Tentang Sebuah Etika Profesi

Nama : Dana Suhartati
NIM : 182020100097 –  B1
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PRODI : ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS : BISNIS, HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS : MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 330 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
Sebuah penyusunan peraturan pemerintah harus diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan pembendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah singkatan dari APBD. Pengertian APBD yaitu rencana keuangan tahunan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi satu tahun yaitu dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Menurut saya APBD mempunyai srtuktur yang saling berkesinambungan dalam pengelolaannya yang mencakup dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sesuai pasal 31 PP 12 Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah berasal berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang disah. Pendapatan Transfer berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan juga berasal dari lain-lain PAD yang sah.
Pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekaaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil pernyataan modal daerah. Sedangkan lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan BMD; hasil pemanfaatan BMD; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah,;penerimaan komis, potongan atau bentuk lain; penerimaan untung dari selisih nilai tukar rupiahterhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah ; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan hasil pengembalian; pendapatan hasil BLUD dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan PUU.
Etika saat ini adalah kebutuhan penting untuk semua profesi, termasuk untuk seorang yang berprofesi akuntan, khususnya akuntan publik. Dalam kaitannya dengan profesi, etika tersebut mencakup prinsip dan perilaku untuk orang – orang yang profesional dirancang dengan baik untuk tujuan yang praktis maupun untuk tujuan yang idealistis.
Selain itu, kode etik tersebut akan sangat berpengaruh besar kepada reputasi serta kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan. Jika anggota profesi seperti para akuntan publik, menjalankan kode etik yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam aturan etika kompartemen akuntan publik, saya sebagai penulis yakin tidak akan ada lagi penilaian dari masyarakat yang akhir - akhir ini menuduh akuntan sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi (Media Akuntansi : 1999). Tuduhan tersebut tentu saja menimbulkan respon pro dan kontra dikalangan masyarakat.
Yang jelas jika sudah adanya tuduhan seperti itu terhadap akuntan publik, tanpa memandang fakta itu benar atau tidak seperti yang dikemukakan oleh Media Akuntansi tersebut, paling tidak masyarakat sudah mulai kurang percaya terhadap mutu pekerjaan akuntan, termasuk pada akuntan publik. Sebenarnya adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik seperti ini sungguh tidak kita harapkan, tetapi kita juga harus bisa melihat kondisi bahwa masyarakat pengguna jasalah yang menilai kita.
Berkaitan dengan soal etika, akuntan publik juga harus dituntut untuk mempunyai rasa tanggung jawab dalam memberikan sebuah pendapat tentang kewajaran suatu laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Dalam memberikan sebuah pendapat atau menolak untuk memberikan pendapatnya, akuntan publik juga harus berpedoman pada standar audit yang telah ada. Berdasarkan kasus yang ada, masyarakat saat ini sudah kurang percaya dengan opini – opini yang diberikan oleh akuntan publik.
Ini di karenakan setelah akuntan mengeluarkan suatu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada bank - bank yang bermasalah, tidak lama kemudian sejumlah bank tersebut ada yang dilikuidasi. Isu tersebut disampaikan sedemikian rupa, seolah-olah akuntan publik dari semua bank bermasalah tersebut. Sebenarnya kesalahan itu bukan sepenuhnya pada akuntan publik, karena secara logika, tidak mungkin seorang akuntan publik mempunyai peran yang besar dapat menghancurkan sebuah bank. Padahal profesi akuntan publik itu hanya melakukan audit, dan dari hasil audit itu kemudian diberikan sebuah opini, apakah laporan keuangan yang telah disusun perusahaan tersebut sudah sesuai dengan standar – standar yang berlaku.
Menurut saya sebagai penulis kepercayaan masyarakat terhadap akuntan baik itu oleh pemerintah atau profesi-profesi lainnya memang rendah, dari sisi kemampuan dan keahlian akuntan publik lokal tidaklah jelek, sebab masalah sebenarnya ada pada mental. Kita tidak dapat mengatakan bahwa akuntan publik itu etikanya bagus semua. Karena yang akuntan publik berada dalam lingkungan yang berlumpur sudah tentu akan berlumuran lumpur juga. Tapi jangan dikatakan bahwa seluruh akuntan publik jelek atau semuanya tidak bagus, kembali lagi kepada permasalahan krisis kepercayaan masyarakat ini, dengan adanya isu selama ini yang menurut pihak akuntan ini merupakan kambing hitam oleh pihak – pihak lain terhadap akuntan publik, merupakan tantangan untuk akuntan – akuntan publik pada masa depan untuk membuktikan bahwa akuntan publik sudah bekerja sesuai dengan etika profesi. Dan pada akhirnya ini semua akan tergantung pada akuntan itu pribadi secara individu. Mengingat pentingnya etika, maka untuk penegakan etika akuntan publik kita perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penegakan etika tersebut, dengan demikian kita tidak akan langsung menuduh siapa yang salah atau siapa yang benar.
Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi etika seorang akuntan publik di tanah air kita Indonesia adalah penegakan hukum, mengikuti kode etik yang telah dibuat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sertifikasi etika bagi akuntan publik, kurikulum pendidikan etika, sistem pengendalian mutu, pendidikan profesi berkelanjutan, penelitian etika terpublikasi, review partner kerja dan kualitas, seminar etika, pembuatan buku-buku etika dan penegakan etika dalam kantor akuntan publik.

Related

Opini 4733029668178469216

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item