Pemakzulan Bupati Jember Dasar Kecemburuan Politik

Foto : Istimewa Bupati Jember

MEMOPOS.com,Jember - Berdasar hukum, Bupati Jember dr Faida MMR tetap sah menjadi Bupati Jember. Keputusan politik memakzulkan Bupati yang dilakukan DPRD Jember melalui mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) kemarin baru berupa usulan dan masih perlu dimintakan fatwa hukum ke  Mahkamah Agung (MA).

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret/UNS Surakarta Dr. Agus Riewanto, menjelaskan, Pemakzulan yang dilakukan DPRD Jember kepada Bupati Faida baru sebatas usulan yang bersifat politik, berupa penggunaan hak menyampaian pendapat (HMP) yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Artinya usulan itu belum mengikat secara hukum ketatanegaraan.

"Namun dalam proses penyampaian pendapat itu tampanya sangat politis dan terburu-buru karena belum terpenuhi hukum formal yg diatur dalam UU Pemerintah Daerah, antara lain proses pemanggilan harus disertai dengan materi pertanyaan yang akan disampaikan dalam penyampaian hak pendapat dan bupati seharusnya diberi kesempatan untuk menjawab secara resmi dalam sidang paripurna DPRD itu terkait pertanyaan-pertanyaan yag diajukan DPRD,"Jelas Agus Riewanto Jum'at  (24/7)

Ketidakhadiran Bupati Jember dalam rapat paripurna DPRD karena mempertimbangkan situasi masih dalam ancaman pandemi Covid 19 dan untuk menghindari bentrok massa.

"Dari penyampaian Bupati ketidak hadiran nya yang kami dengar karena ditengah Pemerintah Kabupaten Jember masih dalam ancaman Covid-19, dan untuk menghindari bergerombol orang. Bupati meminta digelar secara Virtual daring atau meteng zoom seharusnya direspon positif DPRD agar proses usulan HMP di sidang paripurna DPRD berlangsung secara fair dan publik dapat mengetahui secara pasti jawaban Bupati atas tuduhan negatif kinerja Bupati selama ini. Maka tanpa kehadiran Bupati dan tak diberinya kesempatan menjawab secara resmi dalam sidang paripuran itu terkesan sangat dipaksakan,"tandasnya

Kendati usulan pemakzulan oleh DPRD telah berlangsung tidak otomatis memberhentikan posisi Bupati. Masih diperlukan jalan panjang untuk dapat memberhentikan Bupati, HMP dari DPRD itu masih harus dimintakan fatwa hukum ke MA yang harus disertai dengan alat bukti otentik. MA memiliki waktu 30 hari sejak diregister utk memberikan fatwa hukum.

Proses selanjutnya hasil Fatwa hukum MA itu masih harus di bawa dalam sidang paripurnakan di DPRD. Kalau nanti dalam fatwa MA itu Bupati sebaliknya dinyatakan tidak bersalah ya tidak bisa dilanjutkan.

"Jika dalam fatwa MA, bupati dinyatakan bersalah masih di sidang paripurna untuk dimintakan usulan Mendagri melalui Gubernur, jadi yang memberhentikan bupati itu bukanlah DPRD melainkan Menteri Dalam Negeri, melalui usulannya gubernur."urai Dosen Universitas Sebelas Maret Solo.

Dalam konteks Pemakzulan Bupati Jember dr Faida ini tampak sekali masalah utamanaya adalah kecemburuan Politik dan DPRD melakukan gerakan politik secara sistematis untuk menghadang agar petahana kalah dalam Pilkada. Faktornya karena petahana mencalonkan diri untuk kali kedua melalui perseorangan, dan tampaknya dari beberapa survei yg dilakukan menempatkan nama Faida berpeluang besar bakal memenangi Pilkada dengan mendapatkan suara yang tinggi, tapi tidak menggunakan kendaraan partai politik.

"Dalam UU No.10/2016 tentang Pilkada pintu Pencalonan Bupati disediakan dua jalur, yakni, melalui  jalur partai dan jalur perseorangan yang ketentuannya diatur secara rigid.,"jlentreh Pakar Hukum Tata Negara itu.

Agus Riewanto menambahkan, Yang tampak kecemburuan Politik terhadap petahana, masih tinggi dukungan dari masyarakat yang bakal memenangi Pilkada 9 Desember mendatang. Maka pemakzulan yg lebih disebabkan karena alasan politis sulit dikabulkan oleh fatwa hukum MA.

Berdasarkan yurisprudensi Putusan-Putusan MA yg dikabulkan adalah alasan pemakzulan berdasarkan tindak pidana dan perbuatan tercela. Dapat dibaca dari putusan MA dalam kasus pemakzulan Bupati Katingan karena berzina, pemakzulan Bupati Garut karena mengawini gadis di bawah umur dan pemakzulan Wabub Gorontalo karena korupsi.

Sedangkan pemakzulan Bupati Jember karena alasan politis sulit dikabulkan MA. Adapun alasann pemakzulan  karena Bupati kesalahan dalam penyusunan SOTK dan Pelanggaran merit dalam sistem kepegawaian sesungguhnya sudah tuntas dan sudah difasilitasi oleh Mendagri dan DPD RI.

Usulan Pemakzulan dilakukan disaat akhir mendekati pendaftaran Paslon Bupati dan wakil bupati di awal bulan September ini mudah diduga sebagai bentuk pembunuhan karakter dan upaya menurunkan citra politik Bupati agar tak terpilih dalam Pilkada. (ndik)

Related

Headline 8991780018919881210

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item