  karena sudah menunggu lama setahun lebih  belum diurus, akhirnya saya urus sendiri melalui Notaris biayanya terlalu mahal sekali hingga Rp. 26 Juta.

Saya lalu koordinasi sama Bambang wartawan Brata Pos kunduran, di konfirmasikan ke  Pak Riyanta GJL.kata Puji.  

Saat ditanya  awak media, Pujiantun  disaat datangi Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora, mengatakan merasa keberatan mengurus sertipikat ukuran 30x60M biayanya mahal. Sehingga kita koordinasi minta tolong pak Riyanto di dampingi para awak media yang bergabung.



Ketua GJL, Riyanta, SH, hendak menemui Kepala Dinas setempat, akan tetapi hanya diterima oleh Kepala Bidang Pendapatan,Soekartono, di ruang tamu DPPKAD Blora, dengan jawaban Kabid pendapatan saya kaget saya kira cukup dua orang saja ternyata banyak yang mendampingi kata Soekartono.


Kemudian maksut dan tujuan ,Ketua GJL Riyanta SH. menjelaskan untuk mendampingi Siti Pujiatun, terkait permasalahan kepengurusan sertipikat.


"Saya hadir di sini, untuk mendampingi warga ngawenan jepon Bu Pujiatun, dia merasa keberatan dan barangkali ini juga dialami pada setiap warga Blora, atas biaya BPHTB dan biaya Notarisnya, padahal sesuai dengan prinsip negara hukum bahwa BPHTB itu diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan untuk Perdanya diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011, yang dasarnya pengenaan adalah nilai transaksi, minus Rp. 60 Juta, untuk masalah kasus Bu Pujiatun ini, nilai transaksinya hanya Rp. 95 Juta, jadi yang dikenai pajak mestinya hanya sebesar Rp. 35 Juta," bebernya.


Calon PAW DPR RI dari Partai PDIP yang belum di lantik beralamat Pati itu, dengan berbincang-bincang menafsir atau mengurai besaran biaya BPHTB dan Notaris yang terlalu mahal dan akan memberatkan masyarakat, bila dibandingkan dengan Kabupaten Pati berbeda.


"Di Pati biaya BPHTB hanya 2,5 % dari nilai yang dikenakan, kemudian Pajak PPH Final untuk Negara sebesar 2,5% dari harga transaksi, dan biaya Notaris hanya 1% dari nilai transaksi, jadi semestinya tidak semahal ini, oleh karena itu, kami pernah mendorong agar DPRD bersama Pemerintah untuk menurunkan sama seperti di Pati tandasnya.



Sementara itu, mewakili Kepala DPPKAD Kab Blora, Kabid Pendapatan, Soekartono mengungkapkan bahwa pihak belum tahu menahu persoalan ini,, karena memang belum didaftarkan ke DPPKAD sehingga belum tahu besaranya.


"Kami belum tahu, terkait angka - angka besaran tersebut, karena belum didaftarkan di DPPKAD dari notarisnya,karena belum ada rincian berapa nilai NJOP dan luas berapa karena itu bisa dilihat dari SPPT nya  dan masuk kategori wilayah apa, kalau sudah masuk akan kami cek, apakah harga tersebut sudah sesuai dengan NJOP, atau di bawahnya, karena terkadang harganya dibuat seakan - akan  murah, padahal NJOPnya tinggi, tadi juga disampaikan luasnya 600 meter persegi ya,"jawab Soekartono.


Usai acara di DPPKAD, Pujiatun melalui ketua GJL Riyanta, Tlpn sellulur ke pihak notarisnya, dengan jawaban pihak notaris belum bisa menemui karena ada urusan, dan tidak bilang ada urusan kemana, dan jawaban pihak notaris bisa menemui besuk Jumat jam 10:00.kata," Pujiantun menirukan.


Akhirnya tidak jadi menemui pihak notaris, pk Riyanto mengajak para awak media yang mendampingi ayuk golek makan sate ditempat yang tempatnya santai, akhirnya menuju pondok sate pk Teguh depan optik central jalan pemuda.


Kemudian disitu ketemu Joko Supratno yang ikut bergabung makan bareng, dan berbincang- bincang panjang lebar terkait biaya pengurusan sertipikat terlalu mahal di Blora, lanjut, kalau besuk Bupatinya sudah ganti ,punya usulan Bupati dan DPRD membahas bersama bisa turun nilai angka seperti Pati hanya 2,5persen. Dulu juga kita perjuangkan biar masyarakat tidak terlalu terbebani terlalu mahal.pungkasnya.(ardy)

Related

Headline 7028593408437718349

Posting Komentar

emo-but-icon

Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin SIK.MH.

Kapolres  Jember AKBP Arif Rachman Arifin  SIK.MH.
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ - 182

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item