Bahaya Klaim Survei "Abal"

Penulis : Andik Sugiono (Pemred Memo Pos)

Pasca penetapan sahnya Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember oleh KPU, 23 September 2020, mulai beredar grafis hasil survei elektabilitas (peluang menang) kandidat Pilkada Jember. Namun rakyat Jember perlu cerdas membacanya. Sebab ada yang aneh di rilis survei tersebut.

Seperti yang berhasil kami analisis, dari dua lembaga survei yang sempat viral di medsos. Sebut saja Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) dan LS-LBC.

Kedua lembaga survei tersebut, kompak mengalahkan pasangan petahana Faida-Vian. Tetapi juga tak kompak. Sebab LSIN memenangkan Hendy - Firjoun dan LS-LBC memenangkan pasangan Salam - Ifan. 

Hasil LSIN menyebut bahwa Hendy-Firjoun meraih 47 persen. Faida-Vian 35 persen dan Salam-Ifan, hanya mampu meraup suara 18 persen.

Sekilas tak ada yang aneh. Namun jika teleti, survei itu diklaim hasil kerja penelitian yang dilakukan mulai tanggal 23 hingga 30 September 2020. Sedangkan awal meyebar di medsos, tanggal 23 September 2020. Harusnya, nunggu waktu surveinya selesai, baru dirilis. Bukan merilis duluan, setelah itu mensurvei 

Beda LSIN, beda pula kejanggalan LS-LBC. Rilis surveinya, Salam-Ifan 34 persen, Faida-Vian 32 persen, dan Hendy - Firjoun 24 persen. Kemudian angka yang belum menentukan pilihannya 28 persen.

Survei LS-LBC mengklaim melibatkan 10 ribu responden. Namun meski berapa pun jumlah respondennya, harusnya total angka hasil surveinya 100 persen. Tetapi yang ini tidak.

Yuk berhitung. Belajar matematika dulu. 34 persen ditambah 32 persen, ditambah lagi 24 persen, lantas ditambah sekali lagi 28 persen. Eng ing eng, muncul angka 118 persen.

Namun bisa jadi, grafis itu dibuat orang tak bertanggung jawab. Jika benar dibuat iseng-isengan, tentu, itu merugikan kedua lembaga survei.

Mayoritas pertanyaan survei dalam kuisioner, memang bersifat pertanyaan tertutup. Semisal apakah anda tahu Jember bakal menggelar Pilkada?. A) iya tahu B) tidak tahu C) tidak mau menjawab D) rahasia

Namun meski pertanyaan tertutup, lembaga survei yang kredibilitas, tentu tak boleh menutup-nutupi fakta yang sebenarnya, hasil dari survei yang dilakukan para surveyor. Apalagi, sengaja berbohong untuk menggiring persepsi publik.

Survei boleh salah. Tetapi bohong, haram hukumnya. Sebab para peneliti berpedoman, manipulasi (berbohong) sama dengan menghasilkan data sampah. Takberguna. Suksesnya, hanya membuat gaduh. Padahal survei, sakral. Karena bagian dari aktivitas akademik berbasis ilmiah.

Tak boleh parsial. Ujug-ujug, keluar rilis survei. Lembaga survei, berkewajiban menyampaikan metodelogi. Sebaran responden, pun juga kapan survei digelar. Bahkan jika publik kritis menanyakan siapa penyokong dana survei, juga wajib blak-blakan. Karena semua, tanggung jawab moril.

Memang, tak ada survei yang tak dibayar. Sebab survei, butuh biaya besar. Mulai dari cetak kuesioner, bayar surveyor, hingga memberi cinderamata untuk responden. Hal itu lumrah dan sangat profesional.

Namun survei ya survei. Tak mengenal siapa tuannya. Jika pemesanan survei lemah popularitas sampai elektabilitasnya, ke publik yang disampaikan apa adanya. Tak perlu berbohong. Ya meski pun ada kompromi. Tuan disurvei kalah, lembaga survei pesanan, enggan merilis. Itu cara santun.

Publik berhak adu data. Bahkan jika ada kecurigaan manipulasi, masyarakat juga bisa mengadukan ke organisasi para lembaga survei. Namanya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Ya, Persepi memiliki catatan sejarah ketegasan memecat anggotanya yang dinilai jauh dari kredibilitas. Seperti Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang mereka pecat.

JSI dan Puskaptis, di tahun 2014 lalu, mengeluarkan hasil penghitungan cepat yang memenangkan Prabowo-Hatta. Sedangkan lembaga survei seperti PolMark, LSI, SMRC, dan lainnya, memenangkan Jokowi-JK.

Beda hasil itu, tentu membuat gaduh. Kemudian, dewan etik Persepi, memanggil lembaga survei pengeluar hasil yang berbeda. Dewan etik berhak menguji metodelogi dan keabsahan aktivitas ilmiah lainnya. Karena mungkin sadar hasil berbohong, JSI dan Puskaptis tak hadir memenuhi panggilan Persepi. Alhasil, keduanya dipecat.Apa konsekuensinya? 

Pemecatan itu membuat lembaga survei dilarang melakukan penelitian persepsi publik (survei) dalam bentuk apa pun. Penyelenggara (KPU), juga punya peran melarang atau melebelisasi survei ilegal.

Nah, itu cara melindungi persepsi masyarakat Indonesia. Tentu, supaya melek politik hidup di negeri demokrasi.

Related

Opini 2303715508099918304

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item