Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sidoarjo

Oleh : Ulfa Maisaroh
Prodi : Administrasi Publik
Dari : Universitas Muhamadiyah

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah guna melaksanakan otonomi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah retibusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh pemerintah daerah.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi retribusi pasar di Kabupaten Sidoarjo, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, serta prospek penerimaan retribusi pasar dimasa yang akan datang.
Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sidoarjo yang diharapkan berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi pasar. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sidoarjo setidaknya mengelola delapan belas pasar yang terdiri dari limapasar besar (Porong, Larangan, Krian, Taman, Wadungasri), empat pasar kecil (Pasar Sayur Suko, Tarik, Wonoayu, Buduran) serta sembilanpasar sedang (Watutulis, Tulangan, Prambon, Sukodono, Gedangan, Loak/Unggas, Kedungrejo, Krembung dan Bulang).
Kontribusi retribusi pasar sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .Sebab, pasar merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi pasar dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka, retribusi pasar dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta digunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Akan tetapi  data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan tiap tahunnya dan memenuhi target, namun retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa realisasi naik setiaptahunnya akan tetapi realisasi tersebut ada yang tidak memenuhi target.Sehingga hal tersebut terjadi perbedaan yang seharusnya antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi pasar memiliki hubungan yang berbanding lurus.Pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu  menyumbang retribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secarae fektif.
Perlu diingat bahwa pada tahun 2020 Indonesia sebagai negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan ASEAN Vision 2020 maka, Indonesia harus siap berperan aktif untuk mewujudkan Visi 2020 dalammenghadapi kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP) ditahun 2020 mendatang. Kondisi sosial dan ekonomi Indonesia harus sesuai dengan rencana tindak ASEAN Vision 2020 terkait dengan perdagangan bebas (Hanoi plan of Action). Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang memiliki angka PDRB tertinggi kedua di Jawa Timur harus “bekerja” lebih keras lagi untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah guna berkontribusi terhadap Indonesia dalam menghadapi FTAAP mendatang.
Perhitungan analisis trend untuk memproyeksikan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015-2022 dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar terjadi peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan karena penerimaan realisasi retribusi pasar dari tahun 2007-2014 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2015-2022 turun setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan diproyeksikan per tahun mencapai 5,03%.
Kecilnya kriteria kontribusi retribusi pasar terhadap PAD disebabkan karena penerimaan realisasi retribusi pasar yang rendah. Penerimaan realisasi retribusi pasar yang rendah tersebut disebabkan seperti yang dijelaskan pada pembahasan analisis potensi diatas bahwa banyaknya pedagang pasar yang tidak bersedia membayar retribusi pasar pada petugas pemungut retribusi pasar dikarenakan dagangan mereka sepi dari pembeli sehingga pendapatan pedagang juga menurun, turunnya pendapatan pedagang itulah yang menyebabkan mereka tidak bersedia membayar retribusi. Ada beberapa pedagang yang bersedia membayar retribusi pasar kepada pemungut, akan tetapi kurang dari tarif retribusi yang telah ditentukan Perda No 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Retribusi Pasar.  Petugas pemungut retribusi pasar tidak bisa berbuat lebih ketika menghadapi pedagang yang seperti itu, saat petugas pemungut kembali lagi untuk menagih retribusi pasar, para pegadang kebanyakan malah tidak ada di tempat. Mereka sengaja menghindar dari petugas pemungut. Bahkan banyak pedagang yang menutup dagangannya dalam waktu yang tidak sebentar padahal status mereka masih dalam menyewa kios atau los tersebut. Jika melihat dari permasalahan ketidakdisplinan pedagang dalam membayar retribusi pelayanan pasar seharusnya pedagang dikenai sanksi keterlambatan pembayaran retribusi yang sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2012. Akan tetapi sanksi tersebut belum dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas pasar. Belum lagi didapati beberapa pedagang kaki lima yang berjualan dilahan pasar milikpemerintah daerah yang tidak mau membayar retribusi dengan alasan mereka hanya berjualan sebentar dan tidak menetap.
Hasil peramalan prospek retribusi pasar dimasa yang akan datang tersebut yaitu tahun 2015-2022 yang memperoleh hasil penerimaan realisasi retribusi pasar akan naik secara terus menerus maka diharapkan ketika tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo siap menghadapi Free Trade Area of the Asia Pacific/FTAAP (perdagangan bebas kawasan Asia-Pasifik) melalui penerimaan daerahnya, sehingga sebagai Kabupaten dengan penerimaan PDRB tertinggi di Jawa Timur, kabupaten diharapkan mampu berkontribusi lebih terhadap Jawa Timur secara khususnya dan Indonesia secara khususnya melalui penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah sehingga dalam jangka panjang mampu berkontribusi lebih terhadap pendapatan nasional.
Dinas Pasar perlu melakukan ekstensifiksi. Yaitu misalnya melakukan penyuluhan secara langsung dan berkala yang dilakukan secara maksimal kepada wajib retribusi pasar (pedagang) untuk sadar kewajibannya membayar retribusi pasar. Penyuluhan tersebut bisa dilakukan dengan cara UPTD yang menaungi tiap-tiap pasar mengundang wajib retribusi pasar (pedagang) untuk melakukan penyuluhan langsung mengenai pemahaman peraturan - peraturan yang berlaku, transparansi retribusi pasar kepada pedagang, serta pengetahuan tentang manfaat yang didapat dari penerimaan retribusi pasar yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah melalui sarana prasarana pasar.

Related

Opini 8972362116437820014

Posting Komentar

emo-but-icon

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik

Redaksi Memo Pos Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya IPTU Ainur Rofik
Semoga Almarhum Di Terima Disisinya Dan Yang Ditinggalkan Diberi Ketabahan (Selamat Jalan Komandan Kami Keluarga Besar Memo Pos Jember Selalu Panjatkan Doa Untukmu)

Kodim 0824 Jember

Kodim 0824 Jember
Keluarga Besar Kodim 0824/Jember Beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 38 Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Republik Indonesia Ke - 3)

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Ciptakan Pilkada Jember Aman Dan Damai

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item