Transparansi Pengeluaran Anggaran Dalam Penanganan Covid-19



Oleh :  Milania Hasya Putri, Mahasiswi Dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.


MEMOPOS.com,Sidoarjo - Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih melanda negara-negara di dunia. Pandemi ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia dan sangat berpengaruh di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan di perekonomian berbagai negara terutama Indonesia. Covid-19 ini merupakan ancaman bagi perekonomian di Indonesia. Di Indonesia sendiri semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terdeteksi virus ini bahkan pahlawan garda terdepan pun mulai nampak kebingungan untuk menangani kasus ini dan apalagi yang harus mereka korbankan agar masyarakat dapat pulih kembali. Saat ini, Indonesia mencatat jumlah kasus baru positif Covid-19 bertambah menjadi 1.331 orang. Penambahan ini membuat kasus positif Covid-19 di Indonesia secara total menjadi 42.762 orang. Sementara, pasien sembuh dari Covid-19 bertambah menjadi 555 orang. Peningkatan ini membuat total kasus sembuh di Indonesia mencapai 16.798 orang, sedangkan untuk kasus kematian karena Covid-19 juga bertambah menjadi 63 orang. Sehingga, total akumulatif kasus kematian sejak Covid-19 ada di Indonesia adalah sebanyak 2.339 orang. Dikarenakan semakin hari jumlah kasus orang yang terkena Covid ini sangat banyak, maka Presiden Jokowi resmi mengeluarkan kebijakan baru, yaitu tentang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan tersebut sudah disahkan oleh DPR dan sudah resmi menjadi UU, serta bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah Indonesia telah banyak mengucurkan anggaran sebesar 405,1 Triliun untuk penanganan pandemi Covid ini dan anggaran yang telah dikeluarkan digunakan juga untuk memberi bantuan masyarakat yang di daerahnya terdampak Covid atau daerah zona merah. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut kemudin disalurkan kepada pemerintah daerah di berbagai daerah dan segera digunakan untuk penanganan Covid di rumah sakit daerah dan juga digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat di daerah yang terdampak Covid. Sejak adanya pandemi ini, perekonomian di Indonesia semakin menurun dan memburuk karena diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat sebagian masyarakat tidak bisa bekerja karena banyak yang dirumahkan dan di PHK, sehingga mereka tidak bisa membiayai hidup mereka. Hal itu yang membuat pemerintah Indonesia mengucurkan anggaran yang cukup banyak, selain untuk penanganan Covid tetapi juga untuk membantu perekonomian masyarakat yang daerahnya terdampak Covid, yang mengakibatkan mereka terpaksa dirumahkan dan di PHK sehinggan tidak bisa bekerja. Seiring berjalannya waktu, masyarakat ini meminta agar pemerintah pusat dan daerah untuk terbuka dan mempublikasi mengenai penggunaan anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Covid ini, karena di tengah pandemi yang sedang terjadi ini bisa saja terjadi kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran di pemerintah pusat maupun daerah. Transparansi anggaran ini harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi di suatu pemerintahan. Anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Covid ini diambil dari APBN yang sudah direalokasikan. Banyak masyarakat yang mengeluh mengenai transparansi anggaran ini karena hingga saat ini masih belum ada lembaga atau kementerian yang khusus untuk menangani dan mengawasi penyaluran anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, sehingga potensi untuk terjadinya praktik korupsi itu sangat besar. Selama adanya pandemi ini, pemerintah pusat menyalurkan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan untuk memberikan bantuan berupa dana dan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang daerahnya terdampak Covid. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah dapat memberikan bantuan itu yang berasal dari APBD atau kas daerah. Namun, masyarakat mulai mengeluh karena ada sebagian masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan itu tetapi malah tidak mendapatkannya. Sehingga, masyarakat menuntut untuk dilakukannya transparansi pengeluaran anggaran. Di sisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid ini tidak hanya diberikan pada masyarakat yang daerahnya terdampak Covid saja, namun juga diberikan kepada rumah sakit daerah setempat yang menjadi rujukan pasien Covid untuk kebutuhan penanganan virus ini. Selama ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak melakukan transparansi anggaran atau tidak memberikan bukti rincian pengeluaran anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut yang membuat masyarakat curiga dan menuntut untuk adanya transparansi. Dengan demikian, transparansi anggaran itu wajib ada apalagi di kondisi seperti ini karena potensi untuk terjadi praktik korupsi itu sangat besar jika tidak adanya transparansi. Selain itu, peran aktif dari KPK juga sangat penting dan dibutuhkan dalam hal ini karena harus mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran yang dikeluarkan di berbagai daerah agar tidak terjadi korupsi di dalamnya sebab, anggaran yang dikeluarkan itu berjumlah ratusan triliun.m artikel, untuk tata cara pengirimannya bagaimana ya kak?

Related

Opini 5730854148561421743

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item