DPRD Dan OPD Terkait ,Terima Audensi FMPD Dugaan Politisasi Anggaran
DPRD Dan OPD Terkait Saat RapatMEMOPOS.com,Blora - Front Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) menggelar audiensi dengan DPRD dan OPD terkait Kab Blora Kamis (26/11/2020).
Dalam Audensi tersebut ditemuai Ketua DPRD Blora H,M.Dasum di dampingi Wakil Ketua DPRD, Kepala Insfektorat Kuntho Aji, dan OPD terkait, dalam penyampaianya tentang dugaan politisasi anggaran di dalam Pilkada 2020. Dari FMPD meminta para anggota legislatif untuk menyikapi serius kerawanan ini. 
Hadir dalam audiensi ini, Seno Margo Utomo, Joko Supratno, Eksi Agus Wijaya dan juga masyarakat yang bergabung , menyuarakan aspirasinya melalui mega phone dihadapan Ketua DPRD Blora, HM. Dasum dan didampingi Wakil Ketua Siswanto serta kepala OPD terkait.
Eksi mengatakan, “Kepada kawan -kawan yang ada di parlemen, yang menduduki kekuasaanya, mohon gunakan hak kewajiban dan wewenang anda sebagai pengawas.
Guna mengawasi semua kepala dinas, dan semua eksekutif terkait kenetralanya, dan tidak menjalankan tupoksinya, kalau tidak netral panggil saja!, itu hak anda, itu tugas anda. Kepada kawan-kawan parlemen dan kawan-kawan dinas juga paham tentang hak dan kewajibannya.
,"Dan jangan pernah berpihak kepada kekuasaan. Fungsikan tugas dan kewajiban anda sesuai regulasi, karena semua anda dibayar oleh rakyat. Artinya, ayo kita bergandeng tangan untuk mewujudkan Blora lebih baik lagi demi anak cucu kita besok,” ucapnya,
Lanjut, Seno Margo Utomo, salah satu koordinator FMPD mengatakan tuntutan agar tidak ada dugaan politisasi anggaran dalam Pilkada ini.
“Stop politisasi anggaran baik yang sekarang berlangsung di APBD 2020 maupun yang akan datang APBD tahun 2021 dalam pembahasan yang mungkin pekan depan akan ditetapkan. Kami juga tidak ingin eksekutif bermain karena ini musim politis,” ucap Seno.
Dalam kesempatan yang sama, Isa Yuli Haryanto memperingatkan kepada para ASN agar tidak ikut bermain-main dalam politik, saya sampaikan kepada semua ASN tidak ada yang bermain, apalagi memberi suatu arahan ke salah satu paslon, kalau itu benar-benar terbukti akan saya bawa ke ranah pidana.tegas Hariyanto.
“Di dalam undang-undang, seluruh ASN wajib tahu atau paham. Jangan hanya memahami tetapi harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksinya. Dan ASN harus profesional,
jadi jangan bermain api dalam politik, . Ini warning bagi semuanya, ASN, dalan situasi politik ini sudah mendekati, dan kami berharap seluruh instansi pemerintah dan teman-teman di legislatif dalam hal ini bagian dari pengawasan bersama- -sama kedepannya agar tidak ada dugaan politisasi anggaran,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Blora HM. Dasum mengatakan bahwa pihaknya menerima usulan dari FMPD yang bergabung masyarakat,
“Akan segera kita bahas usulan yang diinginkan teman-teman, yang tidak patut dan tidak wajar, kita akan mengkoreksi,” kata Dasum.
Mengenai netralitas ASN, Dasum, mengajak kepada semua pihak ikut mengawasi.
“Saya mengharapkan kepada ASN khususnya harus netral. Kalau tidak netral, panjenengan semua juga harus bisa ikut membantu, mana yang tidak netral njenengan laporkan ke Bawaslu biar ada tindakan lebih lanjut,
Menambahkan, Warsit selaku anggota Dewan DPRD Blora dari partai Hanura diberikan waktu dua menit, lanjut Warsit menanggapi Eksi Wijaya, semua pemerintahan ini semua politik, Bupati Politik, DPRD politik, kalau tidak politik terus apa mau ikut aturan sampaian-sampaian, wes sah iki loh sampai saat ini belum ada penetapan APBD 2021 padahal dari batas terakhir 30 Nopember, kalau nanti tidak bisa penetepan sampai batas waktu tanggal yang ditentukan semua DPR 6 bulan ora bayaran, lalu kanggo bayar Bank opo?, padahal SK ne wes di goleke utangan ceplos Warsit.Pungkasnya.(ardy)
