Transparansi Pengelolaan Dana Desa,Guna Membangun Kesejahteraan Masyarakat Desa


Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Transparansi merupakan salah satu dari prinsip good governance yakni prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang berhasil dicapai.
Desa sekarang ini memiliki keistimewaan yaitu diberikannya kewenangan tersendiri oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa secara otonom, ini merupakan bentuk nyata dari adanya  otonomi desa. Dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia menerima Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwasannya setiap desa akan menerima dana berjumlah Rp. 300 juta di tahun pertama, kemudian Rp. 600 juta di tahun kedua, dan di tahun ketiga berjumlah Rp. 800 juta dalam bentuk alokasi dana desa. Desa menerima paling sedikit 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dibagikan kepada desa secara proposional.
Banyaknya jumlah nominal dana desa yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo membuat semua orang tertuju terhadap hal ini. Pemerintah memang saat ini sedang memprioritaskan pembangunan di Indonesia, pembangunan ini dimulai dari pinggiran atau yang bisa disebut juga dengan desa. Pemerintah sangat memberikan dukungan terhadap perkembangan desa, karena pada sebelumnya desa hanya dianggap bagian dari struktur diatasnya.
Dana desa diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang dihadapkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang mencakup adanya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, perbaikan lingkungan dan jalan dan perbaikan lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan dana desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dihadapkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam pengelolaan dana desa ini memiliki beberapan tahapan yang dimulai dari proses perencanaan dana desa, kemudian pelaksanaan dana desa, dan yang terakhir adalah pelaporan mengenai penggunaan dana desa. Didalam pelaporan hasil pengelolaan dana desa ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Dengan itu diharapkan dana desa ini bisa mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa.
Adapun asas Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, pasrtisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menandakan bahwasannya keuangan desa harus dikelola secara terbuka dan bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ada.
Transparansi dana desa ini haruslah diketahui oleh masyarakat desa bahkan harus melibatkan masyarakat desa mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaannya. Jika tidak adanya unsur keterbukaan ini maka dapat dikatakan adanya masalah atau dana desa tidak dimanfaatkan secara benar. Namun masalahnya pada saat ini adalah kebanyakan pemerintah desa tidak terbuka mengenai anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan tertutupnya pemerintah desa menyebabkan masyarakat desa tidak bisa mengawasi secara langsung pengelolaan dana desa tersebut. Sering didapati juga masyarakat yang belum mengetahui berapa jumlah anggaran desa mereka dan direalisasikan untuk apa saja dana desa tersebut. Jika pengelolaan dana desa ini dikelola dengan baik dan benar maka dapat memberikan manfaat yang berlebih bagi desa tersebut dan masyarakat desa mulai dari segi ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang lebih baik.
Dalam penyelenggaran transparansi dana desa bisa menggunakan media papan proyek baliho, atau dengan sosialisasi lisan maupun tulisan. Baliho tranparansi desa harus diberikan secara detail dan rinci disetiap fungsi anggaran atau disetiap anggaran kegiatan. Untuk baliho ini jangan ditempatkan di satu tempat saja, tetapi harus tersebar di tempat-tempat umum dan disetiap dusun dari desa agar masyarakat dapat menjangkau dan mengerti bahwasannya adanya transparansi dana desa. Sedangkan untuk sosialisasi ini bisa melalui rapat di kantor desa atau dengan mendakan acara seperti seminar ataupun workshop dengan menggundang beberapa perwakilan masyarakat desa.
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga memberikan arahan terhadap Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan meningkatkan peran pengawasan dalam pengelolaan dana desa kedepannya di masing-masing daerah, yang diharapkan mampu meminimalisir adanya  kendala atapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa.

Oleh :
Muwaffiq Lailatul Aini
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)

Related

Opini 1282640554103284254

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item