Stabilitas Alokasi Dana Desa Untuk Pandemi Covid 19

Oleh : Novy Arthamevia
Nim: 182020100014
Prodi: Administrasi Public Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dalam masa pandemic Covid-9 saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meningkatkan besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dari Rp 1,8 juta per keluarga menjadi Rp 2,7 juta. Peningkatan ini bertujuan membantu penduduk miskin menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19. Kenaikan besaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditandatangani Sri Mulyani di Jakarta, 19 Mei 2020. "Dengan kenaikan ini, total anggaran BLT Desa meningkat dari Rp 21,19 triliun menjadi Rp 31,79 triliun. Selain peningkatan nominal, jangka waktu pemberian BLT Desa juga ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Rinciannya, tiga bulan pertama bantuan diberikan sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Kemudian untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp 300 ribu per KPM per bulan. Selain itu, Sri Mulyani juga menghapus batasan maksimal pagu dana desa yang digunakan untuk BLT Desa. Hal ini dilakukan, agar memberikan keleluasaan pemerintah desa dalam menganggarkan BLT desa dan memperluas cakupan KPM. Di sisi lain, skema penyaluran dana desa juga turut dirubah PMK ini, yakni memberlakukan relaksasi dalam persyaratan penyaluran dana desa tahap I dan tahap II. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan persyaratan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menjadi persyaratan penyaluran tahap III. Dengan demikian penyaluran dana desa tahap I lebih sederhana, yaitu hanya melalui peraturan bupati/walikota tentang penetapan rincian dana desa atau keputusan bupati/walikota mengenai penetapan rincian dana desa, dan surat kuasa pemindah bukuan.
Adapun, persyaratan penyaluran dana desa tahap II yang berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran juga dialihkan menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahap III. Alhasil, penyaluran dana desa tahap II menjadi tanpa persyaratan. Penyaluran dana desa tahap I dan tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu 15%, 15% dan 10%. Berbeda dengan PMK sebelumnya yang mewajibkan adanya laporan pelaksanaan BLT Desa sebagai syarat penyaluran, dalam aturan baru ini persyaratan penyaluran dana desa dihilangkan atau tanpa persyaratan. Penyaluran dana desa tersebut juga dapat dilakukan dua kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat dua minggu. Pengaturan tersebut lebih cepat dibanding PMK sebelumnya yang hanya dapat dilakukan setiap bulan. Untuk diketahui, penyaluran dana desa hingga 30 April 2020 tercatat sudah mencapai Rp 20,99 triliun atau 29,48% dari pagu alokasi. Capaian tersebut meningkat 195,95% dari periode yang sama tahun lalu. Penetapan PMK baru ini diharapkan semakin mempercepat penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa pada Mei 2020 diperkirakan sebesar Rp 11,67 triliun, sehingga sampai dengan akhir Mei 2020 penyaluran dana desa dapat mencapai Rp 31,96 triliun atau setara dengan 44,9% dari pagu alokasi.
Selanjutnya, pada akhir Juni 2020 penyaluran dana desa diperkiran sudah mencapai Rp 42,64 triliun, atau 59,9% dari pagu. Dengan demikian, pada semester I 2020 penyaluran dana desa dapat melebihi 50%

Related

Opini 3480950391369071062

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item