JPKP,Tegaskan Akan Kembali Duduki DPRD Dan Kantor Bupati Blora Terkait Kasus Tanah Wonorejo Kalau Belum Terselesaikan

Pendamping Hukum JPKP Dan Perwakilan Warga

MEMOPOS.com,Blora -  Pendamping Hukum dari JPKP dan perwakilan warga eks tanah Wonorejo, kembali menggelar audiensi untuk kedua kalinya dengan Komisi A DPRD Blora. Untuk menanyakan kejelasan penanganan kasus tanah Wonorejo, Cepu, pada hari Senin (3/8/2020).

Kehadiran mereka disambut oleh Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Blora, yaitu H. Supardi dari Partai Golkar, M. Ali Uddin, dari PKB, Tri Yuli Setyowati dari PDIP, Santoso Budi Susetyo dari PKS, disusul oleh Yusuf Abdurrahman, dari Demokrat dan HM Warsit, dari Partai Hanura.

Ketua Komisi A, H Supardi dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan selamat atas kedatangan JPKP untuk beraudiensi terkait permasalahan tanah Wonorejo Cepu, untuk kedua kalinya, dan mempersilahkan menyampaikan seluruh aspirasinya terkait tanah Wonorejo.

"Kami akan mencatat dan menyampaikan aspirasi dari JPKP, untuk kemudian kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD, karena secara hierarki, pengguna kop surat dan penandatanganan surat adalah Pimpinan, yaitu Ketua DPRD Blora,"H.M.Dasum.

Desak DPRD Bersikap
Penasehat Hukum dari JPKP, untuk mendampingi warga Wonorejo,  mendesak kepada DPRD untuk memanggil Bupati, agar bisa menyelesaikan kasus tanah Wonorejo tersebut. Apalagi sesudah mereka membuat kajian hukum bersama para Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

"Kami mendesak kepada para Anggota Dewan, agar membentuk Panitia Khusus untuk membuka benang kusut dari kasus tanah Wonorejo, Cepu. Sebab kami sudah hampir 2 tahun, menyampaikan dan mengkaji kasus ini, dengan para Pakar Hukum dari Fakultas Hukum UGM, yaitu Pakar Hukum pidana korupsi, Pakar Hukum Agraria, Pakar Hukum Administrasi Negara, dan telah ada resumenya, untuk membantu warga Wonorejo, untuk mendapatkan haknya, yaitu bisa memiliki tanah tersebut." paparnya.


Dari Penasehat Hukum Lukito, juga nenyampaikan, akan mengerahkan massa untuk menduduki Gedung A. Yani  dan Kantor Bupati Blora, bila persoalan dan janji Bupati untuk menyelesaikan tanah Wonorejo kalau tidak selesai.

"Kami sudah lama mengawal dan mendampingi warga eks tanah Wonorejo, untuk mendapatkan haknya atas kepemilikan tanah yang telah dihuni berpuluh - puluh tahun, dan Bupati Blora juga pernah berjanji akan menyelesaikan persoalan ini, saat itu mau mencalonkan untuk yang kedua kalinya, kini saatnya rakyat menagih janjinya, kami akan kembali duduki DPRD dan Kantor Bupati Blora, dan akan kami proses hukum, termasuk bongkar kasus - kasus korupsi yang ada diKabupaten Blora," tandasnya.(ardy)

Related

Pemerintahan 2650562809540088097

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item