Stabilitas Sistem Keuangan Negara Di Masa Pandemi Covid - 19


Penulis : Eka Yulianti
Nim: 182020100030
Prodi : Administrasi Public Universitas Muhammadiyah Sidoarjo


Stabilitas Sistem Keuangan sering kali diartikan suatu kondisi mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi, atau dapat  diartikan dengan terhindarnya suatu negara dari krisis moneter atau keuangan.
Definisi Stabilitas Sistem Keuangan menurut bank indonesia adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional (PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial). Sedangkan sistem keuangan sendiri adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusaahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian.
Dalam Stabilitas Sistem Keuangan terdapat kebijakan makroprudensial yang merupakan  kebijakan dengan  memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. pembatasan risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), keterkaitan antarinstitusi dan/atau pasar keuangan (interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality).
Menurut peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Dr. Agusman, stabilitas keuangan dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari tidak adanya bank atau Lembaga Keuangan yang collapse atau bermasalah dan sisi kedua adalah kondisi pasar yang stabil. Stabilitas Sistem Keuangan akan berpengaruh langsung terhadap stabilitas makro dalam sebuah sistem perekonomian hal itu terjadi jika stabilitas makro bergejolak maka stabilitas keuangan juga akan menerima dampaknya. Selain itu Sistem Perekonomian sangat membutuhkan Stabilitas Sistem Keuangan untuk membentuk pasar yang sehat dan terkontrolnya  sumber alokasi optimal. Selain itu sistem keuangan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya krisis moneter, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu dikarenakan stabilnya sistem keuangan akan mempengaruhi perputaran jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Jika  dilihat dari kondisi pada saat ini terjadi wabah virus corona atau covid 19, Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019. Karena wabah tersebut mobilitas masyarakat terganggu mulai dari pelayanan public hingga kegiatan sekolah terpaksa dihentikan agar laju perkembangan virus dapat dikendalikan. Sejauh ini di Indonesia yang  terkonfirmasi positif COVID-19 42.762 orang dan untuk kasus meninggal menjadi 2.339 orang.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kondisi stabilitas keuangan nasional terganggu akibat pandemi virus corona atau Covid-19. karena penyebaran masih sangat eskalatif di berbagai negara termasuk Indonesia. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian, bahkan kepanikan. semua negara dalam mencegah penyebaran Covid-19 telah melakukan tindakan ekstrim dengan  membatasi interaksi sosial antar manusia. Dampaknya lebih dari 86 negara mengalami travel banned, penutupan perbatasan antar negara dan penutupan sekolah, kantor dan tempat ibadah. Ini menyebabkan aktivitas sosial ekonomi alami penurunan drastis, Di mana aktivitas yang terganggu terjadi di dua sisi sekaligus. Yakni dari sisi permintaan apakah menyangkut konsumsi, investasi, hingga ekspor impor karena terjadi disrupsi supply chain. Dan juga adanya gangguan dari siis supply side yakni produksi di perdagangan, manufaktur, logistik dan lainnya.
untuk mencegah dampak perluasan COVID 19 dan pemburukan di bidang sosial, ekonomi dan keuangan,  Presiden menerbitan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sebagai wujud respons pemerintah untuk penanganan COVID- 19.  di dalam Perppu tersebut, pemerintah melakukan tambahan belanja dan pembiayaan sebesar total Rp405,1 triliun yang belum ada di APBN 2020. Sebagai konsekuensi akibat tambahan belanja COVID-19, penerimaan akan turun baik dari pajak, bea cukai, PNBP, migas, nonmigas. Kemungkinan defisit APBN diperkirakan mencapai 5,07%. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan relaksasi kebijakan defisit di atas 3% yang dinyatakan dalam Perppu. Namun, relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Setelah itu defisit akan kembali ke disiplin fiskal maksimal 3% mulai tahun 2023.
Dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Bagian Keempat Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pasal 11 ayat (3) menyebutkan Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana danf atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. namun dalam Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas di sebutkan padaa BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA Bagian Kesatu Penganggaran dan Pembiayaan Pasal 2 (f) menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-l9) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, danf atau investor ritel. Dari pernyataan tersebut dapat menjadi indikasi bahwa akan terjadi kenaikan utang negara, itu bisa berdampak buruk bagi negara. Dengan kebijakan yang telah diambill diharapkan penggunaan apbn dilakukan secara optimal dan tepat sasaran

Related

Opini 6655321978123390779

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item